Sinergi Kebijakan Energi dan Perumahan dalam Mendukung Ketahanan Nasional dan Kesejahteraan Masyarakat

Lemhannas RI menghadirkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk memberikan pembekalan kepada peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua DPRD seluruh Indonesia di Akademi Militer (Akmil), Magelang, pada Sabtu (18/4). Dalam agenda tersebut, disampaikan materi yang berfokus pada kebijakan strategis di sektor energi dan perumahan sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan nasional.

Saat ini, Indonesia tengah menghadapi kesenjangan besar antara konsumsi dan produksi Bahan Bakar Minyak (BBM). Bahlil menjelaskan bahwa konsumsi BBM nasional mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari. Selain itu, ketergantungan terhadap impor energi juga turut menjadi tantangan yang sedang dihadapi oleh pemerintah. 

Oleh karena itu, Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya kemandirian energi menjadi prioritas utama pemerintah di tengah dinamika global yang berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. Dalam rangka mewujudkan kemandirian energi, Kementerian ESDM menjalankan tiga strategi utama, yaitu peningkatan lifting dengan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR), akselerasi produksi dari sumur-sumur yang telah selesai eksplorasinya namun belum beroperasi, serta mendorong eksplorasi blok-blok baru.

Sejalan dengan itu, hilirisasi juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Melalui hilirisasi, pemerintah tidak hanya berupaya mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.

“Kedaulatan energi adalah merupakan bagian daripada Asta Cita Bapak Presiden. Nah, ini program Bapak Presiden ini kan, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan kebetulan di kami, selain mengurus energi, adalah juga mengurus hilirisasi,” kata Bahlil Lahadalia. 

Meski demikian, Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa pasokan BBM dan LPG bersubsidi masih dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026.

Di sisi lain, sektor perumahan juga turut menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingginya angka backlog perumahan menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang komprehensif, baik dari sisi penyediaan hunian maupun kemudahan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Maruarar Sirait menyebutkan bahwa untuk pertama kalinya pemerintah membuka akses Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) subsidi untuk masyarakat berpenghasilan informal, seperti asisten rumah tangga (ART) dan tukang becak. Skema ini  sesuai arahan Presiden Prabowo, agar tidak hanya warga bergaji yang bisa mengakses rumah subsidi, namun memungkinkan pengajuan berdasarkan bukti penghasilan, bukan hanya slip gaji.

“BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan -red) gratis. (Presiden) Prabowo ada apresiasi yang pertama, yang ngasih BPHTB gratis bagi rakyat kecil. Tolong dijaga di tempat Saudara-saudara, BPHTB sudah gratis. PBG (Persetujuan Bangunan Gedung -red) juga gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar Sirait. 

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat realisasi program pembangunan perumahan, termasuk melalui pemberian insentif fiskal, kemudahan perizinan, serta dukungan pembiayaan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Selain itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, turut memperkuat pelaksanaan program perumahan secara lebih luas dan merata.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sektor energi dan perumahan memiliki keterkaitan yang erat dalam mendukung pembangunan nasional. Ketahanan energi menjadi fondasi bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi, sementara penyediaan hunian yang layak berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, sinergi kebijakan di kedua sektor ini menjadi kunci dalam mewujudkan ketahanan nasional serta kesejahteraan yang berkelanjutan. (MA/SF)