Direktorat Pengkajian Sosbud Gelar FGD Akselerasi Pendidikan Indonesia Maju 2045

Direktorat Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) kajian jangka panjang Akselerasi Pendidikan Indonesia Maju 2045 bertempat di Ruang Gatot Kaca, Gedung Astagatra, Lemhannas RI, pada Senin (04/07).

Tema tersebut diangkat sesuai visi Indonesia 2045, yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Visi tersebut perlu didukung melalui pilar pembangunan manusia Indonesia 2045. Pemerintah telah melakukan berbagai tindakan nyata dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Diskusi hari ini dimaksudkan untuk mendapatkan dan memperkaya berbagai ide, gagasan serta solusi, yang kemudian intisari hasil kajian berupa rekomendasi kebijakan (policy recommendation) akan disampaikan kepada Presiden RI, kata Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. dalam sambutannya.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Drs. Amich Alhumami, M.A., M.Ed., Ph.D. memaparkan terdapat tiga isu pokok dan tantangan pembangunan pendidikan, yakni accessibility, affordability, dan quality of education. Pada accessibility, masih terdapat kesenjangan pada sarana dan prasarana sekolah, kemudian dalam affordability terdapat dua kendala, yakni ekonomi dan kondisi wilayah. Adapun quality of education merujuk pada hasil belajar siswa.

Upaya pemerintah meningkatkan layanan pendidikan menunjukkan pergerakan yang membaik, sehingga banyak penduduk yang bisa sekolah. Namun karena adanya isu kesenjangan antar wilayah, hal ini menjadi tidak cukup. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat masih tidak tersedia pada banyak kecamatan. Lebih lanjut, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Bappenas menyampaikan agar partisipasi pendidikan difokuskan pada daerah-daerah yang tingkat partisipasinya masih rendah.

Selanjutnya, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Bappenas menyampaikan tingkat penyelesaian pendidikan masih relatif rendah mengindikasikan kemampuan bertahan siswa dalam sistem persekolahan. Hal ini terjadi di antaranya karena tidak ada biaya, perundungan, menikah dini, dan lainnya. Lebih lanjut, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Bappenas menyampaikan instrumen kebijakan dan intervensi program. Pemerintah melaksanakan intervensi melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). PIP sangat mendukung program wajib belajar dua belas tahun yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Agama (Kemenag). Kombinasi PIP dan BOS juga memastikan layanan pendidikan, mencegah putus sekolah, dan menjaga survival rate di sekolah yang akan berdampak pada peningkatan partisipasi pendidikan dan penyelesaian pendidikan. Salah satu kebijakan penting yang menjadi milestone bagi pencapaian pendidikan inklusif dan pendidikan universal bagi warga Negara Indonesia, kata Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Bappenas.

Pada kesempatan yang sama Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (IKPMK) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Republik Indonesia Drs. Wiryanta, M.A., Ph.D. mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan kualitas dari sistem belajar mengajar saat pandemi covid 19. Pada kesempatan tersebut, ia menggarisbawahi makna dari transformasi digital, yakni mengubah dari analog menjadi digital yang lebih efisien dan efektif. Lebih lanjut, Direktur IKPMK Kemkominfo RI memaparkan manfaat transformasi digital bagi dunia pendidikan, bahwa dengan adanya teknologi digital memungkinkan siswa mengakses sumber belajar lebih mudah, format pembelajaran menjadi lebih interaktif. Selain itu, teknologi digital dapat memperkuat kolaborasi dalam proses pembelajaran, baik dalam kelas maupun luar kelas, dan dapat membantu guru serta orang tua dalam melakukan pemantauan keberhasilan anak.

Terkait kualitas Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Rektor Universitas Terbuka Prof. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D. bahwa hal yang sangat penting dan mendasar adalah terkait bahan ajar yang dipelajari anak didik. Menurut Rektor Universitas Terbuka, bahan ajar harus didesain secara berbeda mengikuti kaidah mutu PJJ. Sejalan dengan hal tersebut, perlu dilakukannya pembekalan bagi para tenaga didik terkait PJJ, yang mana sebelumnya kegiatan belajar mengajar terjadi di ruang kelas dan akhirnya berpindah di dunia maya. Kemudian, mengenai tata kelola pendidikan, online learning merupakan tren pendidikan masa depan terkait transformasi digital. Maka, harus dilakukan cara untuk membangun kompetensi baru bagi para guru/dosen agar mereka bisa memiliki kompetensi untuk melakukan transformasi di bidang pendidikan.

Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Direktur Kurikulum, Sarana Kelembagaan Madrasah, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) Prof Dr. H. Moh Ishom M. terkait kurikulum madrasah. Terdapat empat komponen untuk meningkatkan kualitas madrasah, yakni tata kelola dan manajemen madrasah dari aspek SDM maupun proses pembelajaran, penataan data menjadi lebih valid, pendidikan profesional berkelanjutan untuk para guru, dan asesmen kompetensi madrasah.

Di akhir paparan, para narasumber memberikan strategi dan rekomendasi terhadap akselerasi pendidikan. (SP/CHP)