Wamendag: Perdagangan Harus Tetap Menjadi Jembatan, Bukan Medan Perang
10 Juli 2026
Press Release
Nomor : PR/41/VII/2026
Tanggal : 10 Juli 2026
Jakarta- Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc. menegaskan bahwa perdagangan harus tetap menjadi jembatan, bukan medan pertempuran, di tengah transformasi mendalam yang tengah berlangsung dalam perekonomian global. Ia menyampaikan bahwa perdagangan kini tidak lagi dipandang dari sudut pandang efisiensi dan akses pasar, melainkan telah erat kaitannya dengan keamanan nasional, kepemimpinan teknologi, kebijakan industri, serta pengaruh geopolitik.
“Rantai pasok sedang dikonfigurasi ulang, keputusan investasi menjadi semakin kompleks, dan negara-negara berkembang dituntut untuk menavigasi dunia di mana keterbukaan dan ketahanan harus berjalan beriringan. Dan bagi Indonesia, jawabannya jelas, perdagangan harus tetap menjadi jembatan, bukan medan pertempuran,” Jelas Wamendag saat memberikan sambutan Sesi Panel Kedua Jakarta Geopolitical Forum X/2026 di Auditorium Binakarna, Bidakara, Jakarta, pada Kamis (9/7).
Ia juga menambahkan bahwa tarif, pembatasan ekspor, sanksi, dan langkah-langkah perdagangan lainnya kini tidak hanya digunakan sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai alat strategis.
Wamendag memaparkan, berdasarkan data Bank Dunia, pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang diproyeksikan akan menyumbang sekitar 45 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) global pada tahun 2026, meningkat dibandingkan tahun 2000 yang hanya 25 persen.
Menurutnya, pergeseran ini mencerminkan semakin pentingnya peran negara berkembang dalam membentuk masa depan pertumbuhan, perdagangan, dan investasi dunia. Ia juga menegaskan bahwa kekuatan menengah (middle powers) seperti Indonesia dapat membentuk hasil dengan menjalin kerja sama, penguatan kepercayaan, dan penawaran solusi praktis.
Untuk itu, Indonesia menempuh strategi berbasis fleksibilitas strategis, kemitraan yang terdiversifikasi, dan keterlibatan ekonomi yang terbuka. Pertama, Indonesia terus menjunjung sentralitas ASEAN sebagai fondasi perdamaian, stabilitas, dan integrasi ekonomi regional.
Kedua, Indonesia mengupayakan diplomasi ekonomi yang terbuka dan inklusif, antara lain melalui penguatan kerja sama Selatan-Selatan termasuk BRICS, sembari tetap aktif di OECD, G20, APEC, dan WTO.
Ketiga, Indonesia terus memperkuat daya saing domestik melalui peningkatan kapasitas industri, pengembangan hilirisasi industri bernilai tambah, transformasi digital, dan pembangunan rantai pasok yang tangguh. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantuangan yang berlebihan pada satu pasar, teknologi, atau rantai pasok tunggal, sekaligus tetap menjadi mitra yang terbuka, dapat diandalkan, dan terpercaya.
Wamendag turut menyoroti pentingnya reformasi tata kelola ekonomi global. Ia menyampaikan bahwa Indonesia mendukung reformasi, bukan penggantian, terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia.
Untuk WTO, reformasi mencakup pemulihan sistem penyelesaian sengketa yang berfungsi penuh, pembaruan aturan perdagangan untuk ekonomi digital, serta pelestarian perlakukan khusus dan berbeda bagi negara berkembang.
Untuk IMF, tata kelola dan pengaturan kuota perlu lebih mencerminkan peran negara berkembang. Sementara itu, Bank Dunia, menurutnya, memerlukan kapasitas pembiayaan yang lebih kuat guna mendukung infrastruktur, transisi iklim, ketahanan pangan, dan pengembangan sumber daya manusia.
“Penggunaan kebijakan perdagangan sebagai senjata adalah salah satu tantangan paling serius yang dihadapi ekonomi global saat ini,” ujar Wamendag. Ia menjelaskan bahwa respons Indonesia terhadap dinamika tersebut bukan dengan menutup diri, melainkan dengan membangun ketahanan, antara perjanjian dagang yang telah disepakati, serta investasi, percepatan implementasi perjanjian dagang yang telah disepakati, serta investasi berkelanjutan pada teknologi maju, infrastruktur digital, industri hijau, dan sumber daya manusia.
Wamendag juga menekankan pentingnya pendekatan pentahelix dalam diplomasi ekonomi yang melibatkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan media. Ia menambahkan bahwa perjanjian regional dan bilateral seperti RCEP dan SPTPP memiliki peran penting dalam memperdalam integrasi dan memperluas peluang bisnis, namun perjanjian-perjanjian tersebut harus saling melengkapi, bukan menggantikan WTO.
“Visi Indonesia jelas ketahanan melalui diversifikasi, reformasi melalui inklusivitas, dan diplomasi melalui kolaborasi. Perdagangan harus tetap menjadi jembatan dan bukan medan pertempuran,” pungkas Wamendag menutup sambutannya.
Jakarta Geopolitical Forum (JGF) merupakan forum strategis yang mempertemukan para pembuat kebijakan, diplomat, akademisi, kalangan think tank, pelaku industri, hingga media dalam satu ruang dialog. Melalui forum ini, berbagai perspektif strategis mengenai geopolitik, geo-ekonomi, dan teknologi dipertukarkan guna menghasilkan langkah-langkah mitigasi serta gagasan kebijakan yang aplikatif, demi memperkuat ketahanan nasional, menjaga stabilitas kawasan, dan mempererat kerja sama global.
Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI
Brigadir Jenderal TNI Muhammad Arif Nur
Biro Humas Lemhannas RI
Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110
Telp. 021-3832108/09
http://www.lemhannas.go.id
Instagram : @lemhannas_ri
Facebook : lembagaketahanannasionalri
Twitter : @LemhannasRI
