Lemhannas RI Hadirkan Menteri PANRB untuk Siapkan Pemimpin-Pemimpin Penggerak Perubahan

“KemenPAN RB selalu mendorong untuk melakukan kolaborasi terhadap semua kebijakan, karena inti dari pada RB (Reformasi Birokrasi) itu adalah bagaimana kita saling berkolaborasi untuk melaksanakan kebijakan,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Rini Widyantini, S.H., MPM. saat memberikan kuliah umum bagi peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) angkatan ke-68 dan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) angkatan ke-25 Lemhannas RI di Auditorium Gadjah Mada pada Selasa (1/7). Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. menyambut langsung kedatangan Rini Widyantini.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI mengatakan kedatangan Rini Widyantini merupakan suatu hal yang penting. Menurutnya, isu terkait pemantapan reformasi birokrasi (RB) di Indonesia merupakan bagian dari upaya mendorong agar pemerintahan bisa berjalan dengan efektif, dan sebagai bagian dari ketahanan nasional. “Kami di Lemhannas mengintegrasikan semua kekuatan nasional di pendidikan Lemhannas, dan salah satu kekuatan yang signifikan bagi kemajuan bangsa adalah para birokrat,” kata Gubernur Lemhannas RI.

Materi yang disampaikan Rini Widyantini adalah “Reformasi Birokrasi Berdampak Untuk Kesejahteraan Rakyat”. Rini Widyantini dalam paparannya menyampaikan arahan Presiden dan Wakil Presiden terkait reformasi birokrasi, yakni responsivitas birokrasi, percepatan implementasi kebijakan, penguatan koordinasi antar lembaga, efektivitas alokasi anggaran, pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran, pengelolaan ASN, pelayanan berbasis teknologi, dan reformasi pelayanan publik.

Dikatakan oleh Rini Widyantini bahwa KemenPAN RB telah ditempatkan langsung di bawah koordinasi Presiden. Dengan adanya posisi strategis tersebut, KemenPAN RB kini berperan sebagai Chief Operating Officer (COO) dalam struktur pemerintahan yang bertugas menjaga tata kelola pemerintahan kepada K/L sampai Pemerintah Daerah.

RB merupakan upaya perbaikan sistem pemerintahan agar lebih efektif dan efisien sehingga mampu melayani masyarakat dan mencapai target pembangunan dengan optimal. RB juga merupakan suatu transformasi pemerintahan secara menyeluruh. “Jadi kita harus melakukan transformasi bagaimana mendesain lembaganya. Jadi begitu kita tahu strategi Presiden, Asta Cita, (dan) 17 program prioritas pemerintah itu harus dilakukan,” ujar Rini Widyantini.

Guna mendukung visi misi Presiden, RB yang berdampak untuk kesejahteraan rakyat telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) dan Keputusan Presiden (Keppres). Pertama adalah RB pengentasan kemiskinan diatur dalam Inpres 8 Tahun 2025. Kedua adalah RB peningkatan investasi yang diatur dalam Inpres 7 Tahun 2019.

Kemudian yang ketiga adalah RB mendorong hilirisasi yang diatur dalam Keppres 1 Tahun 2025. RB yang keempat adalah RB yang mendukung ketahanan pangan nasional yang diatur dalam Inpres 3 Tahun 2025.  Lalu yang kelima adalah RB mendorong peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan yang diatur dalam Inpres 5 Tahun 2025.

Lebih lanjut, Rini Widyantini menyampaikan bahwa birokrasi memiliki tantangan yang harus dihadapi saat ini dan ke depan. Tantangan tersebut adalah membangun kultur birokrasi baru, membangun kepercayaan publik, mengurangi kesenjangan kompetensi digital, membangun kebijakan berbasis data, bukti dan empati serta menghapus sekat-sekat birokrasi. Rini Widyantini melanjutkan, dalam menghadapi perubahan seorang pemimpin harus memiliki mindset untuk melakukan transformasional, seperti adaptif terhadap perubahan, berpikir sistemik bukan sektoral dan berorientasi dampak bukan pada rutinitas. 

Mengakhiri paparannya, Rini Widyantini berpesan kepada peserta pendidikan Lemhannas RI agar dalam implementasi reformasi birokrasi dapat menjalankan peran sebagai agen perubahan dalam implementasi reformasi birokrasi agar unit/satuan kerja semakin memberikan dampak bagi kinerja organisasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lalu memberikan gebrakan atau inovasi baru dalam implementasi reformasi birokrasi sebagai upaya debottlenecking (upaya mencari jalan keluar dari hambatan) pelaksanaan program-program prioritas Presiden, dan menjadi contoh pelaksanaan budaya kerja yang aktif dan kolaboratif dalam menyelesaikan isu-isu strategis yang kompleks dan konkret dirasakan oleh masyarakat.

“Birokrasi yang lincah adalah birokrasi yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, tanpa kehilangan integritas dan kualitas pelayanan,” pungkas Rini Widyantini. (SP/CHP)