Menteri Pertanian: Hilirisasi Pertanian Akan Menggerakkan Sektor Lainnya

“Ketahanan pangan identik dengan ketahanan nasional. Pangan bermasalah, negara bermasalah,” kata Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, M.P. Hal tersebut disampaikan dalam Kuliah Umum Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada Peserta P3N Angkatan 25 Lemhannas RI dan Peserta P4N Angkatan 68 Lemhannas RI pada Kamis (24/8).

Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. dalam sambutan pengantarnya menyampaikan terima kasih atas kesediaan Menteri Pertanian RI untuk memberikan pencerahan kepada peserta pendidikan Lemhannas RI. Menurut Gubernur Lemhannas RI, pencerahan dari Menteri Pertanian RI menjadi sangat penting mengingat ketahanan pangan merupakan salah satu isu pokok dalam proses pendidikan.

“Sebagai pimpinan nasional, harus menyadari kita punya prioritas bahwa bangsa kita adalah bangsa besar dan kebutuhan paling pokok adalah ketahanan pangan kita dan kita harus bisa pastikan kebutuhan pangan kita cukup,” ucap Gubernur Lemhannas RI. Oleh karena itu, materi yang disampaikan Menteri Pertanian RI menjadi sangat penting untuk membekali para peserta pendidikan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertanian RI menyampaikan materi dengan judul “Membangun Sistem Hilirisasi Pertanian yang Berdaya Saing untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan”. Menteri Pertanian menyampaikan data FAO pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sebanyak 58 negara mengalami kelaparan serius. Data FAO pada tahun yang sama juga menunjukkan bahwa sebanyak 725 juta pendidik dunia mengalami kekurangan gizi. Kondisi dalam negeri sebagaimana dicatatkan Kemendagri dan Kemenkes pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 7-16% penduduk Indonesia rentan kelaparan dan 21,5% mengalami stunting.

Menyoroti data tersebut, Menteri Pertanian menekankan bahwa kebijakan yang diambil para pimpinan nasional akan sangat berdampak terhadap kondisi tersebut.  Menteri Pertanian menekankan bahwa kebijakan yang keliru bisa sangat berbahaya. “Bapak dan Ibu peserta sudah menjadi pengambil kebijakan, hati-hati dalam mengambil kebijakan. Meleset sedikit, dampaknya terhadap jutaan (masyarakat),” ungkap Menteri Pertanian RI.

Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang tepat dan regulasi yang tegas. Dalam menyukseskan swasembada pangan juga diperlukan regulasi yang tegas dan jelas. Misalnya regulasi terkait irigasi yang mengatur pengelolaan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Menteri Pertanian RI menegaskan bahwa jika dilakukan revitalisasi irigasi ditingkat kabupaten, maka berjenjang sampai ditingkat pusat juga harus dilakukan agar bisa berhasil dengan maksimal.

Menurut ceramahnya, Menteri Pertanian RI menyampaikan bahwa untuk mencapai Indonesia Emas harus dilakukan hilirisasi dari pertanian. “Kalau kita bergerak di hulu (pertanian), itu akan menggerakkan sektor lainnya,” ucap Menteri Pertanian RI. Namun, Menteri Pertanian RI menegaskan bahwa hilirisasi tersebut harus dilakukan secara konsisten. (NA/CHP)