Sosialisasi Konsep Kebijakan Umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Arahan Strategis Lemhannas RI T.A. 2022

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menyelenggarakan Sosialisasi Konsep Kebijakan Umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Arahan Strategis Lemhannas RI T.A. 2022. Sosialisasi yang digelar secara virtual tersebut diikuti oleh para personel dari setiap unit kerja di Lemhannas RI pada Selasa (28/06). Hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut Analis Kebijakan Ahli Pertama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Erni Juraida dan staf Kementerian PANRB Desti Nuraini.

Dalam sambutannya, Kepala Biro Telematika Lemhannas RI Marsma TNI Paminto Bambang Pamungkas, S.I.P. mengatakan bahwa sosialisasi ini merupakan salah satu upaya Lemhannas RI untuk mendukung pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya Lemhannas untuk berperan aktif mendukung pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dapat terwujud, ujar Kepala Biro Telematika.

Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan paparan oleh staf Kementerian PANRB Desti Nurani yang menyampaikan terkait perubahan paradigma tata kelola. Perubahan paradigma terdiri dari society, industry, dan governance. SPBE tidak hanya membicarakan terkait aplikasi saja, tapi SPBE juga merupakan upaya yang telah kita lakukan dalam melaksanakan modernisasi digital nasional, kata staf Kementerian PANRB itu. Modernisasi adalah proses keterbukaan terhadap perubahan dan mampu beradaptasi dengan nilai-nilai baru yang lebih memberikan dampak positif terhadap kehidupan baik individu atau masyarakat. Dalam hal ini, pemerintahan masa depan diharapkan dapat lebih fokus dan lebih mengarah kepada masyarakat serta layanan yang lebih terbuka kepada masyarakat.

Untuk transformasi digital nasional, pemerintah sebelumnya hanya fokus kepada pemerintah itu sendiri yang bersifat satu arah sehingga masyarakat hanya bisa mendapatkan layanan yang disediakan saja. Untuk sistem pemerintahan masa depan diharapkan dapat lebih terbuka, lebih fokus terhadap masyarakat, transparan, dan adanya kolaborasi aktif yang dilakukan pemerintah dan masyarakat sehingga masyarakat dapat memberikan saran dan tanggapan serta lebih interaktif terhadap suatu program ataupun kegiatan yang akan dibangun atau yang sudah ada agar sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah tidak hanya untuk masyarakat tetapi pemerintah bersama masyarakat untuk mewujudkan transformasi pemerintahan.

Karena adanya penyederhanaan birokrasi jadi dibutuhkan penyempurnaan road map reformasi birokrasi nasional tahun 2020 sampai 2024, kata staf KemenPAN-RB Desti Nuraini. Sejalan dengan hal tersebut, diharapkan terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah dengan meningkatkan nilai indeks SPBE dan nilai indeks pelayanan publik.

Selanjutnya, staf Kementerian PANRB itu menjelaskan SPBE, yang termasuk dalam pemerintahan digital, berperan dalam kerangka kerja ekosistem digital nasional. Adapun demikian, SPBE tidak bisa mencakup seluruh ekosistem digital nasional seperti infrastruktur digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Oleh karena itu, dibutuhkan lingkungan yang saling mendukung dengan memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital untuk mengakses layanan dan mengejar peluang ekonomi.

Terkait transformasi digital, hal itu terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Pada layanan pemerintahan, transformasi digital dapat menciptakan penerapan SPBE terintegrasi, pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dan dapat digunakan seluruh pihak agar dapat mengaksesnya di mana saja. Untuk mewujudkan ekosistem digital nasional, perlu adanya stakeholder yang saling mendukung. Pada penerapan pemerintahan digital, perlu dilakukan kolaborasi dengan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (SatgasP2DD), Dewan Pengarah Satu Data Indonesia (SDI), dan Tim Koordinasi SPBE Nasional.

Selanjutnya, Analis Kebijakan Ahli Pertama Kementerian PANRB Erni Juraida berbicara mengenai Governance 4.0 yang memiliki tujuan untuk melakukan pelayanan publik yang prima demi terwujudnya birokrasi kelas dunia. Governance 4.0 mencakup tiga hal, yakni transformasi organisasi, transformasi sistem kerja, dan transformasi SDM. Analis Kebijakan Ahli Pertama Kementerian PANRB itu menyampaikan melalui arsitektur SPBE diharapkan pelayanan menjadi terpadu dan masyarakat tidak perlu hadir secara fisik untuk memperoleh pelayanan.

Target inisiatif strategis pada arsitektur SPBE nasional memiliki fokus terhadap delapan hal, yakni ekonomi dan industri, pembangunan kewilayahan, kesehatan, sosial, keamanan, pendidikan, pemerintahan umum, dan Satu Data Indonesia. Kaitannya nanti dengan Lemhannas adalah mungkin bisa menjadi bahan kajian untuk perencanaan strategis terkait situasi negara kita dari delapan inisiatif strategis ini, kata Analis Kebijakan Ahli Pertama Kementerian PANRB itu.

Lebih lanjut, Analis Kebijakan Ahli Pertama Kementerian PANRB Erni Juraida menjelaskan rencana dan anggaran yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan SPBE. Prinsip tersebut yakni keterpaduan, efisiensi, dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan keterpaduan anggaran SPBE, Lemhannas RI melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), artinya dalam menyusun rencana kerja ataupun rencana anggaran yang berkaitan dengan SPBE maka tim koordinasi SPBE di Lemhannas RI harus menyusun rencana dengan memperhatikan domain-domain yang ada di arsitektur SPBE dan memperhatikan RPJMN yang diterbitkan Bappenas. Setelah menyusun rencana dan program SPBE akan ada pelaksanaan audit. Sehingga nantinya memastikan tata kelola dan manajemen SPBE ini sudah dilakukan dengan terencana, terarah, juga terkendali, tutur Analis Kebijakan Ahli Pertama Kementerian PANRB Erni Juraida. (SP/CL)