Dukung Program Prioritas Nasional, Lemhannas RI Bahas Strategi Optimalisasi Ekonomi Kerakyatan untuk Tingkatkan Produktivitas Ekonomi Daerah

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema “Optimalisasi Ekonomi Kerakyatan dalam Mendukung Program Prioritas Nasional Guna Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Daerah” di Lemhannas RI, pada Selasa (10/3). Kegiatan ini bertujuan untuk membahas peran ekonomi kerakyatan dalam mendukung program prioritas nasional serta mendorong peningkatan produktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Diskusi tersebut menekankan bahwa program prioritas nasional, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui keterlibatan petani, nelayan, koperasi, dan UMKM dalam rantai pasok pangan, program ini diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa, serta membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Hadir sebagai narasumber, antara lain, Plt. Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) Dr. Gunalan AP., M.Si.; Direktur AKADEMIKA Edy Priyono; Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Dr. Teguh Dartanto, M.Sc.; Direktur BRIGHT Institute Awalil Rizky; serta Ekonom Senior Prof. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D.

Plt. Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama (BGN) Dr. Gunalan AP., M.Si., menjelaskan bahwa program MBG dirancang untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam rantai produksi hingga distribusi pangan. Menurutnya, setiap dapur pelayanan gizi melibatkan tenaga kerja lokal, sehingga program ini dapat memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat sekitar.

“Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi petani, nelayan, UMKM, serta masyarakat lokal yang terlibat dalam rantai pasok pangan,” ujarnya.

Plt. Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN menambahkan bahwa bahan baku makanan yang digunakan dalam program MBG, diprioritaskan berasal dari produksi lokal sehingga dapat menciptakan pasar yang stabil bagi para petani dan pelaku usaha di daerah. Dengan adanya kepastian permintaan tersebut, diharapkan produktivitas sektor pertanian dan usaha kecil di daerah dapat meningkat secara berkelanjutan.

Sementara itu, ekonom senior Prof. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D. menekankan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan melalui peran koperasi dan UMKM sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, program-program prioritas pemerintah harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku usaha kecil agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata. “Ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah ekonomi yang pelakunya rakyat sendiri, terutama UMKM dan koperasi. Karena itu, program nasional harus mampu membuka ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil untuk terlibat dalam sistem ekonomi nasional,” jelasnya.

Melalui integrasi antara program prioritas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan, diharapkan tercipta ekosistem ekonomi yang lebih inklusif serta mampu meningkatkan produktivitas ekonomi daerah. Dengan melibatkan berbagai sektor masyarakat dalam rantai pasok dan distribusi program, langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (   /MA)