JGF X Lemhannas RI Sesi 3 Bahas Kekuatan Siber dan Persaingan Global

Sesi Pleno ke-3 Jakarta Geopolitical Forum (JGF) X Lemhannas RI yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Auditorium Binakarna, Jakarta pada Kamis (9/7) menghadirkan beberapa pembicara, yakni Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria, Country Manager Indonesia Rockwell Automation Adi Darmadi, Vice President International Relations Thales Group Jean-Noel Bonnieu, dan President Director of ITSEC Asia Patrick Rudolf Dannacher. 

Sesi pleno diawali dengan special remarks yang disampaikan oleh Nezar Patria. Pada kesempatan tersebut, Nezar Patria menyampaikan paparannya dengan tema “Cyber Power and Global Competition: How Small and Middle Powers Can Leverage Digital Economic Transformation”.

Mengawali paparannya, Nezar Patria menyampaikan sejarah Inggris yang telah membuktikan keunggulan pada revolusi industri tenaga uap. Keunggulan tersebut terletak pada pembangunan berbasis mekanik dan mesin yang luas, yang dapat menerapkan tenaga uap tersebut ke seluruh sektor ekonomi. Adapun negara-negara lain seperti Jerman yang memimpin pada industri kimia, Amerika Serikat yang berhasil menyebarluaskan rekayasa kimia, dan Jepang yang menunjukkan bahwa sebuah ekonomi yang sangat inovatif dapat tersendat jika komputerisasi tidak disebarluaskan dalam kegiatan bisnis sehari-hari.

Nezar Patria mengatakan kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI) merupakan teknologi serbaguna di masa depan. Nilai dari kecerdasan buatan tersebut tidak hanya dirasakan laboratorium-laboratorium mutakhir, tetapi juga oleh negara-negara yang mampu membangun sumber daya manusia, kapasitas komputasi, tata kelola data, dan keterkaitan industri yang dibutuhkan agar AI dapat diterapkan dan memberikan manfaat di berbagai sektor. “Inilah lensa yang harus dibawa oleh Indonesia untuk menapaki abad ke-21,” ujar Nezar.

Lebih lanjut, Nezar menyoroti strategi Amerika Serikat dalam mengambil strategi yang membangun titik-titik kendali kekuatan, seperti desain cip canggih, desain perangkat lunak, dan kendali bersama atas mesin litografi yang paling canggih. Sedangkan Tiongkok mengambil strategi dengan mempercepat kemandirian, termasuk pertumbuhan pesat dalam produksi akselerator AI domestik, juga memiliki keunggulan strategis melalui dominasinya dalam pemurnian mineral kritis dan mineral tanah jarang.

Namun, kedua negara adidaya tersebut berisiko melakukan kesalahan yang sama, yakni terlalu berfokus pada sektor-sektor mutakhir dan strategi pembatasan, tetapi kurang berinvestasi pada basis yang lebih luas yang memungkinkan teknologi tersebar luas ke seluruh lapisan masyarakat. Menurut Nezar, negara membutuhkan tata negara ekonomi yang menggunakan instrumen ekonomi perdagangan, investasi, bantuan, sanksi guna mengejar tujuan nasional.

Nezar melanjutkan, di era digital, Indonesia membutuhkan tata negara digital, yakni seni mengelola dan memobilisasi ekosistem digital sebagai instrumen pencapaian tujuan nasional. Adapun empat kartu strategis yang diungkap Nezar, yakni kekuatan sumber daya alam (nikel, tembaga, timah, bauksit, dan silika), kekuatan pasar, kekuatan demografi, dan kapasitas komputasi.

Lebih spesifik lagi, Nezar mengatakan kekuatan terbesar Indonesia terletak pada sumber daya yang dimilikinya. Ketika negara-negara lain berkompetisi untuk memperebutkan supremasi teknologi, Indonesia memegang kunci bagi infrastruktur fisik masa depan.

Kekayaan mineral Indonesia merupakan keuntungan strategis bangsa, yang memungkinkan untuk bergerak tidak hanya sebagai konsumen teknologi, melainkan untuk menjadi pemain sentral dalam ekosistem AI global.  “Kita tidak hanya sekadar sedang membangun perangkat lunak. Kita sedang membangun fondasi dasar dari era AI itu sendiri, dari bawah ke atas,” kata Nezar.

Indonesia kini hanya berjarak kurang dari dua dekade menuju tahun 2045. Indonesia harus menjadikan transformasi digital sebagai kekuatan teknologi strategis. Menurut Nezar, tata negara bukan hanya tentang teknologi, melainkan pada kemauan politik, seperti kemauan untuk mempertahankan sebuah strategi melintasi berbagai administrasi pemerintahan, membangun institusi dengan penuh kesabaran, dan untuk menentukan secara strategis posisi Indonesia dalam geopolitik baru.

Acara dilanjutkan dengan paparan narasumber yang dimoderatori oleh Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI Ir. Edi Permadi. Country Manager Indonesia Rockwell Automation Adi Darmadi menyampaikan paparannya yang mengangkat tema “Technology Disruption and the Future of Labour Market”.

Mengawali paparannya, Adi Darmadi menyampaikan fragmentasi global merupakan proteksionisme strategis, pergeseran rantai pasok, tantangan keamanan siber, dan kedaulatan digital. Dari perspektif industri, kekuatan-kekuatan tersebut mengarah pada satu kenyataan, bahwa industri harus menjadi lebih produktif, lebih tangguh, lebih aman, dan lebih adaptif.

Hal tersebut tidak hanya berlaku untuk manufaktur, tetapi juga untuk industri lain seperti, minyak dan gas, pertambangan, pembangkit listrik, pusat data, infrastruktur, logistik, dan lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, perjalanan dari otomasi menuju operasi otonom menjadi sangat penting. 

Dalam otomasi, sebuah sistem mengeksekusi tugas berdasarkan logika yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan untuk operasi otonom, sebuah sistem dapat menggunakan data, analitik dan AI untuk memahami kondisi, merekomendasikan tindakan, dan dalam beberapa kasus merespons secara otomatis. “Jadi, memindahkan transformasi dari otomasi ke otonomi ini bukan tentang menggantikan manusia. Ini tentang membantu manusia untuk bekerja lebih aman, lebih produktif, dan fokus pada nilai pekerjaan yang lebih tinggi,” ujar Adi.

Bagi Indonesia, Adi mengatakan bahwa peluang otomasi dan otonomi dapat membantu memperluas kapasitas industri, menarik investasi, dan menciptakan pekerjaan berkualitas lebih tinggi. Oleh karena itu, fokus utamanya bukan sekedar mengurangi biaya tenaga kerja, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dalam memperluas kapasitas industri dan meningkatkan kualitas pekerjaan.

Narasumber selanjutnya Vice President International Relations Thales Group Jean-Noel Bonnieu, menyampaikan paparan yang mengangkat tema “Future Digital Resilience in Safeguarding Critical Infrastructure and Securing Digital Economy”. Jean menyampaikan digitalisasi merupakan sebuah revolusi yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Namun revolusi tersebut mengalami akselerasi yang signifikan dan menunjukkan ancaman dan kerentanannya yang meningkat.

Hal tersebut dipengaruhi dua faktor. Faktor pertama adalah meningkatnya ketegangan geopolitik dengan menjadikan ranah teknologi, digital, dan siber sebagai medan pelecehan dan serangan. Sedangkan faktor kedua yang mempercepat kerentanan adalah kemajuan teknologi berupa serangan siber bertenaga AI yang berbahaya dan komputasi kuantum yang akan membawa ancaman keamanan siber ke tingkat yang berbeda.

Jean menegaskan bahwa negara berkekuatan menengah seperti Indonesia perlu membangun ketahanan digital dengan mengoperasikan sistem yang tidak bergantung pada satu jenis infrastruktur saja, sembari tetap selektif dan cermat memilih mitra teknologi. “Membangun ketahanan berarti mampu membangun solusi yang dapat beroperasi melintasi arsitektur yang terfragmentasi,” ujar Jean.

Lebih lanjut, Jean juga menyoroti rekam jejak perusahaannya di Indonesia selama lebih dari 45 tahun, mulai dari penyediaan radar dan sistem pertahanan udara, layanan manajemen lalu lintas udara, satelit, hingga identitas digital dan biometrik bagi lebih dari 40 juta masyarakat Indonesia, serta solusi keamanan siber untuk lebih dari 30 bank nasional.

Perwakilan Thales Group tersebut juga mengatakan, melalui kemitraan yang dimiliki Thales Group dengan PT Telkom dan Universitas Pertahanan, akan dipastikan bahwa ketahanan sistem digital Indonesia bertumpu pada keahlian yang dibangun dan tersedia di dalam negeri, mendorong pertumbuhan industri dan teknologi Indonesia serta mendorong kedaulatan Indonesia dalam jangka panjang.

Selanjutnya, narasumber terakhir President Director of ITSEC Asia Patrick Rudolf Dannacher menyampaikan paparan dengan mengangkat tema “Ethics and Responsibility in the Use of AI”. Patrick menekankan pentingnya aspek etika dan tata kelola dalam pemanfaatan kecerdasan buatan. Ia mengingatkan bahwa Indonesia berada pada persimpangan pilihan mendasar, yakni menjadi perancang aturan (rule shapers) atau justru hanya menjadi penerima aturan (rule takers), di tengah perbedaan arah regulasi AI antara Eropa, Tiongkok, dan Amerika Serikat.

Patrick juga memaparkan sejumlah risiko dalam penggunaan model bahasa besar, seperti rekayasa perintah berbahaya (prompt injection), halusinasi AI, dan kebocoran data. Menurutnya, risiko-risiko tersebut memerlukan pengawasan ketat sebelum diterapkan pada institusi strategis seperti Kementerian Pertahanan maupun kepolisian.

Lebih lanjut, Patrick mengatakan bahwa pada tahun 2030, Indonesia diperkirakan kekurangan 9 juta pekerja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada tahun 2030, dengan kesenjangan talenta digital mencapai 450.000 hingga 600.000 orang setiap tahunnya. Sejalan dengan hal tersebut, Patrick menyampaikan tiga rekomendasi utama, yakni mengatasi ketergantungan sumber daya manusia, membuat regulasi berbasis risiko serta kepemimpinan dan sertifikasi regional, dan membuat jaminan atau asuransi AI yang independen.

Menutup paparannya, Patrick menegaskan bahwa Indonesia harus berperan sebagai pembuat aturan (rule shapers), bukan hanya menjadi penerima aturan (rule takers). (SP/CHP)