Lemhannas RI Selenggarakan Rakor Tren Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) melalui Direktorat Pengkajian Ideologi dan Politik Deputi Bidang Pengkajian Strategik menyelenggarakan rapat koordinasi Tren Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah dengan beberapa lembaga survei nasional bertempat di Ruang Nusantara II, Lemhannas RI, pada Senin (21/8).

Dalam sambutannya, Deputi Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. menyampaikan bahwa Lemhannas RI telah melakukan pemantauan risiko politik nasional selama Januari sampai Juli 2023. Hasil dari pemantauan tersebut adalah kondisi politik nasional mendapat skor negatif karena adanya isu Papua dan korupsi yang terjadi beberapa bulan ini. Terkait kasus korupsi yang menerpa pejabat negara dan birokrasi, semakin memunculkan penguatan sentimen negatif terhadap pemerintah pada awal tahun 2023.

Menjelang pemilu 2024, proses elektoral berjalan cukup stabil. Meskipun ada gugatan terhadap regulasi pelaksanaan pemilu, tetapi tercatat belum ada tindak lanjut yang signifikan atas hal tersebut.

Sehubungan dengan beberapa isu di atas dan di tengah tekanan geopolitik serta ekonomi global, diharapkan pemerintah melakukan antisipasi atas kerawanan yang ada untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.

Pengamatan tersebut juga diperlukan untuk melihat apakah kebijakan pemerintah selama ini sudah sesuai dengan ekspektasi masyarakat, ujar Deputi Pengkajian.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas, Ph.D sebagai salah satu narasumber menyampaikan, secara umum dalam survei nasional menemukan approval rating Presiden Joko Widodo cenderung stabil di atas 75% dalam setahun terakhir dan tertinggi pada bulan Mei yang mencapai angka 81%.

Sirojudin Abbas juga menyampaikan bahwa karakter pemilih masyarakat nasional memiliki ekspektasi tidak terlalu tinggi kepada pemerintah dan cenderung mudah simpati pada aspek perilaku pemimpin dan karakternya.

Di antara beberapa indikator yang telah didalami SMRC, terdapat beberapa sektor yang membutuhkan perhatian khusus, misalnya dalam hal ekonomi seperti suplai kebutuhan pokok dan inflasi.

Tentang situasi menjelang pemilu, persepsi publik sejauh ini cukup bagus dan salah satu penyebab yang paling penting adalah pertarungan politik setahun atau dua tahun terakhir yang mirip seperti demokrasi terpimpin.

Adapun narasumber lain yang turut hadir, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, Pendiri Cyrus Network Hasan Nasbi, Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia Arya Fernandes, Direktur Eksekutif Populi Center Afrimadona, Ph.D, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan, Ph.D., Dewan Pembina Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, M.A., Ph.D., dan Direktur Riset Poltracking Indonesia Arya Budi. (SP/CL)