Lemhannas RI Selenggarakan Rapat Penyusunan Rekomendasi tentang Dinamika Politik dan Keamanan Nasional Semester I dan Proyeksi Semester II Tahun 2025

Direktorat Pengkajian Pertahanan Keamanan dan Geografi Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI menyelenggarakan Rapat Penyusunan Rekomendasi Tentang Dinamika Politik dan Keamanan Nasional Semester I dan Proyeksi Semester II Tahun 2025 di Ruang Kresna, pada Rabu (23/7). Rapat tersebut membahas pengaruh dari politik domestik dan eksternal selama semester I dan II tahun 2025 kepada stabilitas keamanan nasional Indonesia serta kesiapan koordinasi lintas instansi untuk merespons dan memitigasi risiko yang muncul.

“Rapat ini diharapkan menjadi titik temu produktif untuk menata ulang sistem politik dan arsitektur keamanan nasional secara menyeluruh, sehingga Indonesia mampu membangun demokrasi yang lebih Tangguh, inklusif, dan adaptif terhadap berbagai dinamika global,” ujar Deputi Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. dalam laporannya.  Kajian tersebut dianggap penting guna menghasilkan rekomendasi yang komprehensif kepada pemerintah untuk menghasilkan solusi berkelanjutan dan strategi dalam implementasi yang memberikan dampak dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem politik dan konsolidasi demokrasi demi memperkokoh kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. Pasca dilantiknya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Lemhannas RI mengatakan berharap Presiden dan Wakil Presiden Indonesia mampu melaksanakan kebijakan strategisnya di tengah dinamika politik nasional. Kebijakan strategis tersebut mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, sekolah rakyat, koperasi desa, dan berbagai program unggulan lainnya.

“Tentu menjadi awal yang sangat baik untuk bisa memastikan program Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran bisa terwujud,” kata Gubernur Lemhannas RI. Namun, potensi laten masih ditemukan sehingga harus diantisipasi sedemikian rupa agar stabilitas politik dan keamanan tidak mengganggu upaya pemerintah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.  Lemhannas RI menyoroti eskalasi kekerasan di Papua, kemudian potensi dari radikalisme dan terorisme, pertarungan siber, dan kasus korupsi yang mewarnai media massa.

Selain menggambarkan kondisi politik dan keamanan nasional semester I, Lemhannas RI juga ingin memetakan risiko politik dan keamanan nasional yang berpotensi akan terjadi di semester 2 tahun 2025. “Dari gambaran baik peta enam bulan terakhir maupun proyeksi semester kedua, diharapkan akan membuat kita bisa merumuskan rekomendasi yang bisa dijadikan sebagai antisipasi langkah-langkah bagi pengambil kebijakan untuk presiden dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Gubernur Lemhannas RI.

Rapat penyusunan rekomendasi tersebut difasilitatori oleh Mayjen (Purn) Dr. Kup Yanto Setiono, M.A. dan menghadirkan beberapa narasumber. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Mayjen TNI Heri Wiranto, S.E., M.M., M.Tr.(Han). hadir menyampaikan paparannya tentang “Dinamika Politik dan Keamanan Nasional Tahun 2025”.

Heri Wiranto dalam kesempatan tersebut menyampaikan enam isu nasional menonjol politik dalam negeri, yakni pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dan pilkada, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu nasional dan daerah, polemik Lapangan Blang Padang di Aceh, berakhirnya dana otonomi khusus di Aceh, isu strategis Papua dan ormas terafiliasi premanisme.

Berdasarkan dinamika politik tersebut, Heri Wiranto memetakan penilaian dari aspek politik, yakni stabilitas politik pasca pemilu 2024 secara umum dinilai relatif stabil meski terdapat dinamika politik nasional yang dinamis dan masih terjadi polarisasi sosial politik di media sosial dan ruang publik meski dinilai tidak berdampak signifikan pada stabilitas nasional menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Sedangkan menilai dari aspek keamanan, kondisi keamanan secara nasional dinilai relatif aman dan kondusif, kekerasan di Papua menurun sejak tahun 2023, dan kondisi keamanan di Aceh relatif terjaga.

Untuk proyeksi politik semester II, Heri Wiranto mengatakan risiko politik cenderung stabil karena pemerintah diprediksi akan fokus pada rekonsolidasi koalisi, realisasi janji politik (food estate, makan bergizi gratis, sekolah rakyat) dan penguatan agenda transisi kekuasaan 2029, bukan konflik elite. Namun, ada risiko ketidakpuasan sosial dan aksi unjuk rasa buruh dan mahasiswa terhadap kebijakan ekonomi, korupsi dan isu lingkungan yang harus diantisipasi. 

Mengenai kondisi keamanan nasional semester II, Heri Wiranto memproyeksikan meningkatnya serangan siber menjelang pemutakhiran sistem sistem e-government, lalu potensi gangguan dari kelompok bersenjata di Papua serta human trafficking isu perdagangan orang, penyelundupan narkoba yang masih menjadi ancaman serius dan memerlukan perhatian dan antisipasi bersama.

Selain Heri Wiranto, Hadir beberapa narasumber lain dalam rapat penyusunan rekomendasi tersebut, yakni Direktur 25 Badan Intelijen Negara (BIN) RI mewakili Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN Brigjen TNI Anton Irianto Popang, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI Brigjen TNI Bondan Widiawan, S.Kom., M.Si., Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia/Pakar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Jakarta Prof. Burhanuddin Muhtadi, M.A., Ph.D., Wakil Rektor 3 UI/Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si., dan Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Dominique Nicky Fahrizal, S.H., M.H., M.Sc. (SP/CHP)