JGF X/2026 Hasilkan Referensi Strategi Praktis

“Bagi negara-negara berkuasa kecil dan menengah, termasuk Indonesia, multilateralisme merupakan kebutuhan strategis untuk menjaga kedaulatan, prediktabilitas, kerja sama yang adil, dan perdamaian di tengah tatanan internasional yang semakin terfragmentasi,” kata Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si. Hal tersebut disampaikan saat penutupan Jakarta Geopolitical Forum X/2026 yang diselenggarakan bertempat di Auditorium Binakarna, Bidakara pada Kamis, (9/7). Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI menegaskan bawah diskusi-diskusi yang telah dilaksanakan telah menegaskan kembali bahwa multilateralisme bukanlah sekedar aspirasi idealis.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan harapannya agar hasil dari diskusi dalam JGF X/2026 tidak hanya berhenti menjadi catatan akademik, tetapi menjadi referensi strategi praktis dalam menghadapi lanskap geopolitik, geoekonomi, dan teknologi yang terus berkembang. Lemhannas RI akan menyusun hasil diskusi dan menjadikannya sebagai rekomendasi substantif sebagai masukan kebijakan bagi para perumus kebijakan nasional. 

Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan hasil dari tiap-tiap sesi pleno. Sesi pleno pertama, menghasilkan pembelajaran bahwa merosotnya multilateralitas bukan hanya persoalan kelembagaan, tetapi juga cerminan dari pergeseran hubungan kekuasaan, ambiguitas strategis, dan menurunnya rasa hormat terhadap norma-norma internasional. Dalam konteks ini, kekuatan menengah dituntut untuk terus memperjuangkan kerja sama berbasis aturan melalui koalisi regional, inovasi hukum, dan diplomasi yang konsisten.

Sementara itu, sesi pleno kedua menegaskan bahwa kebijakan ekonomi kini semakin dipengaruhi oleh pertimbangan keamanan. Tarif, sanksi, mineral kritis, kebijakan industri hijau, kompetisi mata uang, dan rekonfigurasi rantai pasok bukan lagi sekadar isu ekonomi, melainkan telah menjadi instrumen strategis yang menuntut respons kebijakan nasional yang tangguh, adaptif, dan pragmatis.

Adapun sesi pleno ketiga menegaskan bahwa kompetisi teknologi, keamanan siber, kecerdasan buatan, infrastruktur digital, dan masa depan pekerjaan akan membentuk kualitas ketahanan nasional di masa mendatang. Bonus demografi hanya akan menjadi keunggulan apabila didukung oleh pengembangan sumber daya manusia, keterampilan digital, tata kelola data, AI etis, dan infrastruktur kritis yang aman.

Gubernur Lemhannas RI menilai hasil dari pertukaran pandangan dari para narasumber yang hadir memberikan gambaran bahwa negara-negara kekuatan menengah tidak boleh menjadi objek pasif dari fragmentasi global. Negara-negara tersebut harus tetap aktif menjalin kerja sama, memperkuat ketahanan regional, memperluas kemitraan strategis, serta menjunjung tinggi kerja sama internasional yang adil, inklusif, dan berbasis aturan.

Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif menjadi sangat relevan. Kebijakan tersebut memungkinkan Indonesia untuk bekerja sama dengan semua mitra, menghindari ketergantungan yang berlebihan pada satu kekuatan, menjaga kepentingan nasional, serta berkontribusi pada tatanan internasional yang lebih seimbang dan damai.

Bagi Indonesia, langkah ke depan adalah memperkuat ketahanan di tiga tingkatan, yakni ketahanan nasional melalui kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia, daya saing ekonomi, ketahanan energi, dan kesiapan digital; ketahanan regional melalui kohesi ASEAN dan kerja sama praktis; serta ketahanan global melalui revitalisasi multilateralisme dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Mengakhiri sambutannya Gubernur Lemhannas RI mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkolaborasi. Diharapkan hubungan dan gagasan yang terjalin dalam JGF X/2026 terus berkembang menjadi kerja sama konkret bagi Indonesia, kawasan ini, dan komunitas internasional yang lebih luas.

Sementara itu, Plt. Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Mayjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, M.M. saat menyampaikan ringkasan forum menjelaskan empat hal yang dapat digarisbawahi dari keseluruhan hasil diskusi, di antaranya adalah multilateralisme sedang dinegosiasikan ulang, bukan ditinggalkan; peran aktif telah berpindah ke negara-negara menengah; medan penentu persaingan sedang bergeser dari tarif dan wilayah menjadi standar dan kapabilitas; serta sumber daya manusia menjadi batasan utama yang paling menentukan.

Plt. Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI juga menambahkan bahwa prosiding dan pertukaran gagasan dalam forum ini akan menjadi acuan bagi penyusunan ringkasan hasil dan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan Lemhannas RI kepada para pemangku kepentingan terkait. (NA/CHP)