Wakil Ketua KPK: Pemimpin Berintegritas Berdampak Positif bagi Organisasi

Berita & Artikel Rabu, 5 November 2025, 15:00

“Puncak manusia itu wisdom, bijaksana. Makanya Bapak/Ibu harus sampai level sana untuk menjadi pemimpin,” ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Dr. Fitroh Rohcahyanto, S.H., M.H. saat memberikan ceramahnya pada hari pertama Pembukaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II di Lemhannas RI, pada Rabu (5/11). Dalam ceramahnya, Fitroh menyampaikan materi “Integritas: Pemimpin Berintegritas dan Bermartabat”.

Mengawali paparannya, Fitroh menyampaikan perbaikan tata kelola pemerintah daerah akan berfokus pada pengajuan program, kegiatan dan pokok pikiran secara transparan, penyusunan standar harga satuan dan analisis standar biaya, survei kepuasan masyarakat, penguatan kelembagaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), seleksi terbuka pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), pengawasan dan pemeriksaan pajak, serta pakta integritas dan sosialisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).

Dalam menerapkan good corporate governance (GCG), harus menjalankan konsep kerja ‘GATOT KACA’, yakni Gerak Cepat, Totalitas, Kreatif, Adaptif, Cerdas dan Amanah. Lebih lanjut, untuk menciptakan tujuan negara, seorang pemimpin harus mengutamakan sikap Integritas, Dedikasi, Objektif, Loyal, dan Adil yang disebut IDOLA. 

Pemimpin yang berintegritas akan berdampak positif bagi organisasi yang dipimpinnya. Dampak yang akan dihasilkan adalah mendapatkan kepercayaan dari bawahan dan pihak lain yang terkait, dapat memotivasi bawahan untuk bekerja lebih baik, menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, harmonis, dan produktif, lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi serta mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam organisasi.

Fitroh menekankan pimpinan harus memiliki komitmen antikorupsi. Kebijakan antikorupsi merupakan prasyarat yang harus dimiliki institusi dalam mencegah korupsi terjadi. Dikatakan juga oleh Fitroh budaya integritas dan komitmen program antikorupsi harus dibangun dan diawali dari puncak korporasi.

Menutup ceramahnya, Fitroh menegaskan tujuan bernegara adalah adil dan makmur. Oleh karena itu, peserta KPPD didorong untuk menyejahterakan warganya di daerah masing-masing. “Kebijakan-kebijakan itu untuk kepentingan rakyat. Jangan hanya berpikir kecerdasan akal, tapi yang penting adalah kecerdasan hati. Maka belajarlah (dan) berlatihlah,” pungkas Fitroh. (SP/CHP)


Tag

Berita Lainnya