Hadiri Seminar Wawasan Kebangsaan, Gubernur Lemhannas RI Bicara Ketahanan Nasional di Era Geo V

Masalah utama di Geo V adalah konektivitas yang mestinya mengintegrasikan belahan-belahan dunia, hulu-hilir mestinya diintegrasikan, tetapi hari ini yang kita amati adalah konektivitas memutus rantai produksi tersebut, kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto. Padahal, inti dari era Geopolitik V adalah konektivitas, infrastruktur, dan rantai pasok. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lemhannas RI saat menjadi narasumber dalam Seminar Wawasan Kebangsaan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga dengan topik Membangun Wawasan Kebangsaan di Era Disrupsi Informasi: Strategi Pemerintahan Jokowi Menjaga Keamanan Nasional, bertempat di Balairung UKSW, Salatiga, Jawa Tengah, pada Senin (18/07).

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan paparan dengan judul Ketahanan Nasional di Era Geo V. Gubernur Lemhannas RI mengungkapkan bahwa saat ini dunia telah berada dalam era Geopolitik V. Merujuk hal tersebut, Gubernur Lemhannas RI menjelaskan bahwa era Geopolitik I dan Geopolitik II adalah geopolitik klasik ketika masih diwarnai dengan pertarungan kekuatan, terutama antara negara-negara besar untuk memperebutkan pengaruh wilayah dan sumber daya. Era ini berlangsung sejak Perang Napoleon dan puncaknya saat Perang Dunia II.

Selanjutnya era Geopolitik III adalah saat terjadinya pertarungan hegemoni antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sedangkan era Geopolitik IV adalah ketika Amerika Serikat menjadi satu-satunya kekuatan adidaya dunia yang kemudian mendapatkan tantangan dari aktor non-negara seperti aktor teroris jejaring transnasional.

Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan beberapa dinamika geopolitik terkini. Pertama, Persaingan Pengaruh AS-Tiongkok. Indonesia harus bersiap menghadapi dampak perebutan pengaruh infrastruktur, kata Gubernur Lemhannas RI. Tiongkok sejak beberapa tahun lalu mengembangkan Belt and Road Initiative, yang intinya adalah pembangunan infrastruktur di mana Tiongkok kemudian berusaha menghubungkan produksi ekonomi di negaranya dengan negara-negara di belahan dunia lain, baik sebagai SDA, pasar produksi, maupun tempat berinvestasi melakukan inovasi teknologi. Di sisi lain, Amerika Serikat memiliki Indo-Pacific Economic Frameworks yang baru diluncurkan pada beberapa waktu yang lalu.

Dinamika geopolitik lainnya adalah konflik antara Rusia dan Ukraina. Konflik tersebut mempengaruhi beberapa hal, salah satunya adalah harga pangan dan energi. Selanjutnya adalah konflik gray zone di mana semakin sulit membedakan apakah suatu perang sudah dimulai atau belum dan kapan akan diakhiri. Konflik gray zone tidak seperti perang konvensional, di mana adanya deklarasi perang. Ini menyulitkan kita untuk betul-betul melihat eskalasi dari satu konflik menjadi perang terbuka," kata Gubernur Lemhannas RI.

Menyoroti era Geopolitik V dan beberapa dinamika geopolitik saat ini, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan beberapa rekomendasi yang sejalan dengan lima isu strategis yang saat ini menjadi konsentrasi Lemhannas RI. Pertama, isu Konsolidasi demokrasi. Indonesia menghadapi tantangan adanya beberapa indeks Indonesia yang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Tantangan ke depan berfokus kepada indeks-indeks yang secara global masih rendah guna mematangkan demokrasi, kata Gubernur Lemhannas RI. Data dunia juga menunjukkan bahwa terdapat asosiasi antara Gross Domestic Product (GDP) per kapita dengan kematangan demokrasi, semakin matang demokrasi maka GDP per kapita semakin tinggi.

Isu strategis kedua, yaitu ekonomi hijau. Menurut Gubernur Lemhannas RI, kesadaran atas bahayanya perubahan iklim dan pentingnya memiliki lingkungan sehat sangat penting. Ketiga, yakni Ekonomi Biru, di mana harus dilakukan perbaikan dalam ekonomi biru yang berfokus pada kesehatan samudera. Orang Indonesia tidak makan seafood, skor makan seafood Indonesia hanya 26 sedangkan Singapura 84. Kita negara kepulauan yang skor ekonomi birunya empat kali di bawah Singapura. Harus ada perbaikan segera untuk ekonomi biru yang paradigmanya adalah kesehatan samudera, ujar Gubernur Lemhannas RI.

Selanjutnya, Indonesia harus melakukan transformasi digital. Salah satu kunci penting dalam melakukan hal tersebut adalah menyiapkan regulasi mengenai keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Terakhir adalah Ibu Kota Negara (IKN). IKN harus dipastikan menjadi smart city.

Mengakhiri paparannya, Gubernur Lemhannas RI menjelaskan bahwa guna mewujudkan hal di atas, Lemhannas RI menyusun kerangka kerja pengelolaan krisis dan memperkuat kerangka kerja institusi. Kerangka kerja pengelolaan krisis terdiri dari tata kelola, mitigasi risiko, pengelolaan krisis, tanggap cepat, dan transformasi. Sedangkan kerangka kerja institusi terdiri dari regulasi, organisasi, kebijakan-program kerja, alokasi sumber daya, adopsi teknologi.

Kalau dua kerangka kerja ini bisa dilakukan, maka diharapkan Indonesia ke depan bisa lompat menuju 2045 di mana konsolidasi demokrasi tercapai, kita akan melompat transformasi digitalnya, menjadi negara yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi hijau dan ekonomi biru saat IKN betul-betul menjelma menjadi ibu kota baru yang kota dunia, kota pintar, kota digital, dan menjadi regional hub, pungkas Gubernur Lemhannas RI. (SP/CHP)