Jakarta Geopolitical Forum IX/2025: Respons atas Fragmentasi Geoekonomi dan Tantangan Ketahanan Energi

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menyelenggarakan Jakarta Geopolitical Forum (JGF) untuk ke-9 kalinya pada Selasa (24/6). JGF IX/ 2025 yang mengangkat tema “Fragmentasi Geoekonomi dan Ketahanan Energi”, menghadirkan para pembuat kebijakan strategis, akademisi, dan para pakar terkemuka dari seluruh dunia untuk membahas tantangan mendesak akibat fragmentasi ekonomi global dan ancaman terhadap ketahanan energi yang semakin meningkat.

Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. dalam sambutannya menyampaikan bahwa Jakarta Geopolitical Forum merupakan forum ilmiah yang mempertemukan para pakar dari berbagai negara untuk menyampaikan hasil penelitiannya tentang geoekonomi dan ketahanan energi. “Jakarta Geopolitical Forum merupakan wadah dialog dan kolaborasi strategis, yang mempertemukan perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah, kedutaan besar dan organisasi internasional, negara mitra, pelaku industri nasional dan global, pimpinan perguruan tinggi di Indonesia, serta akademisi, peneliti, dan praktisi khususnya di bidang energi nasional dan global,” kata Gubernur Lemhannas RI.

Dewasa kini, dunia menghadapi fragmentasi geoekonomi yang tentunya turut berdampak pada kebijakan nasional hampir seluruh negara. Menyoroti hal tersebut, tema “Fragmentasi Geoekonomi dan Ketahanan Energi” diangkat sebagai respons strategis atas meningkatnya tensi geopolitik global, disrupsi ekonomi lintas batas, serta ketegangan dalam penguasaan sumber daya energi. Kondisi ketidakpastian politik dan ekonomi global memicu lahirnya aliansi blok perdagangan baru, proteksionisme energi, dan reshoring rantai pasok strategis yang tentunya memengaruhi kebijakan energi Indonesia.

Sebagai negara dengan potensi kekayaan sumber daya alam yang strategis, Indonesia menerapkan kebijakan hilirisasi dalam mengatasi fragmentasi geoekonomi dan ketahanan energi. Langkah tersebut bukan hanya sekedar strategi ekonomi, melainkan merupakan sebuah pernyataan geopolitik bahwa Indonesia harus berdiri tegak dan berdaulat atas sumber kekayaan alam yang dimiliki.

Oleh karena itu, JGF IX/ 2025 mengangkat empat fokus utama, yakni Dinamika Ekonomi Global dan Keseimbangan Kekuatan Mendukung Kebijakan Energi Berkelanjutan; Hilirisasi, Industrialisasi, dan Ketahanan Energi dalam Merespons Perubahan Geopolitik Kontemporer Dunia; Peran Energi Terbarukan dalam Pergeseran Geopolitik dan Geoekonomi Global; dan Strategi Adaptasi Kota Global Mendukung Ketahanan Energi dan Ekonomi. Diharapkan melalui diskusi dalam JGF ke-9 Tahun 2025 akan dihasilkan rumusan kebijakan energi yang berdaya tahan, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global.

Melalui diskusi lintas sektor dan rekomendasi yang bersifat operasional, diharapkan JGF IX/ 2025 dapat mewujudkan kontribusi nyata dalam merumuskan arah kebijakan energi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaulat. “Saya berharap forum ini akan menjadi laboratorium gagasan, tempat bertemunya pemikiran kritis, bukti empiris, dan visi strategis untuk memperkuat ketahanan energi di tengah dunia yang sedang berubah,” pungkas Gubernur Lemhannas RI. (NA/CHP)