JGF X/2026 Resmi Ditutup, Gubernur Lemhannas Harapkan Hasilnya Jadi Kompas Strategis Hadapi Perubahan Lanskap Geopolitik, Geoekonomi, dan Teknologi

Press Release

Nomor  : PR/45/VII/2026

Tanggal : 10 Juli 2026

Jakarta- Jakarta Geopolitical Forum X/2026 yang berlangsung di Auditorium Binakarna, Bidakara, Jakarta, resmi berakhir setelah ditutup oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. pada Kamis (9/7) sore. Dalam sambutan penutupannya, Ace menyampaikan harapan agar hasil diskusi forum ini tidak hanya berhenti menjadi catatan akademik, tetapi juga menjadi referensi strategi praktis dalam menghadapi lanskap geopolitik, geoekonomi, dan teknologi yang terus berkembang.

“Kami berharap hasil dari forum ini tidak hanya menjadi catatan akademik, tetapi juga sebagai referensi strategis praktis bagi pemerintah, akademisi, industri, lembaga think tank, dan mitra internasional dalam menanggapi perkembangan lanskap geopolitik, geoekonomi, dan teknologi yang terus berkembang,” harap Ace.

Sepanjang penyelenggaraannya, forum ini diwarnai presentasi yang penuh wawasan dari para pembicara, serta diskusi yang berlangsung aktif di antara seluruh peserta. Diskusi tersebut kembali menegaskan bahwa multilateralisme bukan sekadar aspirasi yang idealis, melainkan kebutuhan strategis bagi kekuatan kecil dan menengah, termasuk Indonesia, untuk menjaga kedaulatan, prediktabilitas, kerja sama yang adil, dan perdamaian di tengah tatanan internasional yang semakin terfragmentasi.

Lebih lanjut Ace menjelaskan, sesi pleno pertama forum ini menghasilkan pembelajaran bahwa merosotnya multilateralitas bukan hanya persoalan kelembagaan, tetapi juga cerminan dari pergeseran hubungan kekuasaan, ambiguitas strategis, dan menurunnya rasa hormat terhadap norma-norma internasional. Dalam konteks ini, kekuatan menengah dituntut untuk terus memperjuangkan kerja sama berbasis aturan melalui koalisi regional, inovasi hukum, dan diplomasi yang konsisten.

Sementara itu, sesi pleno kedua menegaskan bahwa kebijakan ekonomi kini semakin dipengaruhi oleh pertimbangan keamanan. Tarif, sanksi, mineral kritis, kebijakan industri hijau, kompetisi mata uang, dan rekonfigurasi rantai pasok bukan lagi sekadar isu ekonomi, melainkan telah menjadi instrumen strategis yang menuntut respons kebijakan nasional yang tangguh, adaptif, dan pragmatis.

Adapun sesi pleno ketiga menegaskan bahwa kompetisi teknologi, keamanan siber, kecerdasan buatan, infrastruktur digital, dan masa depan pekerjaan akan membentuk kualitas ketahanan nasional di masa mendatang. Bonus demografi hanya akan menjadi keunggulan apabila didukung oleh pengembangan sumber daya manusia, keterampilan digital, tata kelola data, AI etis, dan infrastruktur kritis yang aman.

Dari rangkaian pertukaran gagasan yang produktif ini, para pembicara dan peserta memiliki pemahaman bersama bahwa kekuatan menengah tidak boleh menjadi aktor pasif dalam fragmentasi global. Sebaliknya, semua pihak harus tetap aktif membangun jembatan, memperkuat ketahanan regional, memperluas kemitraan strategis, dan menegakkan kerja sama internasional yang adil, inklusif, serta berbasis aturan.

Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri Indonesia yang independen dan aktif dinilai tetap sangat relevan. Kebijakan tersebut memungkinkan Indonesia untuk bekerja sama dengan semua mitra, terhindar dari ketergantungan berlebihan pada satu kekuatan tunggal, melindungi kepentingan nasional, sekaligus berkontribusi pada tatanan internasional yang lebih seimbang dan damai.

Bagi Indonesia, langkah selanjutnya adalah memperkuat ketahanan pada tiga tingkat, ketahanan nasional melalui lembaga-lembaga yang kuat, sumber daya manusia, daya saing ekonomi, keamanan energi, dan kesiapan digital; ketahanan regional melalui kohesi ASEAN dan kerja sama praktis; serta ketahanan global melalui revitalisasi multilateralisme dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Menutup sambutannya, Ace menyampaikan terima kasih atas partisipasi aktif dan kerja sama dari seluruh pihak sehingga forum ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi kebijakan strategi praktis. “Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pembicara, moderator, peserta, mitra, dan anggota panitia penyelenggara sekali lagi atas dedikasi, kolaborasi, dan kemitraan Anda. Semoga koneksi dan ide yang terjalin di sini terus berkembang menjadi kerja sama nyata untuk Indonesia, kawasan, dan komunitas internasional yang lebih luas,” jelas Ace.

Sementara itu, Plt. Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Mayjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, M.M. saat menyampaikan ringkasan forum menjelaskan empat hal yang dapat digarisbawahi dari keseluruhan hasil diskusi, antara lain, multilateralisme sedang dinegosiasikan ulang, bukan ditinggalkan; peran aktif telah berpindah ke negara-negara menengah; medan penentu persaingan sedang bergeser dari tarif dan wilayah menjadi standar dan kapabilitas; serta sumber daya manusia menjadi batasan utama yang paling menentukan.

Ia juga menambahkan bahwa prosiding dan pertukaran gagasan dalam forum ini akan menjadi acuan bagi penyusunan ringkasan hasil dan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan Lemhannas RI kepada para pemangku kepentingan terkait.

Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI

Brigadir Jenderal TNI Muhammad Arif Nur

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI