Wakil Gubernur Lemhannas RI Pimpin Diskusi Terkait Ekonomi Guna Pemerataan Kesejahteraan Rakyat

“Pembangunan nasional pada hakikatnya tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperbesar nilai produk domestik bruto,” kata Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma. Hal tersebut disampaikan dalam Round Table Discussion (RTD) Kajian Jangka Panjang “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas untuk Mewujudkan Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat” pada Rabu (26/8).

Lebih lanjut, Wakil Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa pembangunan nasional juga diarahkan untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi mampu memperluas kesempatan, meningkatkan produktivitas masyarakat, menciptakan pekerjaan yang layak, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta memperkuat ketahanan nasional. 

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia memiliki momentum pertumbuhan yang relatif kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global pada tahun 2026. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai 6.187,2 Triliun Rupiah. Nilai tersebut menunjukkan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61 persen secara year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan I tahun 2025 yang hanya sebesar 4,87 persen dan triwulan IV tahun 2025 yang hanya sebesar 5,39 persen.

Menyoroti hal tersebut, Lemhannas RI memandang pertumbuhan ekonomi tersebut perlu dianalisis lebih mendalam untuk memastikan bahwa pertumbuhan yang terjadi tidak hanya bersifat tinggi secara agregat, melainkan juga produktif, inklusif, berkeadilan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga tingkat daerah.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan pada Triwulan I tahun 2026 masih ditopang terutama oleh permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen dan menguasai 54,36 persen struktur PDB. Konsumsi pemerintah meningkat sangat tinggi sebesar 21,81 persen, antara lain dipengaruhi oleh front-loading belanja, pelaksanaan program prioritas nasional, dan momentum hari besar keagamaan. Pembentukan modal tetap bruto tumbuh 5,96 persen dan memiliki pangsa 28,29 persen terhadap PDB. Di sisi lain, ekspor barang dan jasa hanya tumbuh 0,90 persen, jauh lebih rendah daripada pertumbuhan impor yang mencapai 7,18 persen. Menurut Wakil Gubernur Lemhannas RI, kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukannya penguatan kapasitas produksi nasional, peningkatan daya saing ekspor, pendalaman industri, dan pengurangan ketergantungan terhadap barang impor.

“Hasil analisis kuadran menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang otomatis antara tingginya pertumbuhan, besarnya skala ekonomi, rendahnya kemiskinan, dan meratanya distribusi kesejahteraan,” ucap Wakil Gubernur Lemhannas RI.

Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, S.Sos., M.Si. yang hadir sebagai salah satu narasumber menyampaikan bahwa outlook  APBN Tahun 2026 mengambil langkah ekspansif dan terukur. “APBN tidak hanya berfungsi sebagai shock absorber, tetapi juga sebagai agent of development dan protecting the poor secara optimal,” ucap Wahyu Utomo, S.Sos., M.Si. Lebih lanjut, disampaikan bahwa APBN menjaga pasokan dan stabilisasi harga energi dan pangan melalui subsidi dan kompensasi, menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan perlinsos, memberikan stimulus ekonomi bagi dunia usaha, dan mengalami efektivitas program prioritas dan perbaikan tata kelola dalam berbagai program prioritas.

Turut hadir dalam RTD tersebut narasumber lainnya, yakni Deputi Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden RI Prof. Popy Rufaidah, S.E., M.B.A., Ph.D.; Staf Khusus Kementerian PPN/Bappenas Riatu Mariatul Qibthiyyah, S.E., M.A., Ph.D.; Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia Bapak Vid Adrison, Ph.D.; Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Widjaja Kamdani; dan Deputi Manager Litbang Kompas Ibu Karina Isna. (NA/CHP)