Lemhannas RI Selenggarakan FGD Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas untuk Kesejahteraan Rakyat

Direktorat Pengkajian Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam (SKA) Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Jangka Panjang (KJP) dengan tema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas untuk Mewujudkan Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat” di Ruang Kresna, pada Kamis (16/4). 

Mengawali kegiatan, Plt. Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Mayjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, M.M., menyampaikan bahwa kinerja perekonomian Indonesia menunjukkan capaian yang cukup kuat di tengah dinamika global, tetapi tantangan perekonomian Indonesia masih menjadi perhatian, khususnya terkait ketimpangan antarwilayah dan kualitas pertumbuhan ekonomi. 

“Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu mendistribusikan manfaatnya secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia,” ujar Plt. Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI dalam sambutannya. Melalui forum ini, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan.

FGD tersebut menghadirkan beberapa narasumber, salah satunya adalah oleh Prof. Raksaka Mahi, M.A., Ph.D., Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Prof. Raksaka menyampaikan materi berjudul “Strategi Pemerataan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas.” Ia membahas terkait pentingnya peran pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pembangunan daerah didorong melalui pembentukan pembangunan ekonomi di daerah yang dapat meningkatkan produktivitas. Lebih lanjut Prof. Raksaka menyampaikan bahwa tantangan utamanya adalah harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dan pusat.

Prof. Raksaka menjelaskan bahwa ketimpangan pembangunan masih terjadi, ditandai dengan sebaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang masih timpang serta terkonsentrasinya aktivitas ekonomi di wilayah tertentu. Ketimpangan tersebut tidak hanya terjadi antardaerah, tetapi juga di dalam daerah.

Dalam desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, kapasitas fiskal sebagian besar daerah masih tergolong rendah. Sementara itu, belanja modal terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan sumber pembiayaan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.

Prof. Raksaka menekankan, pengembangan kawasan ekonomi seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) perlu diintegrasikan dengan pembangunan daerah guna mendorong penyebaran aktivitas ekonomi. Selain itu, dalam menghadapi potensi penurunan Transfer ke Daerah (TKD), diperlukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi anggaran, serta penguatan ketahanan fiskal daerah.

FGD tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber lainnya, yakni Direktur Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan Bappenas RI Tari Lestari, S.Si., S.E., M.S., Peneliti Senior Lembaga Demografi FEB UI Turro Selrits Wongkaren, S.E., M.A., Ph.D., Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda, Director of Policy & Program Indonesian Business Council Prayoga Wiradisuria, dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional Prof. Arief Anshory Yusuf, S.E., M.Sc., Ph.D. (IS/CHP)