Gubernur Lemhannas RI: Indonesia Kaya Akan Disaster Relief

Berita & Artikel Selasa, 13 Desember 2022, 11:50

Untuk bencana, kita akan memiliki war spot yang sangat-sangat banyak, yang akan mengincar semua kapasitas yang bisa kita lakukan, kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas RI) Andi Widjajanto. Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Paguyuban Alumni SESKO TNI (PASTI) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2022 yang berjudul Penguatan Kolaborasi Lintas Aktor dalam Penanggulangan Bencana bertempat di Hotel Borobudur pada Selasa (13/12).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI menyoroti tiga hal, yakni modifikasi doktrin kebencanaan, 3 pendekatan utama, dan IKN sebagai basis membentuk prototipe kebencanaan kota yang kuat. Pertama, yakni modifikasi doktrin kebencanaan. Menurut Gubernur Lemhannas RI, dalam hal bencana, Indonesia merupakan negara yang kaya dengan pengalaman melakukan disaster relief.

Pengalaman tersebut dapat menjadi dasar pembentukan doktrin bencana Indonesia. Disaster relief terbesar yang pernah dilalui Indonesia yang berkaitan dengan bencana alam adalah tsunami Aceh. Kemudian saat ini Indonesia menghadapi Pandemi Covid-19.

Dua bencana tersebut betul-betul berbeda. Oleh karena itu, Gubernur Lemhannas RI menekankan bahwa diperlukan kolaborasi lintas aktor dalam penanggulangan bencana. Sesuatu yang bisa Saya tekankan untuk kita lakukan bersama-sama adalah berkolaborasi dengan kami di Lemhannas RI, bagaimana kita bersama-sama membentuk doktrin penanggulangan bencana, ujar Gubernur Lemhannas RI.

Lebih lanjut, Gubernur juga menekankan bahwa era digital memungkinkan gadget menyampaikan informasi terkait bencana lebih cepat dibanding instansi pemerintah. Terkait hal tersebut, Gubernur Lemhannas RI memandang ada beberapa konteks kekinian yang harus dikejar dalam menyusun doktrin bencana. Beberapa negara sudah memiliki doktrin yang lengkap dan bisa dipelajari kemudian disesuaikan dengan konteks Indonesia yang dapat dikembangkan ke depan. Pada dasarnya ini waktu yang terbaik bagi Indonesia, terutama karena adanya bencana Pandemi Covid-19 untuk segera memodifikasi doktrin tanggap bencana yang bisa diterapkan oleh TNI, ucap Gubernur Lemhannas RI.

Tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan 1%; pendekatan 3%; dan pendekatan 101%++ menjadi hal kedua yang disoroti Gubernur Lemhannas RI. Pendekatan 1% artinya adalah jika ada kemungkinan 1% saja akan terjadi masalah, maka harus segera dilakukan pencegahannya. Doktrin ini merupakan doktrin Pre-Defense, yakni dilakukan sebelum kejadian.

Selanjutnya pendekatan 3%, yaitu jika terjadi kedaruratan maka biasanya yang segera terkena dampak dan membutuhkan perhatian serius adalah 3% dari jumlah populasi. Maka konsentrasinya adalah membuat 97% lainnya untuk keluar dari wilayah bencana secepat-cepatnya lalu bergerak untuk berfokus ke 3% dari jumlah populasi.

Jika kedua pendekatan tersebut sudah dilakukan, maka bisa melompat ke pendekatan 101%++. Pendekatan 101%++ adalah pendekatan yang dilakukan setelah kejadian bencana. Setelah kejadian biasanya harus dilakukan mobilisasi kekuatan yang melebihi kapasitas, oleh karena itu disebut pendekatan 101%++ karena kekuatannya akan melebihi kapasitas yang ada di wilayah tersebut.

Biasanya Indonesia, bagian dari negara-negara berkembang, itu langsung fokus ke yang 101%. Kita berpikir dan bertindak setelah ada bencana dan langsung fokus ke mobilisasi, tutur Gubernur Lemhannas RI.

Hal ketiga yang disoroti Gubernur Lemhannas RI dalam kesempatan tersebut adalah pembangunan IKN yang dapat dijadikan sebagai model pembangunan kawasan dengan kualifikasi dan spesifikasi penanggulangan bencana. Gubernur menekankan bahwa pembangunan yang dimaksud dengan memperhatikan karakter bangunan, tempat evakuasi dalam wilayah, jalur evakuasi, gudang-gudang logistik, hingga mendorong adanya spesifikasi kebencanaan khusus untuk objek-objek vital strategis yang ada di Nusantara.

Gubernur Lemhannas RI memandang selagi Nusantara sedang dibangun, maka dapat ditawarkan pendekatan kawasan sadar akan tahan bencana di Indonesia. Sehingga kota-kota lain saat pembangunan dan ingin membangun kota dengan wawasan kebencanaan yang kuat, maka dapat meniru yang dilakukan di Nusantara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai pembicara kunci serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M. dan Rektor Unhan Laksdya TNI Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD. sebagai narasumber. (NA/CHP)


Tag

Berita Lainnya