Lemhannas RI Melaksanakan Sosialisasi Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran T.A. 2022

Pelaksanaan anggaran merupakan salah satu tahapan yang memiliki peran penting dalam sebuah siklus anggaran, kata Kepala Biro Perencanaan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Marsma TNI Heraldy Dumex Dharma, M.Si (Han). Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Perencanaan Lemhannas RI saat memberikan sambutan dalam Sosialisasi Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (16/02).

Lebih lanjut, Kepala Biro Perencanaan Lemhannas RI menyampaikan bahwa pelaksanaan anggaran memiliki tugas mengeksekusi atas perencanaan setiap program dan/atau kegiatan yang telah disusun dan tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Terkait hal tersebut, setiap satuan kerja atau Kementerian/Lembaga perlu menyusun langkah-langkah awal agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan baik dan benar.

Saya berharap dengan adanya kegiatan ini, unit kerja dapat terus memacu semangat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja di unit kerja masing-masing, pungkas Kepala Biro Perencanaan Lemhannas RI.

Hadir dalam kegiatan tersebut dua narasumber, yakni Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Jakarta VI Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Zamruddin dan Kepala Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal (MSKI) KPPN Tipe A1 Jakarta VI Arif Budianto. Kedua narasumber tersebut menyampaikan langkah-langkah strategis yang dapat dilaksanakan dalam upaya melaksanakan penyerapan anggaran agar berjalan dengan baik.

Kepala KPPN Tipe A1 Jakarta VI menyampaikan hasil pengelolaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 dan mengapresiasi semua sinergi dan capaian Lemhannas RI. Dari hasil monitoring yang dilakukan, Lemhannas RI selalu memenuhi target pada tiap triwulannya. Namun, terkait rincian lebih dalam dinilai masih perlu dicermati. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus di samping penyerapannya secara total bisa maksimal, masing-masing komponen juga bisa dijaga, kata Kepala KPPN Tipe A1 Jakarta VI.

Sejalan dengan Kepala KPPN Tipe A1 Jakarta VI, Kepala Seksi MSKI KPPN Tipe A1 Jakarta VI Arif Budianto juga mengapresiasi prestasi kinerja Lemhannas RI. Lebih lanjut, Kepala Seksi MSKI KPPN Tipe A1 Jakarta VI menyampaikan lebih dalam langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2022. Menurutnya, untuk strategi di awal tahun dapat dilakukan Rencana Penarikan Dana (RPD) selama satu tahun, biasanya hal tersebut dituangkan dalam halaman III DIPA. RDP yang disusun harus komprehensif, realistis, dan bersinergi.

Selanjutnya langkah yang dapat dilakukan adalah mereviu kesesuaian penggunaan kodefikasi pada DIPA, yang akan memengaruhi proses pencairan anggaran. Terkait dengan pengadaan barang dan jasa, menurut beliau jika di awal tahun ada pagu untuk pengadaan barang dan jasa maka dapat segera dilakukan rencana umum pengadaan yang sudah mengacu pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang ada.

Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi kesiapan sumber daya manusia (SDM), dalam hal ini pejabat perbendaharaan, Tahun Anggaran 2022. Jika belum memiliki pejabat bersertifikat PBJ ataupun PPK maka dapat segera mengajukan pegawainya untuk diusulkan diklat. Lemhannas RI juga diingatkan untuk meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja.

Kepala Seksi MSKI KPPN Tipe A1 Jakarta VI juga mengimbau agar kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan di awal tahun agar segera dilaksanakan. Kemudian disarankan melakukan monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) SMART secara berkala dan melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan capaian IKPA dan nilai EKA SMART T.A. 2022.

Tidak lupa, Kepala Seksi MSKI KPPN Tipe A1 Jakarta VI menyampaikan bahwa penilaian capaian output dan outcome pelaksanaan anggaran agar sesuai target. Uang yang sudah keluar itu harus menjadi sesuatu, bisa aset, bisa juga manfaat ke masyarakat, ujar Kepala Seksi MSKI KPPN Tipe A1 Jakarta VI. (NA/CHP)