Grand Design Konsep Kawasan Terintegrasi sebagai Program Unggulan Ekonomi Kalimantan Tengah

Setelah melakukan kunjungan ke Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka melaksanakan program Studi Lapangan Isu Strategis Nasional (SLISN), perwakilan Program Pendidikan Reguler Angkatan 63 (PPRA 63) melaporkan hasil kunjungan tersebut kepada Gubernur Lemhannas RI pada Selasa (28/06) di Auditorium Gadjah Mada, Gedung Panca Gatra, Lemhannas RI.

Mengangkat judul Kalimantan Tengah Menuju Ekonomi Biru, perwakilan kelompok SLISN Provinsi Kalimantan Tengah Kolonel (Mar) Sugianto, S.Sos menyampaikan bahwa sesuai perpres No.109 tahun 2020, Kalimantan Tengah ditunjuk sebagai salah satu provinsi program peningkatan penyediaan pangan nasional food estate. Hal tersebut menjadi salah satu program prioritas dalam mewujudkan visi Kalimantan Tengah yang maju, mandiri dan adil. Oleh karena itu, pemerintah daerah membangun kebijakan strategi dan upaya berupa pembangunan ekonomi biru dengan salah satu upaya yang dilakukan adalah program shrimp estate. Shrimp estate merupakan skema budi daya udang berskala besar dari hulu ke hilir yang berada di satu kawasan dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, jelasnya.

Lebih lanjut, Kolonel (Mar) Sugianto, S.Sos memaparkan empat permasalahan yang ditemukan dari hasil studi lapangan yakni politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Pada bidang politik, lemahnya regulasi yang mengatur pembangunan, pengembangan dan keberlanjutan program unggulan shrimp estate masih menjadi masalah. Sementara di bidang ekonomi, permasalahan terletak pada masih terbatasnya investasi dan keterlibatan swasta dalam program unggulan shrimp estate.

Selain itu, lanjutnya, terbatasnya tenaga terdidik dan terlatih untuk mendukung program shrimp estate dan adanya permasalahan dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat program unggulan shrimp estate seperti penebangan pohon, abrasi pantai dan limbah masih menjadi permasalahan di bidang sosial budaya. Permasalahan terakhir terletak pada keterbatasan penguasaan teknologi dan kemampuan pelaksanaan riset terkait program unggulan shrimp estate.

Sejalan dengan hal-hal tersebut, Kelompok SLISN Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan beberapa rekomendasi. Pertama, perlunya melaksanakan tata kelola regulasi dengan membuat kebijakan dan aturan perundang-undangan terkait program unggulan shrimp estate. Kedua, Pemerintah Daerah (Pemda) perlu melaksanakan tata kelola ekonomi yang baik. Pemerintah Daerah perlu melaksanakan tata kelola ekonomi yang baik yang mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan swasta di tingkat lokal maupun nasional, mengundang investor dari dalam maupun luar negeri, serta perlu melaksanakan digitalisasi di tingkat lokal, nasional maupun internasional, jelas Kolonel (Mar) Sugianto mewakili Kelompok SLISN Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada bidang sosial budaya, Kelompok SLISN Provinsi Kalimantan Tengah merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan inovasi dan kerjasama dalam menyiapkan tenaga terdidik dan terlatih secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, memberikan sekolah kejuruan maupun perguruan tinggi yang terkait dengan budi daya udang, menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta melakukan inovasi dengan membuat taman wisata mangrove dan penanaman pohon.

Sementara di bidang teknologi, jelas Kolonel (Mar) Sugianto, dibutuhkan kerja sama riset dan penerapan teknologi dalam budi daya udang vaname dengan pemerintah pusat, instansi/badan, swasta, perguruan tinggi dan luar negeri, pendirian lembaga riset untuk pengembangan budi daya udang dengan tenaga profesional, dan dilakukannya inovasi teknologi, penelitian dan evaluasi untuk meningkatkan produktivitas udang secara terus menerus.

Berdasarkan hasil analisa dari kelompok SLISN Provinsi Kalimantan Tengah, Kolonel (Mar) Sugianto menyampaikan rekomendasi bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu membuat Grand Design yang merupakan suatu konsep kawasan yang terintegrasi yang menjadi program unggulan ekonomi Kalimantan Tengah. Perlu membuat Grand Design yang merupakan suatu konsep kawasan yang terintegrasi sehingga pengembangan dan keberlanjutan program ini dapat terlaksana dengan baik dan akan menjadi daya ungkit pembangunan daerah sekaligus prototipe nasional yang membanggakan dengan mengintegrasikan kawasan budi daya, kawasan industri hilir, kawasan kuliner dan kawasan wisata, pungkasnya.

Pada Program Studi Lapangan Studi Strategis Nasional ini, Peserta PPRA dibagi menjadi empat kelompok dan mengunjungi empat provinsi berbeda yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Bali secara serentak pada Senin, 13 Juni 2022 hingga Jumat, 17 Juni 2022 lalu.(SP/MDF)