Lemhannas RI Gelar FGD untuk Memperkuat Tata Kelola dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana yang Terintegrasi dan Adaptif

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) melalui Deputi Bidang Pengkajian Strategik menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kajian Urgent dan Cepat (Jurpat) bertema “Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana Guna Mendukung Penanganan Darurat yang Efektif dalam Rangka Ketahanan Wilayah” pada Kamis (5/3). FGD tersebut dibuka langsung oleh Plt. Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Mayor Jenderal TNI (Mar) Ipung Purwadi, M.M.

Dalam sambutannya, Plt. Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI menegaskan bahwa dinamika kebencanaan di Indonesia semakin kompleks, baik dari sisi frekuensi, intensitas, maupun dampak multidimensionalnya. Bencana tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan tanggap darurat, melainkan telah menjadi isu strategis pembangunan dan ketahanan wilayah. Hal tersebut semakin menegaskan komitmen Lemhannas RI untuk terus memberikan pemikiran strategis guna memperkuat tata kelola dan kelembagaan penanggulangan bencana yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis risiko. 

FGD kali ini difasilitatori oleh Tenaga Profesional Bidang Geostrategi dan Kewaspadaan Nasional Mayjen TNI (Purn) Dr. Kup Yanto Setiono, M.A. Dalam sesi pemaparan narasumber pertama, Guru Besar/Dosen Prodi Manajemen Bencana Universitas Pertahanan RI Mayjen TNI (Purn) Prof. Dr. Syamsul Ma’arif, M.Si. menyampaikan berbagai pembelajaran dari sejumlah bencana besar di Indonesia, mulai dari gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, hingga bencana hidrometeorologi. Ia menekankan bahwa bencana tidak mengenal batas administratif maupun sektoral. “Disaster doesn’t respect borders,” tegasnya. 

Syamsul Ma’arif menyampaikan mitigasi pra-bencana dan tanggap darurat. Saat pra-bencana, seluruh instansi seperti BMKG, BNPB/BNPD, OPD, Kecamatan/Desa dan masyarakat harus terhubung, penyebaran informasi cuaca ekstrem dari BMKG harus dilakukan secara rutin, dan menyiapkan infrastruktur mulai dari pembersihan saluran drainase, pengecekan tanggul, pintu air, pompa banjir, dan penataan pohon rawan tumbang. Sedangkan saat tanggap darurat, posko informasi dan posko bencana harus diaktivasi, mendahulukan evakuasi bagi anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas, pemasangan rambu dan pemblokiran area berbahaya, serta memberikan dukungan operasional berupa personel BNPB/BPBD, Damkar, TNI/Polri, dan relawan, pompa air portable dan fasilitas Kesehatan.

Syamsul Ma’arif juga mengingatkan pentingnya kesinambungan kebijakan dan pembelajaran dari pengalaman masa lalu. “Jangan sesekali meninggalkan sejarah,” ujarnya. Ia menekankan bahwa pergantian pejabat tidak boleh memutus prinsip dan asas penanggulangan bencana yang sudah dibangun. 

Pada sesi pemaparan narasumber kedua, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Prof. Dr. Agus Zainal Arifin, S.Kom., M.Kom. memaparkan pentingnya sistem perlindungan sosial yang adaptif dalam situasi krisis dan bencana. Agus Zainal menjelaskan bahwa penanganan darurat tidak hanya berkaitan dengan evakuasi dan penyelamatan, tetapi juga memastikan bantuan sosial, jaminan hidup, dan dukungan bagi kelompok rentan dapat disalurkan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Integrasi data serta koordinasi lintas sektor menjadi tantangan sekaligus kebutuhan utama dalam memastikan perlindungan sosial berjalan efektif saat bencana terjadi. 

Melalui FGD ini, Lemhannas RI berharap terciptanya rumusan pemikiran strategis yang mampu memperkuat tata kelola dan kelembagaan penanggulangan bencana secara menyeluruh, sehingga penanganan darurat dapat dilakukan secara efektif dan berkontribusi pada ketahanan wilayah nasional.

Adapun narasumber lain yang hadir dalam FGD tersebut, yaitu Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas Dr. Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ., Pakar Penanggulangan Bencana/Pusat Penelitian SDM dan Lingkungan Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia Prof. Dr. Rachmadi Purwana, M.KM., Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat S.IP., M.Si. (ZA/CHP)