Lemhannas Diskusikan Paket Kebijakan Deregulasi dalam Investasi

Pemerintah pada kurun waktu belakangan ini telah mengeluarkan sejumlah paket kebijakan ekonomi nasional dengan melakukan deregulasi dan perbaikan, terutama untuk meningkatkan iklim investasi nasional.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Perekonomian RI Edy Putra Irawady, S.H., kebijakan kemudahan investasi yang diberikan pemerintah saat ini bukanlah bentuk liberalisasi melainkan upaya untuk mendorong kapasitas perekonomian Indonesia dengan keterbukaan dalam investasi, salah satunya dalam bidang perindustrian. Investment adalah motornya, karena saat ini kontribusi investasi hanya 33% dalam pertumbuhan ekonomi, sementara kita tidak bisa mengandalkan dari spending government, kata Edy Putra Irawady.

Untuk meningkatkan investasi di Indonesia, sejumlah paket kebijakan deregulasi dalam investasi dilakukan pemerintah. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ir. Farah Ratnadewi Indriani, M.B.A. mengungkapkan pemerintah kini melakukan deregulasi peraturan perundangan yang mempersulit dan melakukan sinergi yang diikuti dengan debirokratisasi dengan kemudahan perizinan dan layanan. Kedua hal ini diperkuat dengan penegakan dan kepastian usaha.

Selain kedua narasumber di atas, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Y Prayanto dan Komisaris Utama PT. Jababeka Tbk D.S Darmono juga memberikan pandangan dari segi pengusaha tentang upaya yang dapat diperbaiki dan dilakukan pemerintah dalam peningkatan iklim investasi nasional.

Direktur INDEF Dr. Enny Sri Hartati sebagai penanggap dalam diskusi ini menyatakan upaya peningkatan iklim investasi dengan paket kebijakan deregulasi saat ini belum optimal. Meskipun terjadi peningkatan persetujuan investasi cukup besar pada tahun 2015 sejumlah 1800 triliun lebih, tetapi realisasinya hanya sekitar 545 triliun, pungkas Enny. Ungkapan senada dinyatakan Pengamat Ekonomi Faisal Basri, M.A. yang menilai investasi yang datang ke Indonesia terganggu oleh kebijakan pemerintah lainnya diantaranya masih adanya sistem kroni dalam perekonomian.

Penanggap lainnya yaitu Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APSSI) sekaligus Gubernur Sulawesi Selatan Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.Si, M.H. mengungkapkan tentang pentingnya pembangunan di kawasan Indonesia timur yang masih minim investasi. Sementara, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.d menyatakan pendidikan merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan daya saing Indonesia dalam investasi.

Diskusi yang dimoderatori oleh Tenaga Profesional Bidang Ekonomi Lemhannas RI Dr. Panutan Sulendra Kusuma ini, juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, beberapa tenaga ahli pengajar, tenaga ahli pengkaji, tenaga profesional, dan pejabat struktural Lemhannas RI lainnya.