Wakil Presiden Republik Indonesia Sampaikan Tiga Pesan kepada Peserta PPRA 66 dan 67 Lemhannas RI

Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. (H.C.) K.H. Maruf Amin memberikan kuliah umum kepada 199 orang peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 66 dan 67 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) bertempat di Aula Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, pada Rabu (10/7). Kegiatan tersebut diawali dengan pelaporan kegiatan yang dilaksanakan peserta PPRA 66 dan 67 selama menempuh pendidikan di Lemhannas RI oleh Plt. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono. Eko Margiyono juga menyampaikan bahwa kuliah umum oleh Wakil Presiden RI diharapkan dapat menambah wawasan peserta selama menempuh pendidikan di Lemhannas RI tentang kebijakan nasional.

Dalam kuliah umum tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024 telah berhasil dilaksanakan dengan aman dan tertib. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tersebut harus menjadi modal utama dalam memperkuat demokrasi. Kemudian, tugas selanjutnya adalah merangkul semua pihak untuk tetap bersatu membangun bangsa Indonesia dan memastikan proses transisi pemerintahan berlangsung damai dan inklusif. Transisi yang damai dan inklusif adalah esensi dari konsolidasi demokrasi yang dapat menciptakan stabilitas politik dan mendukung keberhasilan program pemerintah, ujar Wakil Presiden Republik Indonesia.

Disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia bahwa pemerintah akan terus memastikan program-program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi akan terus dilanjutkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Wakil Presiden Republik Indonesia melanjutkan, saat ini semua pihak sedang dihadapkan berbagai tantangan kompleks, mulai dari ketidakpastian geopolitik global, perubahan iklim, ancaman kesehatan yang berdampak pada ketahanan pangan dan energi, serta keamanan siber yang akan memengaruhi ketahanan nasional.

Selain hal-hal tersebut, Indonesia saat ini tengah dihadapkan tantangan pemerataan pembangunan manusia terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di daerah-daerah terpencil. Daerah di kawasan Indonesia timur terutama wilayah Papua masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesenjangan ekonomi.

Wakil Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memberikan perhatian khusus pada pembangunan di wilayah Papua dengan mengakselerasi pembangunan dan memperluas akses layanan dasar bagi masyarakat Papua. Saat ini pemerintah juga sudah membentuk Badan Pengarah Papua sebagai upaya percepatan pembangunan di wilayah papua. Badan tersebut akan mengkoordinasikan program-program pembangunan sesuai dengan rencana induk percepatan Papua dengan melibatkan orang asli Papua dan difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal serta keamanan hingga memberikan manfaat yang nyata bagi orang asli Papua.

Lebih lanjut, selama lima tahun terakhir pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem nasional. Pada tahun 2019 kemiskinan nasional masih berada di angka 2,7% dan menurun drastis ke angka 0,8% pada bulan Maret 2024. Tim nasional perencanaan penanggulangan kemiskinan akan terus mendorong pihak-pihak terkait untuk berkolaborasi mengentaskan kemiskinan ekstrim dengan harapan hal tersebut terus dilanjutkan pada pemerintahan yang akan datang agar angka kemiskinan ekstrim dapat mencapai target 0%. Selain kemiskinan ekstrem, pemerintah berhasil menurunkan prevalensi stunting yang pada tahun 2019 berada di angka 27,7% dan berhasil diturunkan ke angka 21,5% di tahun 2023. Penanganan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting tentunya akan berpengaruh pada peningkatan kualitas SDM Indonesia.

Tentang aktivitas ekonomi, saat ini telah disaksikan berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia dengan membawa beragam kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, penurunan kualitas tanah dan polusi air. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan telah dijadikan agenda pembangunan nasional dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan ketahanan ekonomi yang kuat. Prinsip tersebut selaras dengan nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah yang menghadapkan pada keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan. Konsep tersebut juga sejalan dengan peran manusia sebagai khalifatul fil ard, yaitu pemimpin atau pengelola di bumi dengan tanggung jawab besar untuk menjaga dan mengelola keseimbangan sumber daya alam demi kesejahteraan bersama.

Dalam menyikapi berbagai tantangan ke depan, Wakil Presiden Republik Indonesia menyampaikan beberapa pesan kepada peserta PPRA 66 dan 67. Pertama, peserta diharapkan dapat menjadi pemimpin yang visioner, adaptif, dan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik. Kedua adalah peserta diharapkan dapat mengembangkan kebijakan yang responsif dan proaktif pada masa transisi pemerintahan. Lalu yang ketiga, peserta diminta untuk terus konsisten mendukung keberlanjutan program pemerintah.

Kiranya para peserta juga dapat menjadi teladan dan panutan bangsa yang mampu mendorong kepemimpinan yang beretika, beradab dan bermoral sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung oleh pancasila, pungkas Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia juga turut memberikan apresiasinya kepada Lemhannas RI yang terus konsisten memberikan pelatihan kepada calon-calon pemimpin bangsa. (SP/CHP)