Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Berikan Kuliah Kepada Peserta PPRA LVII dan LVIII

Di hadapan para peserta, Wiranto menyebutkan bahwa lembaga eksekutif dan legislatif merupakan satu wadah yang secara terus-menerus berkelanjutan melakukan satu koordinasi, dan diskursus untuk menyerap input dari masyarakat berupa opini publik (public opinion) dan kepentingan publik (public interest). "Output-nya adalah berbentuk politik kebijakan. Kebijakan tersebut dikembangkan di kehidupan masyarakat dengan dinamika yang selalu berkembang dan feedback-nya masuk ke opini publik," kata Wiranto.

Sebenarnya menurut sistem politik yang benar, partai politik mempunyai idealisme yang bagus dan pragmatis. Begitu juga dengan eksekutif harus mempunyai kapasitas yang memadai dan kompetensi yang cukup untuk menelaah berbagai masalah. Adapun pengukurannya mudah diperkirakan, sehingga pada saat terjadinya penyimpangan dari keinginan publik maka dapat disimpulkan pemerintahan tersebut tidak benar, ujar Wiranto kepada para peserta.

Menurut WIranto sejalan dengan kebijakan presiden Jokowi mengenai pembangunan dari pinggiran, yaitu dengan membangun infrastruktur yang saat ini tengah bergerak di lapangan, maka pertanyaan muncul mengenai multiple effects dan nilai tambah apa saja yang dapat dimanfaatkan dari pembangunan infrastruktur pinggiran.

Dalam kesempatan tersebut, Wiranto juga membahas mengenai visi pembangunan nasional yang berasal dari roadmap para pendiri dalam tujuan mencapai negara merdeka. Para pendahulu itu berusia muda, berpendidikan namun mempunyai pemikiran yang luar biasa. Mereka dapat membangun visi negara merdeka 1945 untuk jangkauan yang jauh ke depan. Hal tersebut hingga saat masih relevan dan dapat dijadikan satu patokan bahwa visi negara baru Indonesia yang tercatat dalam alinea kedua pembukaan UUD 1945," kata Wiranto.

Wiranto menyampaikan salah satu syarat negara berdaulat adalah melalui sinkronisasi pembangunan nasional. Menurutnya, bangsa Indonesia saat ini masih terkendala oleh beberapa daerah yang masih terpencil, tebatas, serta adanya pulau-pulau kecil terluar yang tidak terjamah dengan pembangunan nasional. "Negara kita sudah merdeka, bersatu harus dipelihara, karena dengan persatuan itu kita bisa berdaulat sebagai negara. Dengan menjadi negara berdaulat, kita bisa membangun negeri, tambah Wiranto.