Peserta PPRA 65 Laporkan Hasil Studi Strategis Luar Negeri

Setelah beberapa hari melaksanakan kegiatan studi strategis luar negeri (SSLN), para peserta PPRA 65 melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lemhannas RI. Pelaporan tersebut dilaksanakan di Auditorium Gadjah Mada pada Selasa (27/6).

Paparan pertama disampaikan oleh kelompok Singapura yang mengangkat judul Hubungan Bilateral Negara Singapura-Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Nasional. Dari hubungan bilateral Indonesia dan Singapura, pemapar menyampaikan lima nilai manfaat dalam astagatra yang timbul atas hubungan tersebut. Pertama adalah adanya peluang kerja sama pada segala sektor, baik wilayah, sumber kekayaan alam, dan bonus demografi. Kedua adalah politik bebas aktif dan multipartai Indonesia yang dapat meningkatkan peluang kerja sama dengan negara lain.

Ketiga adalah mengadopsi teknologi digital yang ada di Singapura untuk dapat mendongkrak ekonomi Indonesia seiring dengan kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan sistem digitalisasi. Keempat adalah Indonesia terdiri dari berbagai ras, dengan adanya multiras tersebut dapat menjadi kekuatan bagi Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan Singapura. Kelima adalah teknologi pertahanan yang sudah berjalan dan akan meningkatkan kerja sama dalam bidang pertahanan dengan Singapura.

Paparan selanjutnya disampaikan oleh kelompok Kamboja yang mengangkat judul Optimalisasi Hubungan Bilateral Indonesia dengan Kamboja Guna Memperkuat Kepentingan Nasional. Kelompok Kamboja memaparkan analisis hubungan bilateral Indonesia dan Kamboja dalam kerangka astagatra.

Pada bidang ideologi, disampaikan bahwa Buddha diakui sebagai agama resmi Kamboja sedangkan Indonesia mengakui lima agama. Lalu, ideologi komunis dan pemerintahan otoriter berbeda dengan demokrasi dan ideologi Pancasila yang dianut Indonesia. Diulas pula prinsip ASEAN yang tidak mencampuri urusan internal masing-masing negara. Atas analisis bidang ideologi tersebut, disampaikan saran bahwa hubungan baik harus terus dipertahankan melalui dialog yang konstruktif, begitu pula jika timbul permasalahan terkait perbedaan ideologi antar kedua negara.

Pada bidang politik, disampaikan bahwa Indonesia berjasa besar dalam menciptakan perdamaian di Kamboja sehingga sangat dihormati. Lalu, pemerintah Kamboja juga sangat cepat melakukan rekonsiliasi nasional dengan prinsip lupakan yang lalu demi masa depan. Atas analisis bidang politik tersebut, disampaikan saran bahwa hubungan baik harus dimanfaatkan untuk kemudian menciptakan peluang di bidang ekonomi dan keberhasilan rekonsiliasi di Kamboja yang memungkinkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penanganan konflik oleh pemerintah.

Pada bidang ekonomi, hubungan dagang Indonesia dan Kamboja memiliki tren meningkat selama lima tahun terakhir. Selain itu, Indonesia berada pada peringkat ke-7 negara asal impor Kamboja.

Atas analisis tersebut, terdapat lima saran yang bisa ditingkatkan. Pada bidang pertanian, kualitas beras Kamboja cukup baik dan selalu surplus, sehingga Kamboja dapat menjadi alternatif pilihan jika diperlukan untuk mengurangi defisit perdagangan. Pada bidang industri, Kamboja tidak memiliki pabrik mobil, sehingga peluang Indonesia untuk mengekspor mobil cukup besar. Pada bidang makanan, makanan Indonesia seperti produk mi instan sangat diterima di Kamboja sehingga bisa meningkatkan ekspor kuliner.

Pada bidang pariwisata, mayoritas penduduk Kamboja yang menganut Buddha dapat didorong untuk melakukan wisata religi ke Borobudur sebagai candi Buddha terbesar di dunia. Pada bidang transportasi, Kamboja saat ini sedang membangun beberapa bandara. Melihat Kamboja tidak seluas Indonesia, maka pesawat berbadan kecil seperti CN-235 sangat dibutuhkan di sana sehingga ini bisa menjadi peluang bagi PT Dirgantara Indonesia untuk menjual pesawat ke Kamboja.

Selanjutnya adalah analisis pada bidang sosial budaya. Indonesia maupun Kamboja memiliki beberapa warisan sejarah dan budaya Buddha yang terkenal seperti Angkor Wat dan Candi Borobudur. Saran atas analisis tersebut, yakni kerja sama pemeliharaan dan pengelolaan warisan sejarah, pertukaran ahli cagar budaya ini dapat membantu Kamboja untuk melestarikan cagar budayanya, serta pertukaran budaya dan pelajar untuk memperkuat hubungan kedua negara.

Analisis selanjutnya, yakni pada bidang pertahanan dan keamanan. Masalah pertahanan dan keamanan relatif tidak menjadi kendala berarti bagi kedua negara. Namun ada potensi pertikaian wilayah tangkap nelayan Indonesia dan Kamboja, tempat transit perdagangan narkotika, serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Atas analisis tersebut, ada tiga saran yang disampaikan. Pertama, yakni menyelesaikan batas wilayah laut dengan Kamboja. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kerja sama militer dalam bentuk pendidikan, pelatihan staf untuk mempererat militer kedua negara. Ketiga adalah operasi bersama pencegahan dan pemberantasan narkotika dan TPPO.

Selanjutnya paparan dilanjutkan oleh kelompok Laos dengan mengangkat judul Prospek Hubungan Bilateral Indonesia dengan Negara Laos Guna Memperkuat Kepentingan Nasional. Pada paparan tersebut disampaikan lima hal yang menjadi kendala hubungan bilateral Indonesia dengan Laos. Pertama, sebagai negara yang dikelilingi daratan, Laos hingga kini tidak memiliki akses kepada angkutan laut yang murah. Kedua, kondisi umum Laos yang masih inferior terhadap Indonesia menjadi salah satu kendala dalam menjalin hubungan kerja sama yang adil dan setara.

Ketiga, pasar perdagangan Laos sudah terisi oleh berbagai produk negara-negara tetangga seperti Tiongkok, Thailand, dan Vietnam. Keempat, kualitas dan kemampuan rata-rata SDM yang ada di Laos dipandang masih belum memadai bila dibandingkan dengan kualitas SDM Indonesia. Kelima, kerja sama pendidikan memiliki makna signifikan dan strategis sebagai sarana untuk membuka jaringan kontak Indonesia di Laos.

Sejalan dengan hal tersebut, disampaikan lima saran. Pertama, yakni melakukan pembinaan komoditas perdagangan unggulan untuk mendorong ekspor ke Tiongkok dan Eropa melalui jalur darat. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kerja sama dalam bidang sosial budaya, pariwisata, dan olahraga. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kerja sama dan beasiswa pendidikan. Keempat adalah melakukan pertukaran informasi, pelatihan penguatan hukum, penegakan hukum untuk melindungi korban TPPO serta penanganan penyalahgunaan narkoba. Lalu yang kelima adalah melakukan pembinaan komunikasi terhadap komunitas sipil kedua negara.

Paparan terakhir disampaikan oleh Kelompok Vietnam yang mengangkat judul Hubungan Bilateral Republik Sosialis Vietnam dengan Republik Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Nasional. Kelompok Vietnam juga turut menyoroti isu-isu dalam aspek astagatra. Pada aspek ideologi terdapat tiga isu yang disoroti. Pertama, Vietnam dikenal sebagai negara yang menganut sistem komunis. Lalu, adopsi nilai sosialisme muncul dengan reunifikasi Vietnam melalui kemenangan Vietnam Utara pada tahun 1975 dalam perang melawan Vietnam Selatan dan aliansinya dengan Blok Barat. Kemudian, Vietnam dalam hubungan internasionalnya terlepas dari urusan dalam negerinya serta menghargai kedaulatan dari tiap-tiap mitra kerja samanya.

Pada aspek politik, disampaikan bahwa dalam mengambil keputusan, Vietnam melibatkan empat pihak, yakni Sesjen Partai Komunis (CPV), Presiden Republik Sosialis Vietnam (RSV), Perdana Menteri RSV, dan Ketua Majelis Nasional RSV. Pada aspek diplomasi, kebijakan pertahanan Vietnam bersifat damai dan membela diri, lalu penyelesaian perselisihan dan perbedaan pendapat dengan cara damai, serta kerja sama antarnegara secara setara dengan prinsip penghormatan terhadap kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan wilayah, dan saling menguntungkan.

Lebih lanjut, pada aspek ekonomi, sistem perekonomian Vietnam menerapkan ekonomi pasar berorientasi sosialis. Pada aspek sosial budaya, Vietnam memiliki lima puluh empat kelompok etnis dan sekitar lima puluh juta penduduk Vietnam menganut aliran kepercayaan. Disampaikan juga bahwa bangsa Vietnam mempunyai sifat ulet dalam menghadapi setiap masalah dan memiliki semangat nasionalisme yang tinggi.

Pada bidang pertahanan dan keamanan, Vietnam Peoples Army (VPA) merupakan komponen kedua terbesar di Vietnam setelah Partai Komunis Vietnam yang memiliki dominasi terkuat di bidang politik, ekonomi, dan sosial.

Selanjutnya, pada aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan satelit pemantau bumi yang pertama VNREDSat 1A, berhasil membuat satelit kecil Pico Dragon, Nano Dragon, dan Micro Dragon yang mampu memberikan prakiraan cuaca dan gambaran kondisi alam di Vietnam dan sekitarnya. Kemudian, saat ini terdapat sepuluh provider penyedia jasa komunikasi di Vietnam dan sudah mendukung 5G.

Pada aspek transportasi dan telekomunikasi, sistem transportasi jalan raya di Vietnam terbagi ke dalam beberapa jenis, yakni jalan nasional, tollway, dan expressway. Vietnam juga memiliki empat puluh sembilan pelabuhan laut dan sepuluh di antaranya merupakan pelabuhan laut berskala besar.

Atas isu tersebut, disampaikan enam rekomendasi. Pertama adalah memperluas bidang kerja sama bilateral di bidang perdagangan, pertanian, dan industri perikanan. Kedua adalah pemerintah Indonesia perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan aturan yang jelas, misalnya melalui stimulus tax holiday, dan bebas pungli. Ketiga adalah pemerintah perlu memperluas perjanjian perdagangan bebas yang lebih luas termasuk ke Eropa Timur dan Eropa Tengah.

Keempat adalah pemerintah perlu memperluas kesempatan dan beasiswa pendidikan di kedua negara untuk peningkatan penguasaan iptek. Kelima adalah pemerintah perlu meningkatkan moral budaya malu melakukan korupsi. Keenam adalah Lemhannas RI perlu lebih selektif dalam menerima siswa mancanegara dengan memperhatikan hubungan emosional senasib sepenanggungan.

Setelah keempat kelompok SSLN memaparkan laporannya, Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto memberikan ulasan atas laporan tersebut. Pesan pertama yang Gubernur Lemhannas RI tekankan adalah peserta harus bisa menangkap hal-hal subjektif dan personal saat kunjungan. Saya butuh hal-hal subjektif, personal yang kalau tidak ke sana tidak akan tahu, kata Gubernur Lemhannas RI.

Diharapkan dengan pelaksanaan SSLN tersebut, relasi para peserta semakin luas. Diharapkan networking juga dengan negara-negara tetangga makin kuat. Dengan empat negara yang kita kunjungi diharapkan berguna untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, pungkas Gubernur Lemhannas RI. (SP/CL)