Andi Widjajanto: Konektivitas Akan Menjadi Karakter Geopolitik 5.0

Ibu kota yang cenderung terletak di dekat perbatasan atau di dekat pelabuhan relatif lebih rawan mengalami serangan invasi militer ke wilayah strategis yang harus dilindungi oleh aspek-aspek pertahanan, kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lemhannas RI pada Konferensi Nasional Sosiologi IX dan Kongres Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) IV. Konferensi Nasional Sosiologi IX tersebut mengangkat tema Pendekatan Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara dan Kongres APSSI IV mengangkat tema Kontribusi APSSI dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara. Dilaksanakan bertempat di Hotel Platinum Balikpapan Kalimantan Timur pada Kamis (02/06), pada kegiatan tersebut Gubernur Lemhannas RI secara virtual memaparkan Isu Ketahanan Nasional Ibu Kota Nusantara.

Untuk mengatasi kerawanan tersebut, Indonesia sudah mulai memikirkan berbagai aspek komprehensif tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pemerintah telah menyusun rencana dari tahun 2020 sampai tahun 2045 untuk membangun Ibu Kota Nusantara. Rencana tersebut dibagi menjadi empat tahapan besar, yakni pemindahan tahap awal, membangun area inti, membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem, dan diharapkan pada tahun 2045 tahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara sudah tuntas dan menjadi kota dunia untuk semua.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara juga diikuti dengan pembangunan sistem pertahanan Ibu Kota Nusantara. Rencana pembangunan dimulai dari tahun 2022 sampai tahun 2045 dengan dibagi dalam lima tahapan (2022-2024, 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, dan 2040-2045).

Diharapkan Nusantara akan mampu meningkatkan daya saing Indonesia pada saat terjadi persaingan konektivitas regional, ujar Gubernur Lemhannas RI mencermati keadaan dewasa kini. Saat ini ada dua persaingan utama konektivitas regional, yakni Belt and Road Initiative yang dibangun Tiongkok dan Free and Open Indo Pacific yang dibangun oleh Amerika Serikat dengan pivot di Jepang. Dalam kedua persaingan konektivitas regional tersebut Indonesia berpeluang untuk menjadi superhub perekonomian regional.

Konektivitas akan menjadi karakter Geopolitik 5.0 di abad ke-21, hal itu bisa dioptimalkan oleh Indonesia dengan menjadi superhub perekonomian regional, tutur Gubernur Lemhannas RI. Namun, konektivitas yang semula berpeluang menjadi superhub akan rawan menjelma menjadi konflik konektivitas jika Indonesia tidak bisa melakukan proyeksi kekuatan secara utuh.

Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI juga menyampaikan beberapa tantangan yang akan dihadapi Ibu Kota Nusantara. Pertama, Nusantara dan kota-kota besar Indonesia masuk dalam cakupan rudal balistik negara besar. Kedua, pertahanan Nusantara akan mendekati Flight Information Region (FIR) di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina. Ketiga, Nusantara juga akan berada di seputar gelar pangkalan militer AS dan Tiongkok yang terutama memiliki titik panas di Laut China Selatan dan akan bereskalasi dengan kehadiran antara AS, Inggris, dan Australia dalam bentuk aliansi AUKUS yang akan mengandalkan gelar kapal selam bertenaga nuklir.

Gubernur Lemhannas RI juga menyampaikan bahwa strategi pertahanan Nusantara juga ditentukan dengan karakter geografi Nusantara. Pada dasarnya Nusantara berada di wilayah topografi antara sedang dan tinggi. Topografi tersebut cenderung membuat Nusantara dilindungi oleh penghambat atau penyanggah alamiah, sehingga menyulitkan adanya serangan besar berupa gelar dari tank-tank kelas utama.

Namun, tidak berarti Nusantara tidak rentan secara pertahanan. Kerentanan Nusantara relatif tereduksi karena masalah topografi darat dan juga relatif tereduksi karena jarak antara pantai dengan Nusantara cukup signifikan, tetapi harus bisa diimbangi dengan kehadiran pertahanan udara karena Nusantara akan berada di wilayah udara yang sangat terbuka, kata Gubernur Lemhannas RI.

Wilayah udara Nusantara yang sangat terbuka akan rawan mendapat serangan rudal balistik dan rudal baru seperti rudal hypersonic. Dengan demikian, Gubernur Lemhanas RI mencermati tantangan pertahanan Nusantara akan bersifat air centric. Namun, yang diperkuat bukan hanya gelar dari angkatan udara tetapi gelar mobilitas strategis dari angkatan udara, angkatan laut, dan dari angkatan darat. Kerawanan strategis di matra udara tidak memastikan bahwa gelar pertahanan Nusantara semata-mata gelar udara, tapi tetap harus tetap gelar integratif dimana gelar udara akan dibarengi dengan kemampuan gelar mobilitas strategis angkatan darat dan gelar anti akses dari angkatan laut. Gelar ini nantinya harus diperkuat dengan gelar keamanan siber, pungkas Gubernur Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI menyampaikan pada dasarnya gelar pertahanan Nusantara mengandalkan gelar air centric warfare yang harus didukung oleh gelar laut dan gelar darat secara integratif. Menurut Gubernur Lemhannas RI, gelar udara sebaiknya diupayakan untuk memiliki kapasitas antiakses dan area denial dengan melakukan penguatan pangkalan aju. Kemudian upaya tersebut diperkuat dengan implementasi perang gabungan dan operasi gabungan yang dilakukan antara darat, laut, dan udara untuk memastikan mobilitas strategis benar-benar optimal. Menyoroti hal tersebut, Gubernur berpendapat akan diperlukan reorganisasi TNI dengan menjadikan Nusantara sebagai pusat gravitasi dan pusat kekuatan dari pertahanan Indonesia. (NA/CHP)