G20 Mendorong Perdagangan Pangan dan Pertanian Terbuka, Adil, dan Transparan

Lemhannas RI melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Urgen dan Cepat (Jurpat) Penyiapan Peran Strategis Indonesia Presidency G20 Dalam Kerangka Ketahanan Ekonomi Nasional secara hybrid pada Kamis, 24 Februari 2022. FGD Jurpat tersebut dilaksanakan sebagai lanjutan dari FGD yang telah dilaksanakan hari sebelumnya.

Keberadaan G20 dapat mendorong perdagangan pangan dan pertanian yang terbuka, adil, serta transparan untuk memastikan akses pangan bagi masyarakat dunia, kata Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Reni Mayerni, M.P. Sejalan dengan hal tersebut, Lemhannas RI memandang pengembangan start up lokal di bidang pangan diperlukan dengan tetap menjaga kekayaan Cultivated Biological Resource (CBR).

Masa pandemi Covid-19 membuktikan pentingnya memiliki ketahanan pangan, di mana pangan tidak bisa bergantung pada impor karena komoditi pangan impor sulit masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, perlunya usulan Indonesia untuk kebijakan pangan global dan usulan inovatif untuk sistem pangan berkelanjutan dan ketahanan pangan. Tidak hanya ketahanan pangan, pandemi Covid-19 juga menunjukkan pentingnya stabilitas pangan.

Dalam hal ketahanan pangan, Indonesia akan mengusulkan komitmen dan upaya bersama dalam membangun sistem pangan berkelanjutan yang tahan terhadap guncangan dimasa depan, kata Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI. Melalui G20 diharapkan dilakukan pemberdayaan bagi negara berkembang dan Least Developed Countries (LDCs) untuk memproduksi pangan serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Inovasi perguruan tinggi di Indonesia perlu di-mapping. Inovasi di Perguruan Tinggi di Indonesia saya kira sudah sangat banyak, perlu kita terus dorong dan kembangkan, kata Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Arif Satria, SP, M.Si. Menyoroti banyaknya inovasi yang ada di Perguruan Tinggi di Indonesia, Rektor IPB memandang dukungan dari Kementerian/Lembaga dan swasta sangat penting.

Rektor IPB menekankan Indonesia harus percara diri bahwa Indonesia mampu mewujudkan kemandirian pangan karena hampir semua pangan yang diimpor sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri. Mau-tidak mau sekarang yang perlu dipikirkan adalah percepatan transformasi dan inovasi, ujar Rektor IPB. Menurut Rektor IPB, di Perguruan Tinggi banyak pasokan inovasi. Di sisi lain, kebutuhan inovasi di desa juga sangat banyak.

Tapi supply-demand itu tidak bertemu karena tidak ada jembatan. Sekarang masalah yang dihadapi adalah jembatan untuk hilirisasi inovasi. Jadi dalam konteks agak makro memang ada masalah tentang jembatan ini, pungkas Rektor IPB.

Sejalan dengan Rektor IPB, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian RI Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si. menyatakan harus ada keberpihakan dan kolaborasi, semua pihak harus hadir. Kolaborasi tentunya terus kita gagas dan bersama-sama mendorong untuk terus dalam rangka menghasilkan inovasi untuk kemajuan bangsa dan negara, kata Kepala Balitbangtan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Balitbangtan juga menyampaikan usulan Indonesia untuk kebijakan pangan global. Pertama, mendorong perdagangan pangan dan pertanian yang terbuka, adil, dan transparan untuk memastikan akses pangan bagi masyarakat dunia. Kedua, memastikan tidak adanya hambatan dalam penyaluran bantuan pangan untuk misi kemanusiaan yang didukung dengan pengadaan cadangan pangan bersama ditingkat regional. Ketiga, pemberdayaan negara berkembang dan Least Developed Countries (LDCs) dalam kemampuan produksi pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Keempat, penerapan teknologi inovatif dan transfer teknologi secara sukarela untuk menurunkan food loss dan waste.

Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan UMKM RI Ir. R. S. Hanung Harimba Rachman, S.E., M.S., pada FGD tersebut, menyoroti sisi ekonomi digital dalam hal ini e-commerce di Indonesia. Menurut Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, ada beberapa tantangan yang dihadapi, yakni cyber security, perasingan yang semakin ketat, pembangunan SDM, dan ketersediaan akses internet yang belum mumpuni.

Dalam menghadapi hal tersebut, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM. Pertama, adanya persamaan regulasi antarnegara dalam perdagangan produk UKM dalam e-commerce global. Kedua, mendorong inklusi keuangan secara digital. Ketiga, adanya pembiayaan start-up. Keempat, pengembangan ekonomi digital berbasis produksi yang terhubung dari hulu sampai hilir. Kelima, pengembangan aggregator dan UKM Champion. Keenam, transformasi UMKM berbasis kreativitas, green product, dan teknologi.

Inisiatif ini coba kita surveyance-kan di dunia digital agar bisa mendapatkan mitra atau mendapatkan dukungan pembiayaan dari para pendana internasional, pungkas Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM.

Berbicara mengenai stabilisasi harga dan stabilisasi pasokan tidak lepas dari UU No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, tutur Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan RI Drs. Isy Karim, M.Si. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa dalam beberapa pasal diamanatkan bahwa stabilisasi harga dan ketersedian barang merupakan tugas dan fungsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal lainnya mengatur bahwa hal tersebut di bawah kewenangan Kementerian Perdagangan RI.

Dalam menjalankan amanat tersebut, Menteri Perdagangan diberikan 3 kewenangan. Pertama, menetapkan kebijakan harga diantaranya menentukan harga eceran tertinggi, harga acuan, dan harga khusus. Kedua, mengelola stok dan logistik diantaranya melakukan pengawasan stok, optimalisasi sarana distribusi, dan koordinasi ketersediaan stok. Ketiga, mengelola ekspor-impor dengan mengedepankan produksi dalam negeri. (NA/CHP)