Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021 secara virtual pada Kamis (23/06). Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI menyimak LHP LKPP Tahun 2021 yang disampaikan oleh Ketua BPK Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA. dan sambutan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo.

Pada kegiatan yang juga diselenggarakan secara luring di Istana Kepresidenan Bogor tersebut, Ketua BPK Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA menyampaikan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021 yang merupakan laporan keuangan konsolidasi dari 87 laporan keuangan Kementerian/Lembaga dan satu laporan keuangan bendahara umum negara. Hasil pemeriksaan BPK kemudian memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2021. Opini WTP atas LKPP Tahun 2021 tersebut didasarkan pada Opini WTP atas 83 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2021 yang berpengaruh signifikan terhadap LKPP Tahun 2021, kata Ketua BPK.

Sebanyak empat Kementerian/Lembaga mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Namun, secara keseluruhan, pengecualian pada LKKL tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2021. Terkait hal tersebut, diharapkan pemerintah dapat terus melakukan upaya efektif agar nantinya seluruh Kementerian/Lembaga dapat memperoleh Opini WTP.

Lebih lanjut, Ketua BPK juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2021. Namun, Ketua BPK mengingatkan bahwa hal tersebut tetap perlu ditindaklanjuti pemerintah guna perbaikan pengelolaan APBN. BPK juga menyampaikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan.

Guna mengoptimalkan kualitas LKPP sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, BPK berupaya mendorong pemerintah untuk melakukan upaya efektif menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, ujar Ketua BPK. Menurut Ketua BPK, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan basis untuk meningkatkan performa pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif guna mewujudkan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, diharapkan Presiden RI terus mendorong seluruh menteri dan kepala lembaga agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Pada kesempatan yang sama, Presiden RI Ir. H. Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan performa pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif serta terus bekerja melaksanakan program-program dengan memperhatikan tata kelola keuangan yang baik. Kami meyakini dengan penerapan tata kelola keuangan yang baik akan meningkatkan efektivitas, mitigasi resiko, sekaligus mendorong efektivitas pencapaian target dan sasaran-sasaran program, tutur Presiden RI.

Menanggapi Opini WTP atas LKPP Tahun 2021 yang berhasil dicapai, Presiden RI memandang hal tersebut sebagai landasan bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan. Presiden mengimbau agar temuan-temuan dari BPK segera ditindaklanjuti, kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berdampak terhadap kewajaran penyajian LKPP juga harus segera diperbaiki. Dengan adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan, diharapkan ke depannya tata kelola keuangan negara akan semakin baik. Kita bekerja bersama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan serta yang semakin efektif dan terpercaya, ujar Presiden RI.

Menutup sambutannya, Presiden RI menegaskan bahwa Opini WTP bukan tujuan akhir, tujuan akhirnya adalah penggunaan uang rakyat dengan sebaik-baiknya. Tujuannya adalah bagaimana kita mampu menggunakan uang rakyat sebaik-baiknyanya, bagaimana kita mampu mengelola dan memanfaatkannya secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya, pungkas Presiden RI. (NA/CHP)