Kunjungan Dirjen Kebijakan Keamanan Internasional Kanada

Direktur Jenderal Kebijakan Keamanan Internasional, Departemen Pertahanan Nasional Kanada, Mayor Jenderal Greg Smith melakukan kunjungan kerja ke Lemhannas RI pada Selasa (23/4) dan diterima oleh Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Demografi Lemhannas RI Laksda TNI I Wayan Suarjaya, S.Sos., M.Tr.(Han) yang mewakili Wakil Gubernur Lemhannas RI.

Saya sangat berharap, bahwa kunjungan dan interaksi ini akan berkontribusi untuk kerja sama dan kemitraan yang lebih kuat lagi antara kedua lembaga kita di masa depan, kata I Wayan Suarjaya. Lebih lanjut, disampaikan bahwa kunjungan tersebut dimaksudkan sebagai wadah bertukar ide dan perspektif mengenai topik yang merupakan kepentingan bersama kedua belah pihak.

Oleh karena itu, dalam kunjungan tersebut, Greg Smith menyampaikan presentasi yang berjudul Peran Kebijakan di Departemen Pertahanan Nasional, Angkatan Bersenjata Kanada, Strategi Indo-Pasifik, dan Pembaruan Kebijakan Pertahanan, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi.

Saya berharap kita semua dapat mengeksplorasi lebih lanjut presentasi yang akan disampaikan, sehingga diperoleh pemahaman dan wawasan yang lebih komprehensif mengenai isu yang dibahas, pungkas I Wayan Suarjaya.

Pada kesempatan tersebut, Greg Smith menyampaikan bahwa Kanada dan Indonesia memiliki banyak kesamaan seperti tujuan nasional, menjamin kebebasan beragama, hak asasi manusia, bahkan kesamaan pandangan terkait dengan Indo-Pasifik. Indonesia adalah negara yang besar dan penting bagi Kanada dan kami ingin terus mempererat hubungan antara Kanada dan Indonesia, katanya.

Memulai paparannya, Greg Smith menjelaskan posisi geografis Kanada. Secara geografis, di sebelah timur Kanada adalah Samudera Atlantik, di bagian barat ada Samudera Pasifik, di utara adalah Kepulauan Arktik dan di sebelah selatan Kanada adalah Amerika Serikat.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa kebijakan di Kanada merupakan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah yang telah terpilih. Demokrasi Kanada melantik anggota terpilih yang menentukan kapan menggunakan kekuatan militer sehingga militer Kanada hanya beroperasi ketika anggota yang secara resmi terpilih meminta militer kanada untuk bergerak. Dalam prosesnya membutuhkan dokumen-dokumen tertentu untuk memperbolehkan penggunaan kekuatan militer. Dalam demokrasi Kanada, proses tersebut merupakan proses penting, jelas Greg Smith.

Turut hadir dalam diskusi yang dilaksanakan, yakni Kepala Biro Kerja Sama Lemhannas RI Brigjen TNI (Mar) Raja Erjan H.S. Girsang, S.E., M.M., M.Sc.; perwakilan tenaga pengkaji Lemhannas RI; dan perwakilan peserta PPRA 66 Lemhannas RI. (NA/BIA)