Bersinergi dalam Mendukung Asta Cita, Gubernur Lemhannas RI dan Ketua Umum PBNU Tanda Tangani Nota Kesepahaman

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Dr. (H.C.) K.H. Yahya Cholil Staquf menandatangani nota kesepahaman antara dua instansi bertempat di Hotel Sultan pada Rabu (5/2).

Dalam nota kesepahaman tersebut dituangkan ruang lingkup kerja sama yang meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pertukaran tenaga ahli dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan serta tukar menukar informasi, penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar dan lokakarya.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini PBNU telah memasuki tahap konsolidasi pelaksanaan dari berbagai desain yang telah dirancang untuk menemukan model implementasi dalam mewujudkan cita-cita PBNU. Konsolidasi tersebut diwujudkan melalui berbagai nota kesepahaman yang dijalin oleh PBNU dengan berbagai instansi, salah satunya Lemhannas RI. “Saya minta kesiapan dari seluruh jajaran Nahdlatul Ulama untuk menyiapkan diri dan siap bekerja untuk mewujudkan cita-cita Nahdlatul Ulama,” ucap Ketua Umum PBNU.

Ditemui seusai penandatanganan nota kesepahaman, Gubernur Lemhannas RI menyatakan bahwa sinergi dengan Nahdlatul Ulama menjadi penting untuk semakin memantapkan persatuan bangsa guna membangun ketahanan nasional. Menurut Gubernur Lemhannas RI, Nahdlatul Ulama yang diisi para ulama dan cendekiawan tentu memiliki pengalaman yang sangat panjang dan memiliki berbagai keilmuan sehingga dapat melakukan tukar ilmu dengan Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI menilai Nahdlatul Ulama memiliki peran yang signifikan bagi bangsa Indonesia. Kehadiran Nahdlatul Ulama dapat berkontribusi untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang beragam. “Selama ini Nahdlatul Ulama memiliki semangat nilai toleransi untuk menjaga keragaman bangsa Indonesia,” kata Gubernur Lemhannas RI.

Selain penandatanganan nota kesepahaman dengan Lemhannas RI, PBNU juga menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian HAM RI, Kementerian P2MI RI, Perum Bulog, dan Kementerian PPPA. (NA/CHP)