Potensi Konflik pada Pemilu 2024 Penting untuk Diantisipasi Sejak Dini

Direktorat Pengkajian Pertahanan Keamanan dan Geografi Lemhannas RI bertolak ke Provinsi Sulawesi Selatan selama empat hari, yakni pada Senin, 12 Juli 2022 sampai dengan Jumat, 15 Juli 2022. Kegiatan tersebut merupakan upaya pengumpulan data kajian jangka panjang yang berjudul Konflik Sosial dalam Pemilu dan Pencegahannya untuk Menyukseskan Pemilu 2024. Sebelumnya Direktorat Pengkajian Pertahanan Keamanan dan Geografi Lemhannas RI telah melakukan pengumpulan data kajian dengan judul yang sama bertempat di Provinsi Sumatera Utara pada Juni 2022.

Wakil Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah memimpin langsung Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hadir pada FGD tersebut selaku narasumber, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Abdul Hayat Gani, M.Si., Ketua KPU Sulawesi Selatan Faisal Amir, S.E., M.M., Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan Drs. H. L. Arumahi, M.H., Direktur Media Fajar Koran Dr. Andi Faisal Syam, S.H., M.M., dan Asisten Pidana Umum Kejati Sulawesi Selatan Andi Dharmawangsa, S.H., M.H.

Dalam rangkaian Pemilu serentak Tahun 2024, terdapat sejumlah kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum pelaksanaan Pemilu, sehingga akan diisi dengan pejabat sementara kepala daerah yang akan ditunjuk oleh Presiden, kata Wakil Gubernur Lemhannas RI saat menyampaikan sambutannya. Sebagai informasi, pada Tahun 2022 dan 2023 terdapat 171 kepala daerah, yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota, yang akan berakhir masa jabatannya.

Menyoroti hal tersebut, Lemhannas RI menilai kondisi itu harus dikelola dengan baik karena berpotensi menimbulkan perselisihan politik yang dapat menjadi pemicu timbulnya konflik di kemudian hari, terutama pada pemilu 2024.

Potensi terjadinya kerusuhan pada Pemilu 2024, penting untuk diantisipasi sejak dini. Apabila karena sesuatu hal, konflik sampai terjadi di sebagian besar daerah, tentu akan sangat sulit ditangani oleh aparat keamanan dan akan dapat berpengaruh langsung terhadap kondisi kamtibmas dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2024, ujar Wakil Gubernur Lemhannas RI.

Lemhannas RI memandang semua kondisi di atas perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan perlu dicari upaya pencegahan yang komprehensif karena dapat berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Oleh karena itu, Deputi Bidang Pengkajian Lemhannas RI melalui Direktorat Pengkajian Pertahanan dan Keamanan dan Geografi menyusun kajian dan menyelenggarakan FGD guna mencari solusi pencegahan konflik sosial dalam pemilu untuk menyukseskan Pemilu 2024. Hasil kajian yang disusun akan menjadi masukan kepada Presiden RI dalam bentuk rekomendasi kebijakan strategis.

Selain melaksanakan FGD dengan Pemprov Sulawesi Selatan, rombongan Lemhannas RI juga melaksanakan FGD dengan Universitas Hasanudin, FGD Polda Sulawesi Selatan, FGD dengan Universitas Negeri Makassar. Turut serta dalam rombongan, yakni Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., Tenaga Profesional Bidang Hankam dan Padnas Lemhannas RI Mayjen TNI (Purn) Dr. I Gusti Putu Buana, S.A.P., M.Sc., Tenaga Pengajar Bidang Strategi Lemhannas RI Mayjen TNI Kup Yanto Setiono, M.A., dan Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Kekayaan Alam (SKA) Lemhannas RI Marsma TNI Rolland Dulista G. Waha. (NA/CHP)