Hadapi Gejolak Geopolitik Global, Pakar Dorong Indonesia Optimalkan Hilirasi Nikel, Iklim Investasi Tambang, dan Peran Strategis Emas Nasional

Press Release

Nomor  : PR/42/VII/2026

Tanggal : 10 Juli 2026

Jakarta- Di tengah gejolak geopolitik global yang kian menajam, sejumlah pakar internasional mendorong Indonesia untuk mengoptimalkan hilirisasi nikel, membenahi iklim investasi pertambangan, serta memperkuat peran strategis emas nasional dalam sistem keuangan dunia. Dorongan tersebut disampaikan dalam Sesi Panel Kedua Jakarta Geopolitical Forum X/2026 yang digelar Lemhannas RI di Auditorium Binakarna, Bidakara, Jakarta, pada Kamis (9/7).

Pada sesi panel yang mengangkat tema “The Shift Toward Strategic Protectionism: Power Competition Across Green Energy, Financial System and International Trade”, Managing Director World Resources Institute (WRI) Indonesia, Dr.rer.nat Arief Wijaya, menegaskan bahwa ekonomi hijau yang berkelanjutan merupakan sebuah keharusan dan menjadi satu-satunya jalur bagi negara-negara Asia, termasuk Indonesia, untuk terus berkembang.

Dari sisi sumber daya, Arief menyebut Indonesia sebagai produsen sekaligus pemegang cadangan nikel terbesar di dunia, yakni sekitar 60 juta ton atau setara 44 persen dari total cadangan nikel global, ditambah lima mineral kritis lain seperti timah, kobalt, bauksit, dan tembaga. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi strategis untuk turut membentuk masa depan industri mineral kritis dunia.

Menurut Arief, hilirisasi nikel yang berkelanjutan dan bertanggung jawab menjadi salah satu strategi kunci pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Ia mencontohkan bahwa pendapatan dari industri nikel telah melonjak sepuluh kali lipat dalam 14 tahun terakhir, dari sekitar 3 miliar US Dollar pada 2010 menjadi lebih dari 30 miliar US Dollar pada saat ini, sehingga menjadikan nikel dan produk turunannya sebagai sektor strategis bagi pembangunan ekonomi nasional.

Namun demikian, Arief mengingatkan bahwa langkah-langkah industri hijau dapat berubah menjadi permainan zero-sum apabila digunakan untuk mengecualikan negara produsen, membatasi akses pasar, atau dijadikan hambatan nontarif melalui standar internasional yang tidak inklusif. Ia mencontohkan mekanisme penyesuaian karbon perbatasan Uni Eropa yang berpotensi menimbulkan kerugian hingga 10 miliar US Dollar bagi negara berkembang akibat tingginya biaya kepatuhan dan risiko green-washing.

Karena itu, ia menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan standar global yang inklusif. “Tidak ada satu blok atau produsen tunggal yang boleh menulis aturan itu sendiri, setiap pemangku kepentingan yang relevan harus duduk di meja yang sama,” ujar Arief.

Sejalan dengan hal tersebut, Energy, Mining & Business Development Expert dan Vice Chairman of Djakarta Mining Club, Ben Lawson, Ph.D., memaparkan posisi Indonesia dalam rantai pasok mineral dan energi global, mulai dari peringkat pertama dunia untuk nikel, peringkat kedua dunia untuk kobalt, hingga salah satu produsen tembaga dan emas terbesar dunia. Ia mengapresiasi langkah Indonesia yang berhasil menghindari jebakan kutukan sumber daya (resource curse) dengan menghentikan ekspor bijih mentah dan mengembangkan hilirisasi logam di dalam negeri, meski menurutnya kebijakan tersebut tetap perlu dijalankan secara terukur.

Lawson turut menyoroti sejumlah tantangan dalam iklim investasi pertambangan nasional, di antaranya sistem kuota produksi (RKAB) yang menurutnya kurang rasional, aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang dinilai menyerupai kontrol modal, serta perizinan eksplorasi yang belum kompetitif dibandingkan negara tetangga. Ia mengingatkan bahwa tanpa perluasan izin eksplorasi, Indonesia hanya akan terus mengandalkan cadangan yang ditemukan puluhan tahun lalu.

“Tanpa izin eksplorasi, Anda tidak memiliki masa depan,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum, transfer teknologi sekaligus pengetahuan, dan konsistensi kebijakan fiskal untuk menjaga daya tarik investasi jangka panjang.

Meski menyoroti sejumlah tantangan tersebut, Lawson menyampaikan optimismenya terhadap prospek investasi pertambangan Indonesia ke depan, asalkan pemerintah bersedia mengambil pendekatan yang lebih pragmatis. “Semua orang menginginkan uang, namun uang akan pergi ke tempat di mana ia dihormati,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Global Head of Central Bank and Head of Asia-Pacific (Ex China), World Gold Council, Shaokai Fan, MPA, mengulas dampak geopolitik terhadap sistem moneter internasional, khususnya melalui pergerakan pasar emas dunia. Ia menjelaskan bahwa total emas yang ada di bumi saat ini hanya sekitar 200 ribu ton, dengan sekitar 70 persen permintaan berasal dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Fan mengungkapkan bahwa pembelian emas oleh bank sentral dunia melonjak sejak 2022, dari rata-rata 500 ton menjadi sekitar 1.000 ton per tahun, seiring sanksi negara-negara Barat terhadap bank sentral Rusia yang mendorong banyak negara memperkuat otonomi strategis cadangan devisa mereka.

Fan menilai Indonesia berada pada posisi yang menguntungkan sebagai produsen emas terbesar di Asia Tenggara sekaligus peringkat kesepuluh dunia, termasuk melalui pembelian emas yang terus dilakukan Bank Indonesia dalam dua tahun terakhir. “Emas adalah satu-satunya aset cadangan yang tidak diterbitkan oleh negara mana pun,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa sifat emas sebagai aset fisik turut memberi keleluasaan strategis bagi negara pemiliknya.

Ia berharap ke depan akan semakin banyak integrasi emas ke dalam sistem keuangan Indonesia, di tengah tren dedolarisasi global dan persaingan sejumlah pusat perdagangan emas baru di kawasan Asia.

Rangkaian pemaparan dalam Jakarta Geopolitical Forum X/2026 tersebut menegaskan bahwa penguatan hilirisasi mineral kritis, perbaikan tata kelola investasi pertambangan, serta optimalisasi peran emas dalam sistem keuangan nasional menjadi elemen penting bagi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik global. Forum ini menjadi bagian dari komitmen Lemhannas RI dalam menghadirkan ruang dialog strategis lintas pemangku kepentingan guna memperkuat ketahanan nasional di bidang ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam.

Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI

Brigadir Jenderal TNI Muhammad Arif Nur

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI