Hadapi Ancaman Siber dan Fragmentasi Global, Lemhannas Dorong Penguatan Kedaulatan Digital Lewat JGF X/2026

Press Release

Nomor  : PR/44/VII/2026

Tanggal : 10 Juli 2026

Jakarta- Menghadapi ancaman siber dan fragmentasi geopolitik global, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menyelenggarakan Jakarta Geopolitical Forum X/2026 yang mempertemukan sejumlah pemimpin industri teknologi global untuk membahas dampak proteksionisme strategis, pergeseran rantai pasok, serta ancaman keamanan siber terhadap kedaulatan digital dan ketahanan nasional Indonesia. Forum ini digelar di Auditorium Binakarna, Bidakara, Jakarta, pada Kamis (9/7).

Sesi panel ketiga pada forum ini menghadirkan tiga narasumber dari perusahaan teknologi global, yaitu Vice President International Relations, Thales Group, Jean-Noël Bonnieu; President Director at ITSEC Asia, Patrick Rudolf Dannacher; dan President Director Rockwell Automation Indonesia, Adi Darmawan. Ketiganya secara bersama-sama menegaskan bahwa penguatan ketahanan digital Indonesia membutuhkan sinergi antara kemitraan teknologi yang tepercaya, tata kelola kecerdasan buatan (AI) yang matang, serta transformasi industri menuju sistem yang lebih otonom.

Membuka pembahasan pada sesi panel ketiga dengan tema “Global Technology Competition, the Demographic Dividend and Cyber Security Challenges in the Digital Economic Transformation” ini, Adi Darmawan menyampaikan bahwa berbagai dinamika global tersebut bermuara pada satu kenyataan, yakni industri dituntut menjadi lebih produktif, tangguh, aman, dan adaptif. Menurutnya, tuntutan ini tidak hanya berlaku bagi sektor manufaktur, tetapi juga bagi industri minyak dan gas, pertambangan, pembangkit listrik, pusat data, infrastruktur, hingga logistik, sehingga transformasi dari sistem otomasi menuju operasi yang otonom menjadi sebuah keniscayaan.

Pada bagian lain paparannya, Adi Darmawan memaparkan perjalanan transformasi industri, mulai dari era mekanisasi (Industri 1.0) hingga era digitalisasi dan konektivitas (Industri 4.0), yang kini tengah memasuki titik infleksi menuju operasi otonom. Ia menjabarkan tiga pilar teknologi utama dalam transformasi tersebut, yaitu otomasi berbasis perangkat lunak dengan teknologi kembaran digital (digital twin), pemanfaatan AI dalam tahap desain, operasi, dan pemeliharaan sistem, serta penerapan robot bergerak otonom (autonomous mobile robot) guna mendukung penanganan material secara lebih aman dan efisien.

Ia menggarisbawahi bahwa transformasi teknologi tersebut bukan dimaksudkan untuk menggantikan tenaga kerja manusia, melainkan untuk membantu pekerja beroperasi lebih aman, produktif, dan berfokus pada pekerjaan bernilai tambah tinggi. “Transformasi teknologi harus berjalan bersamaan dengan transformasi tenaga kerja,” ujar Adi Darmawan.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa peluang otomasi dan otonomi industri dapat membantu Indonesia memperluas kapasitas industri, menarik investasi, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas, selama diterapkan secara bertanggung jawab dan tidak semata-mata bertujuan menekan biaya tenaga kerja.

Senada dengan hal tersebut, Jean-Noël Bonnieu memaparkan bahwa proses digitalisasi yang telah berjalan selama beberapa dekade kini mengalami percepatan signifikan seiring meningkatnya ketegangan geopolitik, berkembangnya serangan siber bertenaga kecerdasan buatan, serta munculnya ancaman baru dari komputasi kuantum.

Ia menegaskan bahwa negara berkekuatan menengah seperti Indonesia perlu membangun ketahanan digital dengan mengoperasikan sistem yang tidak bergantung pada satu jenis infrastruktur saja, sembari tetap selektif dan cermat memilih mitra teknologi. “Membangun ketahanan berarti mampu membangun solusi yang dapat beroperasi melintasi arsitektur yang terfragmentasi,” ujar Bonnieu.

Lebih jauh, perwakilan Thales Group tersebut juga menyoroti rekam jejak perusahaannya di Indonesia selama lebih dari 45 tahun, mulai dari penyediaan radar dan sistem pertahanan udara, layanan manajemen lalu lintas udara, satelit, hingga identitas digital dan biometrik bagi lebih dari 40 juta masyarakat Indonesia, serta solusi keamanan siber untuk lebih dari 30 bank nasional.

Menurutnya, kemitraan tersebut tidak hanya menghadirkan teknologi mutakhir, tetapi juga diarahkan untuk membangun keahlian lokal melalui kolaborasi dengan mitra Indonesia, termasuk PT Telkom dan Universitas Pertahanan (Unhan), demi mendorong kedaulatan digital Indonesia dalam jangka panjang.

Sementara itu, Patrick Rudolf Dannacher menekankan pentingnya aspek etika dan tata kelola dalam pemanfaatan kecerdasan buatan. Ia mengingatkan bahwa Indonesia berada pada persimpangan pilihan mendasar, yakni menjadi perancang aturan (rule shapers) atau justru hanya menjadi penerima aturan (rule takers), di tengah perbedaan arah regulasi AI antara Eropa, Tiongkok, dan Amerika Serikat.

Selain itu, Dannacher juga memaparkan sejumlah risiko dalam penggunaan model bahasa besar, seperti rekayasa perintah berbahaya (prompt injection), halusinasi AI, dan kebocoran data. Menurutnya, risiko-risiko tersebut memerlukan pengawasan ketat sebelum diterapkan pada institusi strategis seperti Kementerian Pertahanan maupun kepolisian.

Ia turut mengungkapkan bahwa pada 2030, Indonesia diperkirakan kekurangan sembilan juta pekerja teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dengan kesenjangan talenta digital yang mencapai 450 ribu hingga 600 ribu orang per tahun, di tengah lonjakan serangan siber hingga 420 persen. Menanggapi hal tersebut, ia mengajukan tiga rekomendasi utama, yakni mengatasi ketergantungan pada sumber daya manusia, menerapkan regulasi berbasis risiko yang disertai sertifikasi dan kepemimpinan regional, serta membangun mekanisme penjaminan (assurance) AI yang independen. “Kita harus menjadi pembuat aturan, bukan sekadar penerima aturan,” tegas Dannacher.

Meski demikian, ia tetap optimis bahwa Indonesia mampu mengembangkan sistem sertifikasi AI-nya sendiri, sebagaimana keberhasilan yang telah dicapai dalam sertifikasi produk halal.

Secara keseluruhan, ketiga pemaparan tersebut memperkuat pesan utama forum strategis Lemhannas RI ini, bahwa ketahanan nasional Indonesia di era digital tidak dapat dibangun secara tunggal, melainkan memerlukan perpaduan antara kemitraan teknologi global yang tepercaya, tata kelola kecerdasan buatan yang matang, serta kesiapan sumber daya manusia dalam negeri. Forum ini sekaligus menegaskan komitmen Lemhannas RI dalam mendorong kajian dan diskusi strategis lintas sektor guna memperkuat kedaulatan digital sekaligus daya saing industri nasional, di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah.

Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI

Brigadir Jenderal TNI Muhammad Arif Nur

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Telp. 021-3832108/09

http://www.lemhannas.go.id

Instagram : @lemhannas_ri

Facebook : lembagaketahanannasionalri

Twitter : @LemhannasRI