Gubernur Lemhannas RI: Indonesia Menjadi Negara Ketiga Kasus Kebocoran Data Terbanyak di Dunia
Berita & Artikel Jumat, 11 Agustus 2023, 06:51
Kata kuncinya yang diperlukan adalah konektivitas, kata Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Expert Talk and Presentation Kegiatan Nusantara Data Center and Cloud Summit 2023 pada Jumat (11/8), di Jakarta International Expo.
Pada kegiatan tersebut, Andi Widjajanto diminta menyampaikan tentang Kesiapan Teknologi, Infrastruktur, dan SDM dalam Rangka Pembentukan Angkatan Keempat TNI bidang Digital dan Siber.
Lebih lanjut, Andi Widjajanto menekankan bahwa tidak mungkin membangun siber tanpa terkoneksi dengan apa yang terjadi di dunia. Oleh karena itu, Gubernur Lemhannas RI menyarankan agar Indonesia menjadi negara yang pro konektivitas. Jika ada program yang menginginkan konektivitas global diperkuat, disitu kita masuk untuk membawa misi Indonesia untuk menjadikan dunia menjadi satu aktivitas global, ucapnya.
Menurut Andi Widjajanto, salah satu tantangan di Indonesia juga adalah tidak adanya arsitektur digital yang lengkap. Bahkan, data tahun lalu menunjukkan adanya jumlah anomaly traffic di ruang digital diangka 1,2 Miliar. Oleh karena itu, dirinya menekankan bahwa arsitektur digital harus mulai dilengkapi bersama-sama secara serentak.
Menyoroti dari sisi SDM, data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 mayoritas penduduk Indonesia adalah pengguna internet, yakni sebanyak 76,3% dari populasi atau sekitar 212 juta jiwa. Angka tersebut tidak hanya menunjukkan peningkatan keterikatan masyarakat terhadap internet dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga merepresentasikan tingkat risiko keamanan siber yang tinggi. Saat ini Indonesia menjadi negara ketiga dengan kasus kebocoran data terbanyak di dunia, ujar Andi Widjajanto.
Terkait pembentukan angkatan digital dan siber, menurut Andi Widjajanto pembentukannya dibutuhkan untuk melakukan perang siber dalam rangka meningkatkan kesiapan nasional. Pemerintah sendiri saat ini masih berusaha mengidentifikasi untuk membentuk regulasi pertahanan siber yang kuat. Diupayakan terbentuk kesinambungan dari operasi pertahanan siber dengan aktivitas siber yang ingin Indonesia kembangkan. Mulai dari perlindungan informasi kritis sampai nanti kapasitas organisasi dan komitmen kebijakan pemerintah, pungkasnya. (NA/BIA)
