Kepala Staf TNI Angkatan Udara Memberikan Ceramah kepada Peserta PPRA 63

Dalam melaksanakan pembinaan TNI Angkatan Udara tentu tidak bisa terlepas dari perkembangan strategis global, regional, dan nasional, kata Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P. Hal tersebut disampaikan KASAU saat memberikan ceramah secara virtual kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 63 pada Kamis, 14 Juli 2022. Pada kesempatan tersebut, KASAU menyampaikan ceramah dengan judul Kebijakan dalam Pelaksanaan Pembinaan Kekuatan dan Kemampuan TNI AU.

Beberapa perkembangan strategis yang menjadi perhatian adalah konflik antara Rusia-Ukraina, dinamika Indo-Pasifik di Laut Natuna Utara, dan pelanggaran wilayah udara kedaulatan Indonesia. Pada konflik Rusia-Ukraina, TNI AU melihat dari sisi teknologi dan strategi pertempuran yang digunakan. Secara umum digelar berbagai alutsista dalam pertempuran tersebut, dari kondisi tersebut TNI AU mempelajari bahwa dalam pertempuran modern yang lebih menentukan adalah teknologi dan strategi yang diterapkan, bukan keunggulan jumlah alutsita.

Dalam Dinamika Indo-Pasifik di Laut Natuna Utara, Indonesia terus mengamati perkembangan yang terjadi di kawasan. KASAU menekankan bahwa Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif, terus berupaya untuk menjalin kerja sama pertahanan dengan berbagai negara tanpa mengikuti blok apa pun. Pada pelanggaran wilayah udara kedaulatan Indonesia, yang terjadi di Indonesia masih cukup tinggi. Terjadinya pelanggaran wilayah ini sebagian disebabkan karena perbedaan cara pandang berbagai negara dalam melihat konteks batas kedaulatan udara dan berbagai permasalahan lainnya, kata KASAU. Berbagai pelanggaran tersebut dinilai sebagian pihak sebagai pelanggaran administrasi penerbangan saja. Namun, bagi TNI AU hal tersebut dapat menjadi ancaman yang sangat rawan terhadap kedaulatan Indonesia.

Untuk menjangkau seluruh wilayah (Indonesia) yang sangat luas dibutuhkan air power yang mumpuni, ucap KASAU. Kekuatan udara yang mumpuni sangat dibutuhkan karena hanya kekuatan udara yang mampu digerakkan secara cepat ke segenap penjuru wilayah nasional. Menjaga kedaulatan negara sebesar Indonesia artinya tidak hanya menjaga batas darat dan batas laut saja, tetapi juga menjangkau angkasanya.

KASAU berpendapat bahwa tugas tersebut tidak bisa dilakukan sendirian oleh TNI AU. Dibutuhkan kerja sama yang baik dari seluruh matra dengan mengarahkan kemampuan yang memiliki interoperabilitas yang tinggi dalam satu sinergi yang kuat. Lebih lanjut, KASAU menekankan bahwa ketika berbicara mengenai domain udara, bukan hanya bicara tentang TNI AU tetapi juga berbicara tentang kekuatan udara dan sistem pertahanan udara yang dimiliki TNI AD, TNI AL dan komponen bangsa lainnya.

Pada kesempatan tersebut, KASAU juga menjelaskan bahwa TNI AU sangat berupaya untuk terus menyiapkan kemampuan dan menyiagakan kekuatan melalui Air Defense Identification Zone (ADIZ). Dalam menentukan ADIZ, dibutuhkan kesepakatan dan pemahaman seluruh pemangku kepentingan dengan memperhatikan aturan yang berlaku di dunia internasional. KASAU mengungkapkan bahwa saat ini TNI bersama pemerintah, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan masih terus mengkaji dan membahas lebih lanjut atas penetapan ADIZ secara komprehensif.

ADIZ akan terus dikaji agar dapat diterapkan dengan seoptimal mungkin untuk melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan NKRI, pungkas KASAU. (NA/CHP)