Wakil Presiden K.H. Maruf Amin: Kita Juga Harus Terus Meningkatkan Literasi Digital Masyarakat Di Seluruh Pelosok Tanah Air

Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. (H.C.) K.H. Maruf Amin memberikan kuliah umum kepada 200 peserta yang terdiri dari 100 peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 63 dan 100 peserta PPRA 64. Kuliah umum tersebut diberikan secara hybrid, yakni secara daring bagi para Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, serta Tenaga Profesional Lemhannas RI dan secara luring untuk peserta PPRA bertempat di Auditorium Gadjah Mada, Gedung Panca Gatra Lantai 4, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) pada, Selasa (07/06).

Kegiatan diawali dengan pembukaan dari Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto. Gubernur Lemhannas RI menyampaikan harapannya dengan adanya Kuliah Umum, Studi Banding, dan rangkaian Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan, Lemhannas RI bisa menjalankan salah satu fungsinya, yakni mencetak pimpinan nasional. Berharap agar untuk ASN sipil bisa menjadi eselon 1, Dirjen, Deputi, Sekjen, Sestama dalam karier mereka kedepan, ujar Gubernur Lemhannas RI. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Wapres RI karena telah berkenan hadir memberikan kuliah umum kepada peserta PPRA 63 dan PPRA 64.

Kuliah umum yang dibawakan K.H. Maruf Amin terkait dengan dua tema kajian peserta PPRA 63 dan 64, yakni Pendidikan Politik Masyarakat dalam Rangka Ketahanan Nasional dan Multiplier Effect (Manfaat Ganda) Presidensi G-20 terhadap Geopolitik dan Kepentingan Indonesia.

Sebuah bangsa selalu diuji oleh aneka tantangan dan persoalan. Hanya bangsa yang memiliki ketahanan nasional yang kokoh yang bisa melewati ragam tantangan tersebut dengan baik, ujar K.H. Maruf Amin mengawali paparannya.

Selama dua tahun ke belakang, ketahanan nasional Indonesia dihadapkan dengan pandemi Covid-19 beserta seluruh dampaknya. Kita bersyukur Bangsa Indonesia bisa melewati cobaan pandemi dengan modal semangat persatuan dan persaudaraan, kata K.H. Maruf Amin. Pada paparannya, K.H. Maruf Amin menjelaskan bahwa dimasa lalu Indonesia memiliki pengalaman ujian terhadap ketahanan nasional yang menyebabkan ketidakstabilan yang melemahkan semangat kebangsaan, persatuan dan kesatuan. Hal tersebut dipicu oleh kurang memadainya pendidikan politik masyarakat. Pendidikan politik dimaksud sebagai proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik masyarakat diarahkan untuk mempererat kesatuan dan persatuan demi menjaga kesatuan NKRI.

Pada tema yang pertama, K.H. Maruf Amin menyampaikan terkait transformasi teknologi. Pengembangan dan penerapan teknologi harus semakin masif sampai ke pedesaan untuk merealisasikan berbagai program pembangunan di dalam negeri, hingga mewujudkan visi kepemimpinan di tingkat global. Tentu kita tidak ingin menjadi bangsa yang tertinggal dalam persaingan di dunia modern ini, ujarnya.

Lebih lanjut, K.H. Maruf Amin memaparkan mengenai sektor pelayanan publik yang akan lebih optimal dengan dorongan teknologi digital. Kini, para pembuat kebijakan dapat menghasilkan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih baik dengan adanya penggunaan big data Pemerintah yang diberi nama Satu Data Indonesia melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah mencanangkan percepatan transformasi digital nasional melalui empat pilar, yaitu pengembangan SDM talenta digital, pengembangan infrastruktur digital, pemerintahan digital, dan ekonomi digital. Kita juga harus terus meningkatkan literasi digital masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Semua tugas ini membutuhkan komitmen para pemimpin di tingkat pusat maupun daerah, kata K.H Maruf Amin.

Di akhir penyampaian materi, Wapres RI K.H. Maruf Amin memberikan pesan kepada peserta PPRA 63 dan 64. Pertama, Wapres RI K.H. Maruf Amin berpesan bahwa pemimpin harus mampu menciptakan kesejahteraan bagi rakyat dan mampu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Kedua, seorang pemimpin harus bisa majukan inovasi melalui pengembaraan cara dan tujuan yang baru untuk hasil lebih maksimal dalam memperkuat kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Ketiga, hubungan antar bangsa harus didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan tahu cara mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari struktur kerja sama Internasional yang ada. Terakhir, pemimpin harus meningkatkan kemampuan dalam mengkomunikasikan gagasan secara efektif, menganalisis secara sistematis, serta mengorganisasikan dan menggunakan jaringan untuk menyelesaikan tugas seorang pemimpin.

Kuliah umum yang dibawakan K.H. Maruf Amin tersebut dihadiri oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Dr. Purwadi Arianto, M.Si., Kepala Sekretariat Wakil Presiden Prof. Ahmad Erani Yustika, S.E., M.Sc., PhD., Deputi Pendidikan Kepemimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P., Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden Lukman Hakim Siregar, Staf khusus Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi Mohamad Nasir, Wakil Tenaga Profesional Lemhannas RI Mayjen TNI (Purn) E. Imam Maksudi, Wakil Koordinator Tenaga Ahli Pengajar Lemhannas RI Mayjen TNI Rido Hermawan, M.Sc., dan para pejabat struktural Lemhannas RI serta para Tenaga Ahli Profesional, Tenaga Ahli Pengajar, dan Tenaga Ahli Pengkaji yang hadir secara virtual. (SP/CHP)