Lemhannas RI Selenggarakan The 10th Jakarta Geopolitical Forum

“Kita berkumpul hari ini di saat lingkungan internasional menjadi semakin kompleks, tidak pasti, dan terfragmentasi,” kata Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. Hal tersebut disampaikan saat membuka Jakarta Geopolitical Forum X/2026 bertempat di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara, Jakarta pada Kamis, 9 Juli 2026. Menurut Gubernur Lemhannas RI, fragmentasi global saat ini sangat dirasakan dalam sektor perdagangan, investasi, keamanan energi, ketahanan pangan, lapangan kerja, standar teknologi, tata kelola data pemerintah, hingga keamanan infrastruktur kritis. Kondisi tersebut sangat berdampak dan menyentuh sampai kepada ketahanan sehari-hari rakyat Indonesia. “Membahas geopolitik juga berarti membahas ketahanan sehari-hari rakyat Indonesia dan kapasitas strategis negara kita,” ujar Gubernur Lemhannas RI.

Menyoroti hal tersebut, Jakarta Geopolitical Forum X/2026 mengangkat tema “Strengthening Multilateralism: Survival Amid Global Turbulence and a Fragmented World”. Tema tersebut mencerminkan keprihatinan bersama bahwa multilateralisme, yang telah lama berfungsi sebagai pilar tata kelola global, kini berada di bawah tekanan logika kekuasaan, proteksionisme strategis, dan persaingan ekosistem teknologi. Penguatan multilateralisme bagi kekuatan kecil dan menengah, termasuk Indonesia, merupakan sebuah kebutuhan strategis. Perjalanan penguatan multilateralisme harus ditopang oleh ketahanan di dalam negeri. Ketahanan dalam negeri membutuhkan ekonomi yang aman, rantai pasok dan energi yang andal, sumber daya manusia yang kuat, kesiapan digital, kohesi sosial, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat.

Menurut Gubernur Lemhannas RI, ketika aturan bersama melemah, pihak yang bergantung pada hukum, kerja sama, dan kepastian hukum adalah pihak yang pertama kali terancam. Inilah mengapa Indonesia terus menjunjung tinggi politik luar negeri yang bebas dan aktif: bekerja sama dengan semua pihak, tidak didominasi oleh siapa pun, dan secara konsisten menempatkan kepentingan nasional, stabilitas kawasan, serta penghormatan terhadap hukum internasional dalam satu bingkai strategis yang sama.

Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa forum tersebut tidak dirancang hanya sebagai sebuah pertemuan seremonial, tetapi merupakan ruang kerja untuk pemikiran strategis yang serius; sebuah tempat di mana Indonesia mendengarkan, berkontribusi, dan merumuskan gagasan kebijakan praktis demi ketahanan nasional, stabilitas kawasan, serta kerja sama global. “Semoga pembahasan kita hari ini dapat berkontribusi bagi Indonesia yang lebih tangguh, kawasan yang lebih kohesif, dan tatanan multilateral yang lebih berfungsi,” ucap Gubernur Lemhannas RI.

Turut hadir dalam forum tersebut, yakni Menteri Luar Negeri RI Sugiono sebagai pembicara kunci yang membahas tentang adaptasi strategis dan peluang di tengah melemahnya multilateralisme serta era persaingan kekuasaan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri RI menyampaikan bahwa saat ini umat manusia menghadapi krisis simultan yang tidak seperti krisis lain dalam sejarah modern. “Rivalitas strategis tengah membentuk kembali geopolitik, sementara koersi ekonomi dan proteksionisme sedang mengikis rasa saling percaya,” ucap Menteri Luar Negeri RI.

Ancaman tidak lagi datang satu per satu, segala hal kini saling bersinggungan. Tantangan saat ini terlalu saling terkait, terlalu lintas batas negara, dan terlalu besar dampaknya. Oleh karena itu, adaptasi strategis tidak dapat diupayakan oleh suatu negara sendirian. Menteri Luar Negeri RI menegaskan bahwa saat menghadapi berbagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan sendirian, di saat itu kapasitas untuk bertindak bersama-sama sedang diuji. Namun, di saat kerja sama justru paling dibutuhkan, sistem multilateral sering kali terseok-seok untuk memberikan hasil terbaiknya.

Meskipun demikian, seluruh tantangan tersebut tidak akan menyurutkan politik luar negeri bebas dan aktif yang dijalankan Indonesia. Sebaliknya, politik luar negeri “Bebas Aktif” sangat dibutuhkan karena kebijakan ini memberikan kebebasan untuk menentukan posisi Indonesia pada setiap isu dan keberanian untuk bertindak sesuai dengan prinsip tersebut. Esensi “Bebas Aktif” adalah membangun jembatan ketika pihak lain membangun tembok. “(Politik Luar Negeri) "Bebas Aktif" tidak serta-merta berarti netralitas yang pasif, kebijakan ini tidak pernah bertujuan untuk sekadar main aman atau berdiam diri,” ujar Menteri Luar Negeri RI.

Berkaitan dengan fragmentasi yang saat ini terjadi, Indonesia akan menghadapinya dengan keyakinan, bukan ketakutan. “Setiap disrupsi juga menciptakan celah dan peluang—pasar baru, kemitraan baru, aturan main baru. Peluang itu akan jatuh ke tangan negara-negara yang terpercaya, terbuka, dan siap. Dan Indonesia bertekad untuk menjadi negara tersebut,” ucap Menteri Luar Negeri RI. Oleh karena itu, perlu dibangun multilateralisme yang lebih baik. Artinya multilateralisme yang dibangun untuk dunia saat ini, bukan dunia masa lalu. “Multilateralisme bukanlah mesin yang berjalan dengan sendirinya. Ia adalah pilihan yang harus diambil oleh negara-negara secara terus-menerus,” ujar Menteri Luar Negeri RI. Indonesia berpegang pada hal tersebut dan berkomitmen untuk akan berada dalam meja perundingan, bukan berdiam diri. Indonesia akan ikut menulis aturan, bukan sekedar mengikuti aturan.

Hal tersebut tentunya tidak akan mungkin tercapai tanpa fondasi nasional yang kuat. Oleh sebab itu, perspektif Lemhannas mengenai ketahanan nasional menjadi sangat relevan. Ketahanan nasional saat ini lebih dari sekadar pertahanan wilayah. Ini adalah kapasitas suatu bangsa untuk menyerap guncangan, mempertahankan pilihan kebijakan, dan melindungi rakyatnya di bawah tekanan. “Ketahanan adalah kedaulatan yang diterjemahkan ke dalam kapabilitas,” kata Menteri Luar Negeri RI.

Selain Menteri Luar RI Negeri Sugiono, forum ini turut menghadirkan beberapa pembicara, antara lain, Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc.; Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Nezar Patria; Pro Vice-Chancellor for Research and Professor of International Relations, La Trobe University, Prof. Nick Bisley; National Coordinator of the Council for Security Cooperation in the Asia-Pacific (CSCAP), Prof. Dr. Georgy Toloraya; Guru Besar Hukum Internasional, Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.; Head of Asia-Pacific & Global Head of Central Bank, Mr. Shaokai Fan; Managing Director, World Resources Institute (WRI) Indonesia, Dr.rer.nat, Arief Wijaya; Vice Chairman of Djakarta Mining Club, Mr. Ben Lawson, Ph.D.; Country Manager Rockwell Automation Indonesia, Adi Darmadi; Vice President International Relations, Thales Group, Jean-Noel Bonnieu; dan President Director & Managing Shareholder at ITSEC Asia, Mr. Patrick Rudolf Dannacher. (NA/CHP)