Dengan tajuk "Democracy for Prosperity" (Demokrasi untuk Kesejahteraan), 100 peserta dari 10 negara yang hadir menyatakan komitmen bahwa demokrasi harus dilindungi. Dalam beberapa tahun terakhir, demokrasi mendapatkan ancaman dari berbagai sisi. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah merajalelanya praktik korupsi, bangkitnya populisme, semakin gencarnya tren sayap kanan ekstrem, serta beredarnya misinformasi dan disinformasi di media sosial. Permasalahan populisme menjadi masalah krusial yang harus segera ditangani jika ingin demokrasi tetap berjalan baik. Populisme sendiri bisa diartikan sebagai paham yang mengadu antara orang-orang biasa yang "berniat baik" melawan para elite korup. (Dikutip dari berbagai sumber)

" />

Dengan tajuk "Democracy for Prosperity" (Demokrasi untuk Kesejahteraan), 100 peserta dari 10 negara yang hadir menyatakan komitmen bahwa demokrasi harus dilindungi. Dalam beberapa tahun terakhir, demokrasi mendapatkan ancaman dari berbagai sisi. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah merajalelanya praktik korupsi, bangkitnya populisme, semakin gencarnya tren sayap kanan ekstrem, serta beredarnya misinformasi dan disinformasi di media sosial. Permasalahan populisme menjadi masalah krusial yang harus segera ditangani jika ingin demokrasi tetap berjalan baik. Populisme sendiri bisa diartikan sebagai paham yang mengadu antara orang-orang biasa yang "berniat baik" melawan para elite korup. (Dikutip dari berbagai sumber)

">

Dengan tajuk "Democracy for Prosperity" (Demokrasi untuk Kesejahteraan), 100 peserta dari 10 negara yang hadir menyatakan komitmen bahwa demokrasi harus dilindungi. Dalam beberapa tahun terakhir, demokrasi mendapatkan ancaman dari berbagai sisi. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah merajalelanya praktik korupsi, bangkitnya populisme, semakin gencarnya tren sayap kanan ekstrem, serta beredarnya misinformasi dan disinformasi di media sosial. Permasalahan populisme menjadi masalah krusial yang harus segera ditangani jika ingin demokrasi tetap berjalan baik. Populisme sendiri bisa diartikan sebagai paham yang mengadu antara orang-orang biasa yang "berniat baik" melawan para elite korup. (Dikutip dari berbagai sumber)

">

Gubernur Lemhannas RI Hadiri Bali Democracy Forum (BDF)

Berita & Artikel Senin, 10 Desember 2018, 02:37

Kegiatan Bali Democracy Forum (BDF) ke-11 berakhir hari ini, Jumat 7 Desember 2018. Ajang berbagi mengenai perkembangan demokrasi ini dapat juga mengedukasi Indonesia.Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo berada di antara jajaran pimpinan dari kementerian, swasta, serta berbagai stakeholders terkait yang menghadiri kegiatan tersebut.

BDF ke-11 2018 membahas tema "Demokrasi untuk Kemakmuran," membuka diskusi lebih lanjut untuk isu-isu terkait seperti keadilan ekonomi, inisiatif dan inovasi, kesetaraan, dan keberlanjutan. Tujuan utama dari forum ini adalah menyediakan platform untuk berbagi pengalaman di antara aktor-aktor negara dan para pemangku kepentingan yang diundang untuk memahami tantangan dalam membuat demokrasi yang memberikan kemakmuran. Pada saat yang sama, pembelajaran atas kebijakan dan inisiatif, serta upaya untuk membuat karya demokrasi akan dibahas lebih lanjut.

Dengan tajuk "Democracy for Prosperity" (Demokrasi untuk Kesejahteraan), 100 peserta dari 10 negara yang hadir menyatakan komitmen bahwa demokrasi harus dilindungi. Dalam beberapa tahun terakhir, demokrasi mendapatkan ancaman dari berbagai sisi. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah merajalelanya praktik korupsi, bangkitnya populisme, semakin gencarnya tren sayap kanan ekstrem, serta beredarnya misinformasi dan disinformasi di media sosial. Permasalahan populisme menjadi masalah krusial yang harus segera ditangani jika ingin demokrasi tetap berjalan baik. Populisme sendiri bisa diartikan sebagai paham yang mengadu antara orang-orang biasa yang "berniat baik" melawan para elite korup. (Dikutip dari berbagai sumber)

Tag

Berita

Berita Lainnya

Lihat Semua Berita >