Hadiri KTT Kecerdasan Buatan di Belanda, Gubernur Lemhannas RI Bertindak Sebagai Ketua Delegasi Indonesia

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto menjadi Ketua Delegasi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi REAIM (Responsible Artificial Intelligence in the Military Domain) 2023 yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda dan Korea Selatan bertempat di Den Haag, Belanda pada 15 sampai 16 Februari 2023. Turut mengikuti konferensi tersebut, yakni Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda Y.M. Mayerfas, Wakil Menteri Luar Negeri periode 2014 Dino Patti Djalal, serta wartawan LKBN Antara dan Kompas.

REAIM 2023 merupakan pertemuan yang mewadahi para pemangku kepentingan berbagai negara untuk mendiskusikan peluang, tantangan, dan risiko yang terkait dengan implikasi penggunaan kecerdasan buatan pada ranah militer. Konferensi yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Belanda H.E. Wopke Hoekstra ini merupakan pertemuan global pertama yang membahas implikasi penggunaan kecerdasan buatan pada ranah militer. Dalam konferensi ini, dibahas perkembangan teknologi kecerdasan buatan terkini, dinamika proliferasi kecerdasan buatan, risiko operasional dari penerapan kecerdasan buatan, serta masalah etika perang dalam penggunaan kecerdasan buatan.

Pada hari kedua pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi REAIM 2023, Gubernur Lemhannas RI menghadiri pertemuan meja bundar tingkat menteri (Round Table Ministerial Meeting). Di pertemuan tingkat menteri tersebut, Gubernur Lemhannas RI memaparkan posisi Indonesia tentang perkembangan teknologi kecerdasan buatan di ranah militer, terutama yang terkait dengan pembangunan norma internasional untuk mengatur proliferasi kecerdasan militer di ranah militer.

Perkembangan kecerdasan buatan diprediksi akan mendisrupsi peperangan dan mendorong terjadinya Revolusi Militer (Revolution of Military Affairs), kata Gubernur Lemhannas RI. Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa disrupsi tersebut akan menghadirkan beberapa risiko. Pertama, keunggulan sistem otonom menciptakan risiko bahwa para pemimpin akan menggunakan sistem otonom bersenjata alih-alih mengejar opsi non-militer. Dengan cara ini, ambang batas untuk tindakan militer akan lebih rendah.

Kedua, ketika sistem otonom lebih sering digunakan, ada risiko bahwa tindakan militer akan dilakukan dengan cepat, sehingga mengurangi ruang untuk negosiasi diplomatik. Ketiga, dalam segi biaya, pengembangan platform terkait kecerdasan buatan relatif rendah, sehingga membuat teknologi ini dapat diakses oleh berbagai jenis aktor, termasuk kelompok teroris. Keempat, sistem yang mendukung kecerdasan buatan mungkin menjadi sangat canggih, sampai-sampai merusak kemampuan "serangan kedua" yang penting untuk pencegahan.

Oleh karena itu, Gubernur Lemhannas RI memandang bahwa pengembangan kecerdasan buatan dalam ranah militer menghadirkan berbagai risiko yang harus ditangani, termasuk risiko etika. Namun, sayangnya diskusi tentang kecerdasan buatan dalam ranah militer di luar sistem persenjataan otonom masih kurang dibahas.

Indonesia berada dalam posisi untuk mendukung dialog multipihak global guna membahas kerangka kerja etis yang mempertimbangkan karakteristik unik kecerdasan buatan dan potensi konsekuensi yang tidak diinginkan, pungkas Gubernur Lemhannas RI. Guna mendukung hal tersebut, Indonesia akan terus terlibat dalam forum global yang mencoba untuk memperkuat pendekatan Kecerdasan Buatan yang Bertanggung Jawab (Responsible Artificial Intelligence) untuk domain militer.

Pada sela sesi-sesi diskusi, Gubernur Lemhannas RI juga berkesempatan berbincang dengan Menteri Luar Negeri Belanda Wopke Hoekstra, Menteri Pertahanan Belanda Kajsa Ollongren, dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin. (NA/CHP)