Purnomo Yusgiantoro Ajak Pimpinan Daerah Kejar Hilirisasi hingga Pengguna Akhir
16 Juli 2026Press Release
Nomor : PR / 50 / VII /2026
Tanggal: 16 Juli 2026
Jakarta – Pendiri Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) sekaligus Ketua Umum Ikatan Alumni (IKAL) Lemhannas RI periode 2026–2031, Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., MA, Ph.D., IPU., mengajak para pimpinan daerah untuk terus mengejar hilirisasi sumber daya alam hingga benar-benar sampai ke tangan pengguna akhir, bukan berhenti pada tahap pengolahan setengah jadi.
“Nikel harus sampai ke baterai. Beras, padi, harus sampai ke makanan, end user,” ujarnya saat memberikan pembekalan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Rabu (15/7). Ajakan ini disampaikan Purnomo saat membawakan materi kebijakan hilirisasi sebagai bagian dari Asta Cita kelima pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam paparan bertajuk “Kebijakan Hilirisasi: Penguatan Industri Daerah Berbasis Hilirisasi untuk Indonesia Emas 2045”, Purnomo menjelaskan dua Asta Cita sekaligus, yaitu Asta Cita kedua yang berkaitan dengan ketahanan pangan, air, dan energi, serta Asta Cita kelima yang berkaitan dengan kebijakan hilirisasi. Ia mengingatkan para peserta KPPD, yang merupakan pimpinan daerah, agar memahami bahwa kebijakan ini kelak dapat diterapkan di wilayah masing-masing.
Purnomo memaparkan bahwa lanskap geopolitik dunia terus bergeser, mulai dari era geopolitik kolonialisme, geopolitik bilateral pada masa Perang Dingin, hingga geopolitik ekonomi yang ditandai kemunculan berbagai forum kerja sama seperti Indo-Pasifik, ASEAN, hingga AUKUS. Ia menekankan bahwa pergeseran tersebut turut dipicu oleh percepatan teknologi, dengan 17 teknologi yang saat ini berkembang pesat, terutama pada teknologi industri 4.0 dan 5.0 seperti kecerdasan buatan (AI) dan jaringan 5G, serta teknologi energi baru dan terbarukan seperti hidrogen.
Menurutnya, seluruh perkembangan teknologi tersebut menjadi modal penting untuk mendorong peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi.
Lebih lanjut, Purnomo menguraikan konsep dasar hilirisasi yang tidak boleh berhenti hanya pada tahap hulu (upstream) atau tengah (midstream), melainkan harus dilanjutkan hingga ke hilir (downstream) dan pengguna akhir (end user). “Hilirisasi itu, by definition, itu adalah pergeseran di mana negara memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebagai pengaruh geopolitik,” jelasnya.
Ia mencontohkan potensi hilirisasi yang tersebar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, dan perikanan, yang menurutnya paling besar berada pada sektor perkebunan.
Mengapa Indonesia baru menggencarkan hilirisasi belakangan ini? Purnomo menjelaskan bahwa kebijakan hilirisasi sesungguhnya telah dirintis sejak tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Ia menuturkan bahwa pada masa itu Indonesia masih membutuhkan pendanaan pembangunan nasional sehingga banyak sumber daya alam dijual dalam bentuk bahan mentah, hingga akhirnya krisis pada 2007–2008 turut mendorong kesadaran perlunya hilirisasi. “Tolong bapak-bapak sebagai pimpinan daerah, jangan pernah meninggalkan sejarah. Jasmerah,” pesannya kepada para peserta.
Sebagai contoh konkret, Purnomo menyoroti hilirisasi nikel dan batu bara. Ia menyampaikan bahwa sebagian rantai produksi nikel di dalam negeri, mulai dari smelter, sudah dapat dikuasai oleh Indonesia, meski sebagian lain masih bergantung pada pihak asing dan menjadi tantangan ke depan agar dapat terus didorong menjadi kekuatan domestik hingga ke produk baterai.
Untuk batu bara, ia menjelaskan potensi hilirisasi melalui gasifikasi dan liquefaction menjadi Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG, yang saat ini tengah dikerjakan di Kalimantan Timur dan oleh PTBA di Sumatera Selatan, meskipun keekonomiannya masih menjadi tantangan yang memerlukan dukungan insentif.
Menjelang akhir paparannya, Purnomo mengaitkan keberhasilan hilirisasi dengan kepemimpinan strategis. Ia mengutip prinsip Sun Tzu yang kerap disampaikannya dalam berbagai forum, “Kenalilah musuhmu dan kenalilah dirimu sendiri,” yang ia maknai sebagai pentingnya seorang pemimpin daerah mengenali kekuatan diri maupun lingkungan sekitarnya. Purnomo juga menekankan bahwa pemimpin yang baik harus mampu memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum memimpin organisasi maupun masyarakat, serta mengambil keputusan dengan prinsip risk normal, yaitu berani bertindak berdasarkan data dan evaluasi yang matang, tanpa bersikap terlalu menghindari risiko maupun terlalu nekat.
Purnomo menutup paparannya dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong hilirisasi, yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, media, hingga dunia usaha. Ia berharap para peserta KPPD Angkatan III dapat membawa pemahaman mengenai kebijakan hilirisasi ini untuk diterapkan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing, sejalan dengan upaya besar mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Turut hadir sebagai penceramah KPPD angkatan III, antara lain Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si.; Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus; dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ibnu Basuki Widodo.
Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI
Brigjen TNI Muhammad Arif Nur
Biro Humas Lemhannas RI
Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110
Telp. 021-3832108/09
http://www.lemhannas.go.id
Instagram: @lemhannas_ri
Facebook: lembagaketahanannasionalri
Twitter: @LemhannasRI
TikTok: @lemhannas_ri

