Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa alumni PPRA 63 dan peserta PPRA 64 sudah dibekali dengan metodologi-metodologi kepemimpinan strategis terbaru dan sudah mendapat penguatan-penguatan tentang scenario building, assessment, dan mengkaji bagaimana keterkaitan antara dinamika geopolitik global dan dinamika nasional terutama dalam satu program yang disebut Olah Sismennas (Sistem Manajemen Nasional). Gubernur Lemhannas RI menjelaskan Olah Sismenas merupakan semacam latihan perang yang menjadi program akhir peserta PPRA 63 dan 64.
Selanjutnya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa alumni PPRA 63 sudah menghasilkan satu naskah rekomendasi yang mengangkat tema konsolidasi demokrasi dengan tujuan mereduksi politik identitas. Kemudian untuk PPRA 64 mengangkat tema kolaborasi kepemimpinan Indonesia di G20 yang berusaha untuk memperkuat konektivitas dan rantai pasok global.
Kami harapkan pagi ini ada pembekalan strategis dari Bapak Presiden sehingga rekan-rekan (PPRA) 63 dan 64 semakin mantap nantinya untuk menjalani karier ke depannya, pungkas Gubernur Lemhannas RI.
Acara selanjutnya, yakni pemaparan hasil seminar dari perwakilan alumni PPRA 63 oleh Kombes Pol H.M. Sabilul Alif, S.H., S.IK dengan judul Tantangan Pemilu 2024: Mereduksi politik identitas. Kami ingin memberikan masukan, sumbangsih, saran, pemikiran kepada semua pihak agar dapat meminimalisir penggunaan politik identitas dan dampak negatifnya, tutur Kombes Pol H.M Sabilul Alif, S.H., S.IK. Secara normatif, Kombes Pol H.M Sabilul Alif, S.H., S.IK menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada definisi yang jelas terkait pelanggaran politik identitas. Hal ini penting dirumuskan agar ada batasan yang jelas, kategori pelanggaran pemilu politik identitas, unsur-unsur yang jelas dan sanksi yang dijatuhkan. Kemudian, Kombes Pol H.M Sabilul Alif, S.H., S.IK menyampaikan hasil/output dari kegiatan seminar yang menghasilkan beberapa rekomendasi. Rekomendasi di antaranya, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menyusun sebuah regulasi mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu yang memungkinkan Bawaslu melakukan pengawasan terhadap aktivitas kampanye serta pemilu, lalu kepada pemilik media sosial juga harus mendukung penuh penyelenggara pemilu dan lembaga negara untuk menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemilu, kemudian kepada media massa harus mampu menjadi mitra strategis untuk menyajikan informasi terverifikasi dan membantu di dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemilu yang akurat.
Khusus kepada Presiden RI Joko Widodo, Kombes Pol H.M Sabilul Alif, S.H., S.IK menyampaikan rekomendasi untuk membuat kebijakan tentang kewajiban pendidikan politik dengan menggunakan media sosial dalam penyelenggaraan pemilu yang di dalamnya juga diatur bagaimana pola relasi antara pemilik media sosial, pemerintah, penegak hukum, penyelenggara pemilu dan pengguna media sosial dalam menyikapi politik identitas serta di dalamnya juga diatur bagaimana pengaturan hak dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah, penegak hukum, penyelenggara pemilu, pemilik media sosial di dalam menyikapi praktik politik identitas.
Selanjutnya adalah paparan hasil seminar dari perwakilan peserta PPRA 64 Kolonel Infantri Agus Widodo dengan judul Kolaborasi Kepemimpinan G20: Konektivitas Dan Rantai Pasok Global. G20 merupakan platform multistrategis yang menghubungkan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Indonesia adalah satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G20. G20 memiliki potensi yang sangat strategis dalam pembentukan masa depan pertumbuhan ekonomi dunia. Ada tiga isu prioritas yang menjadi alasan dipilihnya tema Presidensi G20, yakni arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan.
Jadi momen Presidensi ini menjadi kesempatan menujukan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan global pasca pandemi covid-19, tutur Kolonel Infantri Agus Widodo. Selain pandemi Covid-19, terjadi juga great power rivalries antara USA dan China sehingga USA berkelompok dengan Eropa dan Rusia berkelompok dengan China yang mengakibatkan empat hal. Empat hal tersebut, yakni krisis energi, hambatan percepatan pemulihan pasca pandemi Covid-19, ketahanan pangan yang melemah dan permasalahan rantai pasok teknologi.
Oleh karena itu rumusan masalah yang kami angkat adalah bagaimana mewujudkan kepemimpinan kolektif global yang kuat untuk memperkuat solidaritas atau forging a stronger collective global leadership dalam pasokan global, tutur Koloner Infantri Agus Widodo.
Selanjutnya, dari kegiatan seminar menghasilkan beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo. Rekomendasi tersebut terbagi menjadi kepentingan nasional dan kepentingan global. Beberapa rekomendasi tersebut di antaranya memusatkan perhatian dalam wacana vaksinasi internasional kepada masyarakat rentan, memaksimalkan posisi Indonesia di G20 untuk mempromosikan kepentingan ekonomi dan memisahkan persoalan politik dari isu ekonomi, menerapkan kebijakan untuk mewujudkan diversifikasi mitra perdagangan chip semikonduktor dan membuat perjanjian internasional mengenai tindakan luar biasa atau extra ordinary action untuk vaksinasi covid-19 atau pandemi-pandemi lainnya dimasa yang akan datang. (SP/CHP)
" />
Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa alumni PPRA 63 dan peserta PPRA 64 sudah dibekali dengan metodologi-metodologi kepemimpinan strategis terbaru dan sudah mendapat penguatan-penguatan tentang scenario building, assessment, dan mengkaji bagaimana keterkaitan antara dinamika geopolitik global dan dinamika nasional terutama dalam satu program yang disebut Olah Sismennas (Sistem Manajemen Nasional). Gubernur Lemhannas RI menjelaskan Olah Sismenas merupakan semacam latihan perang yang menjadi program akhir peserta PPRA 63 dan 64.
Selanjutnya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa alumni PPRA 63 sudah menghasilkan satu naskah rekomendasi yang mengangkat tema konsolidasi demokrasi dengan tujuan mereduksi politik identitas. Kemudian untuk PPRA 64 mengangkat tema kolaborasi kepemimpinan Indonesia di G20 yang berusaha untuk memperkuat konektivitas dan rantai pasok global.
Kami harapkan pagi ini ada pembekalan strategis dari Bapak Presiden sehingga rekan-rekan (PPRA) 63 dan 64 semakin mantap nantinya untuk menjalani karier ke depannya, pungkas Gubernur Lemhannas RI.
Acara selanjutnya, yakni pemaparan hasil seminar dari perwakilan alumni PPRA 63 oleh Kombes Pol H.M. Sabilul Alif, S.H., S.IK dengan judul Tantangan Pemilu 2024: Mereduksi politik identitas. Kami ingin memberikan masukan, sumbangsih, saran, pemikiran kepada semua pihak agar dapat meminimalisir penggunaan politik identitas dan dampak negatifnya, tutur Kombes Pol H.M Sabilul Alif, S.H., S.IK. Secara normatif, Kombes Pol H.M Sabilul Alif, S.H., S.IK menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada definisi yang jelas terkait pelanggaran politik identitas. Hal ini penting dirumuskan agar ada batasan yang jelas, kategori pelanggaran pemilu politik identitas, unsur-unsur yang jelas dan sanksi yang dijatuhkan. Kemudian, Kombes Pol H.M Sabilul Alif, S.H., S.IK menyampaikan hasil/output dari kegiatan seminar yang menghasilkan beberapa rekomendasi. Rekomendasi di antaranya, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menyusun sebuah regulasi mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu yang memungkinkan Bawaslu melakukan pengawasan terhadap aktivitas kampanye serta pemilu, lalu kepada pemilik media sosial juga harus mendukung penuh penyelenggara pemilu dan lembaga negara untuk menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemilu, kemudian kepada media massa harus mampu menjadi mitra strategis untuk menyajikan informasi terverifikasi dan membantu di dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemilu yang akurat.
Khusus kepada Presiden RI Joko Widodo, Kombes Pol H.M Sabilul Alif, S.H., S.IK menyampaikan rekomendasi untuk membuat kebijakan tentang kewajiban pendidikan politik dengan menggunakan media sosial dalam penyelenggaraan pemilu yang di dalamnya juga diatur bagaimana pola relasi antara pemilik media sosial, pemerintah, penegak hukum, penyelenggara pemilu dan pengguna media sosial dalam menyikapi politik identitas serta di dalamnya juga diatur bagaimana pengaturan hak dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah, penegak hukum, penyelenggara pemilu, pemilik media sosial di dalam menyikapi praktik politik identitas.
Selanjutnya adalah paparan hasil seminar dari perwakilan peserta PPRA 64 Kolonel Infantri Agus Widodo dengan judul Kolaborasi Kepemimpinan G20: Konektivitas Dan Rantai Pasok Global. G20 merupakan platform multistrategis yang menghubungkan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Indonesia adalah satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G20. G20 memiliki potensi yang sangat strategis dalam pembentukan masa depan pertumbuhan ekonomi dunia. Ada tiga isu prioritas yang menjadi alasan dipilihnya tema Presidensi G20, yakni arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan.
Jadi momen Presidensi ini menjadi kesempatan menujukan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan global pasca pandemi covid-19, tutur Kolonel Infantri Agus Widodo. Selain pandemi Covid-19, terjadi juga great power rivalries antara USA dan China sehingga USA berkelompok dengan Eropa dan Rusia berkelompok dengan China yang mengakibatkan empat hal. Empat hal tersebut, yakni krisis energi, hambatan percepatan pemulihan pasca pandemi Covid-19, ketahanan pangan yang melemah dan permasalahan rantai pasok teknologi.
Oleh karena itu rumusan masalah yang kami angkat adalah bagaimana mewujudkan kepemimpinan kolektif global yang kuat untuk memperkuat solidaritas atau forging a stronger collective global leadership dalam pasokan global, tutur Koloner Infantri Agus Widodo.
Selanjutnya, dari kegiatan seminar menghasilkan beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo. Rekomendasi tersebut terbagi menjadi kepentingan nasional dan kepentingan global. Beberapa rekomendasi tersebut di antaranya memusatkan perhatian dalam wacana vaksinasi internasional kepada masyarakat rentan, memaksimalkan posisi Indonesia di G20 untuk mempromosikan kepentingan ekonomi dan memisahkan persoalan politik dari isu ekonomi, menerapkan kebijakan untuk mewujudkan diversifikasi mitra perdagangan chip semikonduktor dan membuat perjanjian internasional mengenai tindakan luar biasa atau extra ordinary action untuk vaksinasi covid-19 atau pandemi-pandemi lainnya dimasa yang akan datang. (SP/CHP)
">
Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa alumni PPRA 63 dan peserta PPRA 64 sudah dibekali dengan metodologi-metodologi kepemimpinan strategis terbaru dan sudah mendapat penguatan-penguatan tentang scenario building, assessment, dan mengkaji bagaimana keterkaitan antara dinamika geopolitik global dan dinamika nasional terutama dalam satu program yang disebut Olah Sismennas (Sistem Manajemen Nasional). Gubernur Lemhannas RI menjelaskan Olah Sismenas merupakan semacam latihan perang yang menjadi program akhir peserta PPRA 63 dan 64.
Selanjutnya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa alumni PPRA 63 sudah menghasilkan satu naskah rekomendasi yang mengangkat tema konsolidasi demokrasi dengan tujuan mereduksi politik identitas. Kemudian untuk PPRA 64 mengangkat tema kolaborasi kepemimpinan Indonesia di G20 yang berusaha untuk memperkuat konektivitas dan rantai pasok global.
Kami harapkan pagi ini ada pembekalan strategis dari Bapak Presiden sehingga rekan-rekan (PPRA) 63 dan 64 semakin mantap nantinya untuk menjalani karier ke depannya, pungkas Gubernur Lemhannas RI.
Acara selanjutnya, yakni pemaparan hasil seminar dari perwakilan alumni PPRA 63 oleh Kombes Pol H.M. Sabilul Alif, S.H., S.IK dengan judul Tantangan Pemilu 2024: Mereduksi politik identitas. Kami ingin memberikan masukan, sumbangsih, saran, pemikiran kepada semua pihak agar dapat meminimalisir penggunaan politik identitas dan dampak negatifnya, tutur Kombes Pol H.M Sabilul Alif, S.H., S.IK. Secara normatif, Kombes Pol H.M Sabilul Alif, S.H., S.IK menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada definisi yang jelas terkait pelanggaran politik identitas. Hal ini penting dirumuskan agar ada batasan yang jelas, kategori pelanggaran pemilu politik identitas, unsur-unsur yang jelas dan sanksi yang dijatuhkan. Kemudian, Kombes Pol H.M Sabilul Alif, S.H., S.IK menyampaikan hasil/output dari kegiatan seminar yang menghasilkan beberapa rekomendasi. Rekomendasi di antaranya, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menyusun sebuah regulasi mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu yang memungkinkan Bawaslu melakukan pengawasan terhadap aktivitas kampanye serta pemilu, lalu kepada pemilik media sosial juga harus mendukung penuh penyelenggara pemilu dan lembaga negara untuk menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemilu, kemudian kepada media massa harus mampu menjadi mitra strategis untuk menyajikan informasi terverifikasi dan membantu di dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemilu yang akurat.
Khusus kepada Presiden RI Joko Widodo, Kombes Pol H.M Sabilul Alif, S.H., S.IK menyampaikan rekomendasi untuk membuat kebijakan tentang kewajiban pendidikan politik dengan menggunakan media sosial dalam penyelenggaraan pemilu yang di dalamnya juga diatur bagaimana pola relasi antara pemilik media sosial, pemerintah, penegak hukum, penyelenggara pemilu dan pengguna media sosial dalam menyikapi politik identitas serta di dalamnya juga diatur bagaimana pengaturan hak dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah, penegak hukum, penyelenggara pemilu, pemilik media sosial di dalam menyikapi praktik politik identitas.
Selanjutnya adalah paparan hasil seminar dari perwakilan peserta PPRA 64 Kolonel Infantri Agus Widodo dengan judul Kolaborasi Kepemimpinan G20: Konektivitas Dan Rantai Pasok Global. G20 merupakan platform multistrategis yang menghubungkan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Indonesia adalah satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G20. G20 memiliki potensi yang sangat strategis dalam pembentukan masa depan pertumbuhan ekonomi dunia. Ada tiga isu prioritas yang menjadi alasan dipilihnya tema Presidensi G20, yakni arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan.
Jadi momen Presidensi ini menjadi kesempatan menujukan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan global pasca pandemi covid-19, tutur Kolonel Infantri Agus Widodo. Selain pandemi Covid-19, terjadi juga great power rivalries antara USA dan China sehingga USA berkelompok dengan Eropa dan Rusia berkelompok dengan China yang mengakibatkan empat hal. Empat hal tersebut, yakni krisis energi, hambatan percepatan pemulihan pasca pandemi Covid-19, ketahanan pangan yang melemah dan permasalahan rantai pasok teknologi.
Oleh karena itu rumusan masalah yang kami angkat adalah bagaimana mewujudkan kepemimpinan kolektif global yang kuat untuk memperkuat solidaritas atau forging a stronger collective global leadership dalam pasokan global, tutur Koloner Infantri Agus Widodo.
Selanjutnya, dari kegiatan seminar menghasilkan beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo. Rekomendasi tersebut terbagi menjadi kepentingan nasional dan kepentingan global. Beberapa rekomendasi tersebut di antaranya memusatkan perhatian dalam wacana vaksinasi internasional kepada masyarakat rentan, memaksimalkan posisi Indonesia di G20 untuk mempromosikan kepentingan ekonomi dan memisahkan persoalan politik dari isu ekonomi, menerapkan kebijakan untuk mewujudkan diversifikasi mitra perdagangan chip semikonduktor dan membuat perjanjian internasional mengenai tindakan luar biasa atau extra ordinary action untuk vaksinasi covid-19 atau pandemi-pandemi lainnya dimasa yang akan datang. (SP/CHP)
">
Gubernur Lemhannas RI Laporkan Hasil Seminar Alumni Peserta PPRA 63 Dan Peserta PPRA 64 kepada Presiden RI Joko Widodo
