Lemhannas RI Susun Kajian Terkait Internasionalisasi Isu Papua

Perkembangan situasi di Papua semakin dinamis dari waktu ke waktu, kata Wakil Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah. Hal tersebut disampaikan ketika Wagub Lemhannas RI membuka diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) berjudul Strategi Politik dalam Menghadapi Internasionalisasi Isu Papua bertempat di Ruang Kresna Lemhannas RI pada Senin (3/4).

Lebih lanjut, Wagub Lemhannas RI menyampaikan bahwa terjadinya gerakan masif dan kekerasan atau kontak senjata mengakibatkan isu pelanggaran HAM terus dihembuskan oleh kelompok separatis Papua. Hal tersebut bertujuan untuk mendiskreditkan pemerintah Indonesia yang selama ini telah berupaya keras untuk membangun dan menyejahterakan rakyat Papua.

Berlarut-larutnya konflik di Papua dapat memengaruhi kredibilitas dan reputasi Indonesia di kancah internasional. Oleh karena itu, internasionalisasi masalah Papua amat penting untuk ditindaklanjuti dengan langkah-langkah politik strategis, tepat, dan konkret tapi dengan tetap menjunjung tinggi HAM.

Lemhannas RI menyoroti beberapa hal yang perlu dipecahkan dalam permasalahan internasionalisasi isu Papua, di antaranya terkait bagaimana lanskap internasional mengenai isu HAM dan implementasinya di berbagai negara, bentuk-bentuk pelanggaran HAM di Papua yang diangkat menjadi bahasan internasional, serta aktor maupun instansi pengusungnya. Selain itu, Lemhannas RI juga menyoroti langkah strategis politik dan hukum untuk meminimalkan munculnya isu pelanggaran HAM di Papua serta kebijakan, strategi, dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka mengeliminasi isu HAM di Papua.

Penyelenggaraan FGD tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran tentang isu Papua, khususnya pelanggaran HAM, yang diangkat menjadi bahasan internasional serta kebijakan, strategi, dan upaya meminimalisasinya. Diharapkan pada narasumber yang hadir dapat memberikan pemikiran dan masukan bagi Lemhannas RI dalam menyusun rekomendasi kebijakan kepada Presiden.

Hadir dalam FGD tersebut beberapa narasumber, yakni Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, S.H., M.Si.; Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI Dr. Teuku Faizasyah, M.I.S.; Dirjen Strahan Kementerian Pertahanan RI Mayjen TNI Bambang Trisnohadi; Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden RI Theofransus Litaay, S.H., L.L.M., Ph.D.; dan Direktur 15 Kedeputian I Bidang Intelijen Luar Negeri Badan Intelijen Negara RI Denny Lesmana, S.S., M.Si. (NA/CL)