Gubernur Lemhannas RI Sampaikan Rancangan Kebijakan Strategis Papua dalam Rapat Terbatas dengan Wakil Presiden RI

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto didampingi oleh Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. memaparkan hasil pengkajian Lemhannas RI terkait isu Papua pada rapat terbatas membahas tentang Papua yang dipimpin oleh Wakil Presiden RI Prof. Dr. (H.C.) K.H. Maruf Amin pada Rabu (26/4). Kajian yang disampaikan berisi hasil identifikasi persoalan secara mendalam dan rekomendasi pemecahan masalah sebagai pertimbangan penyelesaian kasus yang terjadi di Papua.

Dikutip dari wapresri.go.id, Wakil Presiden RI selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dalam rapat tersebut mengatakan turut prihatin terkait situasi dalam dua pekan terakhir, di mana sejumlah prajurit TNI gugur dalam tugas operasi di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, serta masih adanya tindak kekerasan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah tersebut.

Saya minta semua siap menangani kasus khusus di wilayah Papua, kata Wakil Presiden. Wapres menginstruksikan TNI dan Polri untuk memperkuat strategi yang komprehensif untuk Papua. Wapres meyakini, Panglima TNI, dan Kapolri telah melakukan evaluasi operasi dan memperkuat langkah-langkah strategis.

Namun, selain melakukan pendekatan keamanan, Wapres juga mengingatkan semua pihak harus tetap konsisten melakukan pendekatan kesejahteraan yang berbasis sosial-kultural dan administratif-politik untuk menangani akar persoalan dan isu-isu strategis di 6 (enam) Provinsi di Papua.

Oleh karena itu, Wapres menekankan pentingnya mengelola komunikasi luar negeri dan dalam negeri yang tepat, serta pentingnya kajian-kajian pemikiran strategis guna perbaikan formulasi dan pelaksanaan kebijakan soal Papua ke depan.

Pada kesempatan tersebut, selain Gubernur Lemhannas RI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. dan Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto serta pejabat lainnya yang turut hadir juga melaporkan perkembangan terkini, langkah-langkah yang telah diambil, serta usulan penanganan.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sedangkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) diwakili oleh Deputi II Edmil Nurjamil dan Deputi III Aswardi. (NAT/CHP)